Penegakan Hukum Loyo dan Mafia Dibiarkan Berkeliaran, Impor Pangan Adalah Design Penguasa Untuk Hancurkan Petani dan Nelayan

Penegakan Hukum Loyo dan Mafia Dibiarkan Berkeliaran, Impor Pangan Adalah Design Penguasa Untuk Hancurkan Petani dan Nelayan

- in DAERAH, NASIONAL, POLITIK
33
0
Penegakan Hukum Loyo dan Mafia Dibiarkan Berkeliaran, Impor Pangan Adalah Design Penguasa Untuk Hancurkan Petani dan Nelayan.

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla disebut melakukan design untuk menghancurkan petani dan nelayan dengan mengingkari visi-misinya dalam Trisakti dan Nawacita, yang malah getol melakukan impor pangan di Tanah Air.

 

Direktur Eksekutif Indonesian Club Gigih Guntoro, dalam siaran persnya menyampaikan bahwa design itu adalah kesengajaan yang dilakukan dengan sangat sadar.

 

Gigih menyampaikan, tradisi kebijakan impor komoditas pangan dan komoditas non pangan bukan barang baru bagi pemerintahan.Keberadaannya seolah telah menjadi bom waktu bagi petani dan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sektor agraris.

 

Menurut dia, praktis sejak keran liberalisasi dijalankan di era reformasi, Pemerintahan gemar melakukan impor berbagai komoditas pangan yang berasal dari produk pertanian dan kelautan. Komoditas pangan yang seharusnya dapat diproduksi di dalam negeri antara lain adalah bawang merah, bawang putih, beras, garam, jagung, kentang, kedelai, gandum, daging, gula, tepung terigu, dan lain-lain, justru dipenuhi dengan melakukan impor.

 

“Kebijakan impor komoditas pangan ini pun masih berlanjut di era Pemerintahan Jokowi. Ini memperlihatkan wajah asli Pemerintahan Jokowi yang liberalistik, walaupun mengusung panji Trisakti,” ujar Gigih, Rabu (24/01/2018).

 

Dia mengatakan, kebijakan-kebijakan di sektor pertanian masih belum bisa membawa Indonesia pada kedaulatan pangan secara permanen. Padahal alokasi program untuk kedaulatan pangan pada Tahun 2015 mencapai Rp.67,3 Triliun kemudian berlanjut pada tahun 2017 mencapai Rp.103,1 Triliun.

 

Perlu diingatkan, lanjut dia, dengan begitu besar alokasi anggaran untuk mendukung kedaulatan pangan belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Baru berjalan tiga tahun Pemerintahan Jokowi justru tidak memiliki konsistensi dan komitmen dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi program prioritas Nawacita.

 

“Janji Pemerintahan Jokowi dalam tiga tahun menargetkan swasembada komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula adalah kebohongan,” ujar Gigih.

 

Dia mengatakan, meskipun menurut Departemen Pertanian Tahun 2018 mengalami surplus beras sebanyak 400 ribu ton, tapi tak menyurutkan Pemerintahan Jokowi untuk melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand dan impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton dari Australia.

 

Apapun alasannya, langkah pragmatis membuka keran impor komoditas pangan kontraproduktif bagi ketahanan ekonomi masyarakat.

 

“Di sisi lain Pemerintahan dari dulu hingga sekarang tak pernah serius membenahi sistem pertanian kita. Bahkan cara instan dengan melakukan impor komoditas pangan dengan sengaja terus dipelihara Pemerintahan dan elit politik dengan tujuan rente. Maka sama saja bahwa Pemerintahan secara sengaja telah men-design sendiri dalam penghancuran nasib petani dan nelayan,” jelasnya.

 

Kebijakan impor komoditas pangan kali ini terkesan dipaksakan Pemerintahan dan cenderung rentan ditunggangi elit politik yang akan berujung pada korupsi.

 

“Kita tidak dapat menyangkal jika Impor komoditas yang sudah dilakukan sejak dulu hingga sekarang telah menjelma menjadi kartel dan mafia pangan,” ujarnya.

 

Gigih menyampaikan, menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa hampir 80 persen komoditas pangan dan daging dikuasai Kartel Pangan.

 

“Kartel komoditas pangan ini tidak hanya sengaja mengkondisikan kelangkaan sehingga mereka leluasa mengatur pasokan dan harga komoditas pangan di pasar, tapi juga telah memperburuk kondisi sosial ekonomi rakyat indonesia,” ungkap Gigih.

 

Meskipun Pemerintahan telah membentuk Satgas Pangan, lanjut dia, namun keberadaan Kartel dan Mafia Pangan juga belum tersentuh secara hukum. Bahkan kartel dan mafia kian terlihat semakin kuat dalam mengendalikan kebijakan Impor pangan.

 

“Jika istrumen hukum saja sudah tidak mampu menyentuh kartel komoditas pangan, dapat disimpulkan bahwa saat ini Pemerintahan juga sedang dikendalikan atau bahkan merupakan bagian dari Kartel komoditas pangan itu sendiri yang ikut menghancurkan petani dan nelayan Indonesia,” pungkas Gigih.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like