Penentuan Kabareskrim Jangan Main Kucing-Kucingan Presiden Joko Widodo, Kapolri Bersama Wanjakti Diminta Buka Track Record Calon Ke Publik

Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing: Untuk Penentuan Kabareskrim Jangan Main Kucing-Kucingan Presiden Joko Widodo, Kapolri Bersama Wanjakti Tolong Buka Track Record Para Calon Ke Publik.
Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing: Untuk Penentuan Kabareskrim Jangan Main Kucing-Kucingan Presiden Joko Widodo, Kapolri Bersama Wanjakti Tolong Buka Track Record Para Calon Ke Publik.

Presiden Joko Widodo, dan Kapolri Idham Azis serta Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) diminta untuk melakukan uji publik terhadap para calon pejabat publiknya, seperti yang saat ini sedang mencari Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Jangan main kucing-kucingan.

Pakar Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing menyatakan, setiap jabatan apapun, yang sifatnya sebagai jabatan publik, maka harus dibuka ke publik. Pejabat di jabatan publik itu pun harus sesuai kebutuhan publik itu sendiri.

Oleh karena itu, pengertian hak perogratif Presiden, Kapolri atau pejabat lainnya, bukanlah hak yang harus menutup diri dari kebutuhan dan suara publik.

“Seperti saat ini, Polri sedang mencari Calon Kabareskrim yang tepat. Kabareskrim adalah jabatan publik. Jabatan itu sangat penting dan strategis. Karena itu, publik juga harus dilibatkan dan didengarkan untuk menilai para calon Kabareskrim. Karena jabatan Kabareskrim itu berkenaan dengan kebutuhan publik, kebutuhan Negara, kebutuhan masyarakat, kebutuhan Indonesia,” tutur Emrus Sihombing, di Jakarta, Rabu (06/11/2019).

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo sebagai Pejabat Publik juga tidak serta merta hanya menonjolkan hak perogratifnya dalam menentukan para pejabat publik di bawah pemerintahannya. Lebih lanjut, Emrus Sihombing yang juga Direktur Eksekutif EmrusCorner itu juga menyampaikan hal yang sama kepada Kapolri Idham Azis.

“Saya yakin Pak Kapolri Idham Azis dan Wanjakti, akan melihat sejumlah kriteria sesuai kebutuhan public dalam menentukan jabatan publik di bawah kepemimpinan Kapolri. Sama seperti Kapolri yang merupakan jabatan publik, maka dia diuji dan dibuka ke publik. Demikian pula Kabareskrim dan pejabat publik lainnya di Polri, mesti dibuka ke publik, libatkan publik, sebab harus sesuai dengan kebutuhan publik,” tutur Emrus Sihombing.

Paling tidak, menurutnya, ada beberapa kriteria calon Kabareskrim sebagai pejabat publik yang harus dibuka dan menjadi pertimbangan. Yakni, kapasitas, kapabilitas, profesionalisme, integritas dan akseptabilitas publik.

Oleh karena itu, menurut Emrus Sihombing, kebiasaan sejumlah instansi yang selama ini terdengar di masyarakat, bahwa pengangkatan pejabat publiknya berdasarkan kedekatan personal, atau karena pernah menjadi ajudan petinggi, termasuk jadi ajudan Presiden, seharusnya tidak menjadi ukuran utama dalam penentuan pejabat publik.

“Jika jabatan itu adalah jabatan publik, maka Tanya dong ke publik, buka ke publik, dan pastikan sesuai kebutuhan publik. Kabareskrim itu bukan jabatan personal loh. Bukan milik pribadi. Dia akan mengurusi urusan publik, jadi tanggung jawabnya juga ke publik. Bukan ke pimpinannya saja toh,” beber Emrus.

Dia menyarankan, kriteria berdasarkan kapasitas, kapabilitas, profesionalisme, integritas dan akseptabilitas publik itu adalah sebuah keharusan. Sebab, ukuran publik adalah ukuran utama yang harus menjadi pertimbangan dalam penentuan seseorang atas jabatan publik.

Emrus menekankan, perlunya melakukan pengujian track record atau latar belakang para calon pejabat publik seperti Kabareskrim itu untuk dilakukan, sebelum menentukan pilihan.

“Bisa dibuka dulu ke publik secara transparan, mengenai  kapasitas, kapabilitas, profesionalisme, integritas dan akseptabilitas publik para calon Kabareskrim itu. Terutama soal integritas dan akseptabilitasnya di publik. Itu sangat menentukan,” tuturnya.

Apapun ceritanya, kata Emrus Sihombing, meski seseorang calon pejabat publik memiliki kapasitas, kapabilitas dan proesional, jika tidak memiliki integritas dan akseptabilitas public, maka urusan publik yang akan diembannya akan tidak dipercaya publik.

“Apalagi, Kepolisian Republik Indonesia saat ini, sering kali masih muncul mengenai persoalan public trust atau kepercayaan publik terhadap institusi itu. Juga kepada institusi penegak hukum lainnya. Karena itu, sebaiknya transparan, dibuka ke publik, dan dengarkan kebutuhan publik, lihat integritasnya, dan juga akseptibilitasnya di publik. Jangan andalkan kedekatan pribadi atau karena pernah ajudan atau karena ada beking. Kita mau kepolisian kita juga mendapat trust dari publik,” tukas Emrus Sihombing.

Terkait Calon Kabareskrim, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menyampaikan, penentuannya menjadi hak perogratif Kapolri.

“Yang jelas semua perwira tinggi pangkat 2, 3, berpeluang,” tutur Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Menurut Iqbal, Kapolri Idham Azis pastinya akan menunjuk pejabat tinggi Polri dengan intregitas yang mumpuni. “Mempunyai track record, rekam jejak yang baik. Karena jabatan Kabareskrim adalah jabatan yang penting di kepolisian,” ujar Iqbal.

Lebih lanjut, penunjukan Kabareskrim Polri diperkirakan dilakukan dalam minggu ini. “Insyaallah (minggu ini). Itu kan hak prerogratif beliau. Tapi kan ada mekanismenya, harus ada Wanjakti yang dipimpin Kapolri dan staf,” ujarnya.

Untuk posisi Kabareskrim, ada sejumlah nama perwira tinggi Mabes Polri yang muncul. Nama Asisten Operasi Kapolri (Asops Kapolri) Irjen Pol Martuani Siregar Sormin merupakan sosok yang dianggap paling pas untuk jadi Kabareskrim saat ini.

Irjen Pol Martuani Siregar Sormin memiliki track record yang bersih, loyal dan sangat berpengalaman di bidang Reserse. Irjen Pol Martuani Siregar Sormin sering bertugas di daerah-daerah rawan, daerah konflik, wilayah-wilayah berat, dan berhasil menjalankan tugasnya dengan profesional.

Irjen Pol Martuani Siregar Sormin dua kali menjabat sebagai Kapolda, di Papua Barat dan Papua. Dia juga pernah menjabat sebagai Kadiv Propam Mabes Polri, sama seperti Idham Azis yang sebelumnya juga di Kadiv Propam.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan