Penegakan HAM Harus Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Setiap Menteri

Ranham Masih Minim Partisipasi Dan Abai Hak Fundamental

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham): Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) masih minim partisipasi dan mengabaikan banyak hak fundamental. Penegakan HAM Harus Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Setiap Menteri. Foto: Menteri-menteri pada peringatan Hari HAM. (Net)
Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham): Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) masih minim partisipasi dan mengabaikan banyak hak fundamental. Penegakan HAM Harus Menjadi Tolok Ukur Keberhasilan Setiap Menteri. Foto: Menteri-menteri pada peringatan Hari HAM. (Net)

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan setiap menteri atau Kementerian dan lembaga.

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memastikan bahwa setiap menterinya dan lembaga-lembaga harus melakukan penegakan HAM sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan.

Para aktivis dan pegiat kemanusiaan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Ranham menyampaikan hal itu, mengingat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) masih minim partisipasi. Dan masih mengabaikan sejumlah hak fundamental.

Tidak sedikit lembaga pemantau penegakan HAM yang mendesakkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo.

Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) sendiri terdiri dari puluhan lembaga. Yakni, ECPAT-Indonesia, Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Seluruh Indonesia (FORMAT-P), Human Rights Working Group (HRWG), Ikatan Perempuan Positif Indonesia.

Kemudian, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Konsil LSM Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Wahana Visi Indonesia, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Sapda).

Salah seorang Jurubicara Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham), Bona Beding menyampaikan, pihaknya sudah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, agar menginstruksikan kementerian dan lembaga di bawahnya untuk memberikan dukungan yang diperlukan demi efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) 2020-2024.

“Termasuk, menyampaikan agar menjadikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah,” tutur Bona Beding, dalam siaran pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham), yang diterima redaksi, Senin (18/05/2020).

Bona Beding yang adalah Ketua Umum Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Seluruh Indonesia (Format-P) itu menegaskan, Sejak tahun 1998, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) menjadi salah satu kerangka kebijakan nasional yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas penegakanhak asasi manusia di Indonesia.

Pengesahan Ranham yang seturut dengan Periode Pembangunan Jangka Menengah Sasional setiap lima tahun sekali, merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban HAM yang dimandatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UUD 1945.

Bona Beding melanjutkan, pelaksanaan Ranham selama lebih dari dua dekade juga diikuti dengan sejumlah penyesuaian struktural, maupun kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses implementasinya.

Namun demikian, masih banyak catatan kritis yang mengiringi implementasi hingga evaluasi, terutama dari aspek substansi, partisipasi, dan kelembagaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham). Sehingga kebijakan ini dianggap belum mampu berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kualitas pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

“Terlebih lagi, lambatnya proses pengesahan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) 2020-2024, atau generasi kelima ini, memperlihatkan kurangnya keseriusan Pemerintah untuk menempatkan kebijakan ini sebagai kebijakan strategis di dalam rencana pembangunan nasional,” jelas Bona Beding.

Anggota Koalisi lainnya, Wahyudi Djafar dari Elsam menyampaikan, lebih jauh lagi, dengan berangkat dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) 2015-2019, Koalisi masyarakat sipil menilai ada sejumlah permasalahan mendasar dalam rumusan dan implementasinya.

“Yaitu, aksi HAM tidak mencerminkan pemahaman yang holistik terhadap masalah Hak Asasi Manusia, dan banyaknya isu HAM fundamental yang terabaikan,” ujar Wahyudi Djafar.

Ranham 2015-2019, menurut Wahyudi Djafar, hanya berfokus pada program-program aksi yang menjadi rutinitas kementerian. Tanpa lebih jauh menjabarkan secara holistik persoalan HAM yang menuntut adanya kesalingterhubungan antara satu kementerian dengan kementerian lain, bahkan daerah.

“Oleh karena itu, isu-isu fundamental masih terabaikan dalam penyusunan program aksi HAM,” cetusnya.

Dia merinci isu-isu HAM yang belum terakomodir di dalam Kebijakan Ranham 2015-2019, antara lain, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan akses pemulihan menyeluruh bagi korban, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat hukum adat dan masyarakat adat pesisir.

Selanjutnya, isu perlindungan terhadap hak kelompok ragam seksual dan gender, pencegahan perkawinan anak, pemberantasan praktik female genital mutilation (FGM), pengentasan masalah stuntingsecara komprehensif, terutama pada kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah yang terpinggirkan.

Kemudian, perlindungan bagi pembela HAM, pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi yang menyeluruh bagi kelompok disabilitas di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, perlindungan terhadap kelompok petani sebagai kelompok marjinal, dan pencegahan perdagangan orang.

Sedangkan, anggota koalisi lainnya, Mike Verawati dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), menyampaikan sejumlah program aksi HAM yang perlu dioptimalisasi dalam Kebijakan Ranham 2020-2024.

Mike Verawati menyampaikan, berangkat dari berbagai catatan dalam pelaksanaan Ranham pada periode sebelumnya, Koalisi berpandangan perlunya optimalisasi sejumlah program aksi dalam Ranham periode 2020-2024 ini.

Antara lain, optimalisasi dan perluasan akses bantuan hukum terhadap masyarakat adat, anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya, pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi kelompok disabilitas –khususnya disabilitas perempuan dan anak-termasuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan ramah bagi disabilitas seperti akses dan akomodasi yang layak.

“Kemudian, perlindungan hak kelompok rentan dan marjinal dalam konflik lahan. Khususnya, anak, perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Termasuk memastikan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus yang betul-betul berperspektif korban,” ujar Mike Verawati.

Selanjutnya, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat, terutama dalam hal pengakuan eksistensi masyarakat adat dan atas tanah, perlindungan hak-hak tenaga kerja termasuk buruh migran, pemenuhan hak dan akses yang lebih menyeluruh terhadap obat-obatan bagi kelompok orang dengan HIV/AIDS, optimalisasi dan transparansi penanganan kekerasan perempuan dan anak berbasis gender, penguatan akses kepada keadilan bagi perempuan dan anak.

“Dan pelaksanaan prinsip-prinsip bisnis dan HAM dengan melibatkan partisipasi menyeluruh dari masyarakat dan korporasi,” lanjutnya.

Mike Verawati juga menyampaikan, koalisi juga menyoroti tidak adanya tolok ukur untuk mengetahui dan memahami dampak dari program aksi HAM itu.

Menurut dia, koalisi berpandangan, Ranham tidak mampu memberikan warna tersendiri di antara sejumlah kebijakan lain yang serupa, seperti Rencana Aksi untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB),  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan lainnya.

Hal ini disebabkan karena, pertama, aksi-aksi yang ditetapkan tidak memiliki kekhusuan jika dibandingkan dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam kebijakan lain.

“Dan kedua, tidak adanya informasi dasar atau baseline sebagai tolok ukur untuk memahami sampai sejauh mana dampak atau outcome pelaksanaan program aksi HAM 2015-2019 bagi pemajuan HAM di masyarakat,” tuturnya.

Fajri Nursyamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menekankan, pengaturan Ranham yang tidak efektif menyebabkan tidak optimalnya implementasi program aksi HAM.

Koalisi berpendapat, pelaksanaan Ranham 2015-2019 belum merefleksikan kebutuhan riil masyarakat. Terutama jika mengacu pada sejumlah data hasil pemantauan masyarakat sipil, maupun yang tertulis di dalam berbagai laporan pelaksanaan instrumen HAM internasional, seperti Universal Periodic Review (UPR), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan The Convention on the Limitation of All Forms of Discrimination againts Women (CEDAW).

“Akibatnya, kebijakan Ranham tidak mampu merespon masalah-masalah aktual yang terjadi secara cepat dan kontekstual, karena model pengaturannya yang parsial dan sangat terikat pada politik birokrasi kelembagaan,” ujar Fajri.

Menurut Koalisi, lanjutnya, hal itu terjadi dikarenakan antara lain, minimnya partisipasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan Ranham 2015-2019. Terutama dalam proses pelaporan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaannya.

Kemudian,  lemahnya koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga di dalam pelaksanaan Ranham 2015-2019. Termasuk tidak adanya dukungan menyeluruh yang diberikan oleh kementerian yang tergabung di dalam Sekretariat Bersama Ranham.

“Lalu juga, lambatnya proses pembahasan dan pengesahan Perpres Rahman 2020-2024 yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan Ranham dalam merespon permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat,” tandasnya.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, koalisi masyarakat sipil menilai kebijakan Ranham belum mampu secara optimal berkontribusi dalam perbaikan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Oleh karena itu, Fajri menegaskan, Koalisi Masyarakat Sipil PemantauRanham merekomendasikan beberapa hal.

Pertama, menekankan pada Pemerintah untuk memperluas cakupan ruang lingkup rencana aksi 2020-2024, terutama isu-isu yang selama ini belum mendapatkan perhatian di dalam kebijakan Ranham 2015-2019, maupun isu-isu aktual lain yang mengemuka di masyarakat.

Kedua,Pemerintah untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Ranham 2020-2024, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual dan kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan HAM secara menyeluruh.

Hal ini juga termasuk meningkatkan peranan dan fungsi Sekretariat Bersama Ranham untuk memastikan pelaksanaan HAM oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Ketiga, penting untuk mempublikasikan hasil evaluasi Ranham 2015-2019, sebagai pelaksanaan Perpres No 33 Tahun 2018 dan Perpres No 75 Tahun 2015. Guna menghindari pengulangan-pengulangan dalam pelaksanaan, dan upaya mencari langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan Ranham periode berikutnya.

Keempat, mendorong Pemerintah menjamin adanya ruang partisipasi aktif dan pelibatan yang lebih luas dari masyarakat sipil, untuk setiap proses pelaksanaan Ranham 2020-2024 termasuk proses monitoring dan evaluasinya.

Kelima, mendesakPresiden Joko Widodo untuk menginstruksikan kementerian dan lembaga di bawahnya untuk memberikan dukungan yang diperlukan demi efektivitas pelaksanaan Ranham 2020-2024, termasuk menjadikan Ranham sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan