Penegakan Hukum Mandul di Riau, KPK Turun Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana BOS di Indragiri Hulu

Terindikasi Penyalahgunaan, KPK Telusuri Dugaan Penyelewengan Dana BOS di Indragiri Hulu. – Foto: Komisi Pemberantasan Korusi (KPK). (Ist)
Terindikasi Penyalahgunaan, KPK Telusuri Dugaan Penyelewengan Dana BOS di Indragiri Hulu. – Foto: Komisi Pemberantasan Korusi (KPK). (Ist)

Pekanbaru, Riau, Sinarkeadilan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan dan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) ke Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, Jumat (14/08/2020).

Kehadiran KPK ke Provinsi Riau, dianggap karena Aparat Penegak Hukum (APH) di Provinsi Riau itu, mandul dalam menegakkan hukum dan keadilan. Terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saat ini, KPK turun tangan menyelidiki dugaan korupsi Dana BOS yang dituduhkan kepada 64 Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dalam kasus ini, sejumlah oknum aparat penegak hukum di Riau, terutama Oknum Jaksa, diduga terlibat melakukan dugaan pemerasan terhadap para guru-guru terkait Dana BOS itu.

Jurubicara KPK, Ali Fikri membenarkan, Tim dari KPK turun ke Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk ke KPK.

“Benar, ada kegiatan KPK di sana. Dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat. Saat ini masih proses penyelidikan,” ujar Jurubicara KPK Ali Fikri, Jumat (14/08/2020).

Terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Provinsi Riau, termasuk dalam dugaan pemerasan oleh sejumlah oknum polisi maupun oknum jaksa kepada anggota masyarakat di Riau, dianggap mandul. Terkesan bertele-tele dan mencari-cari alasan melindungi para pelaku.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati Riau) sempat memanggil sejumlah Kepala Sekolah SMP dari Kabupaten Indragiri Hulu untuk dimintai keterangannya dalam dugaan laporan pemerasan yang dilakukan sejumlah oknum Jaksanya.

Namun, hingga kini, pihak Kejati Riau belum memberikan penjelasn hukum terkait proses itu kepada para Kepala Sekolah dan kepada masyarakat.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 64 Kepala Sekolah (Kepsek) SMP di Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan ingin mundur dari jabatan Kepala Sekolah, karenadiduga telah diperas oleh oknum jaksa setempat. Pemerasan itu diduga dilakukan terkait pengelolaan Dana BOS.

Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persatuan Guru-guru Republik Indonesia Provinsi Riau (LKBH PGRI) Taufik Tanjung, yang mengadvokasi persoalan itu membeberkan, dugaan pemerasan terhadap para Kepala Sekolah oleh oknum Jaksa bersama oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat telah terjadi sejak tahun 2016.

“Kami mendapat laporan dari Ketua PGRI Indragiri Hulu (Inhu) yang menyatakan ada oknum LSM Tipikor Nusantara telah mengirim surat kepada sejumlah Kepsek di Inhu untuk meminta agar surat tersebut direspon. Namun setelah surat tersebut dibalas malah berlanjut Oknum LSM tersebut melapor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Suratnya terkait adanya dugaan penyalahgunaan sejumlah Dana BOS di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Namun, sangat disayangkan, oknum jaksa tersebut hanya melalui panggilan telepon tanpa menggunakan surat resmi. Dan disitulah terjadi cara-cara pemerasan sejak tahun 2016. Para Kepala Sekolah disuruh mentransfer sejumlah uang,” ungkap Taufik Tanjung.(Jhonny M)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan