Penegak Hukum Diminta Telusuri Juga Praktik Kejahatan Komunikasi

Penegak Hukum Diminta Telusuri Juga Praktik Kejahatan Komunikasi.
Penegak Hukum Diminta Telusuri Juga Praktik Kejahatan Komunikasi.

Aparat penegak hukum diminta menelusuri dan membersihkan praktik-praktik korup dan kejahatan yang diduga juga marak terjadi di tingkat penyelenggara Pemilihan Umum, di daerah-daerah.

Selain itu, Presiden dan DPR juga harus sudah membuat sebuah rancangan undang-undang untuk mengatasi kejahatan komunikasi.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan tidak mungkin sudah sudah juga menjamur hingga tingkat bahwa.

“OTT Komisioner KPU itu  di tengah maraknya praktik kejahatan komunikasi. Ini juga harus diusut semua,” ujar Emrus Sihombing dalam siaran persnya, Rabu (15/01/2020).

Direktur Eksekutif EmrusCorner ini mengatakan, seperti kejahatan ekonomi, kejahatan politik dan kejahatan hukum, dalam fenomena pembicaraan bisa terjadi kejahatan komunikasi dengan menggunakan pilihan diksi atau simbol-simbol tertentu untuk makna tertentu, terkait dengan suatu kejahatan tertentu.

“Seperti perilaku koruptif yang diduga dilakukan WS, Komisioner KPU itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Emrus Sihombing menegaskan, kejahatn-kejahatan komunikasi bertujuan mengaburkan atau mengelabui tindakan kejahatan yang akan atau sedang dilakukan.

Di era sebelumnya, lanjutnya, dalam proses komunikasi koruptif ada istilah apel malang dan apel Washington. Itu adalah sebagai bukti dari representasi mata uang yang berbeda yang akan dibagikan kepada orang-orang tertentu. Dalam rangka mengelabui dan atau menghilangkan jelak perilaku koruptif dalam suatu tindakan komunikasi korupsi yang kolaboratif.

Hal itu sangat linear dengan pilihan diksi terkaut komisioner KPU yang kena OTT KPK baru-baru ini, yang memakai diksi mainkan dan biaya operasional.

Emrus mengatakan, diksi mainkan bermakna bahwa perilaku dugaan suap terkait pergantian orang di DPR RI dilakukan dengan kesadaran yang sangat tinggi antara orang-orang terkait, dengan cara kasus-suap menyuap.

“Jadi, suap tersebut dilakukan dengan sebuah rencana dan sekaligus berindak mengatasnamakan  untuk dieksekusi kejahatan koruptif, maka muncul diksi mainkan,” tutur Emrus.

Selain itu, lanjutnya, diksi itu menunjukkan bahwa kasus suap yang melibatkan komisioner KPU yang kena OTT KPK itu masuk dalam katergori kejahatan yang disengaja.

“Sebagai kejahatan yang disengaja, menurut saya, propses hukum lanjutan harus mendapat perhatian lebih dari aparat penegak hukum yang menanganinya,” ujarnya.

Sedangkan diksi dana operasional, menurut Emrus, menarik untuk diungkap juga. Sebab, kepemimpinan di KPu Pusat dengan tujuh orang komisionernya, dilakukan dengan kolektif kolegial. Artinya, komisioner KPU yang satu dengan komisioner lainnya mempunyai kesetaraan. “Sehingga keputusan yang diambil berdasarkan kolektif kolegial juga,” katanya.

Di samping itu, pengambilan keputusan kolektif kolegial oleh ketujuh komisioner hanya sebatas biaya konsumsi, misalnya rebusan singkong, jagung atau kacang tanah, dengan sejumlah ATK (Alat Tulis Kantor) yang dibutuhkan.

“Biayanya tidak sampai Rp 200 ribu. Pengeluaran ini pun sebenarnya sudah ada dalam mata anggaran KPU. Karena itu, biaya operasional ratusan juta tersebut harus dibuka secara terang benderang. Rencananya aan dialokasikan untuk siapa saja. Ini menarik di tengah budaya pengambilan keputusan kolektif kolegial itu,” ujar Emrus.

Emrus mengatakan, Komisioner yang kena OTT KPK itu harus bernyanyi nyaring, agar menjadi jelas bagi publik, dan demi perbaikan KPU ke depan.

Diksi-diksi tadi, lanjutnya, adalah bukti tak terbantahkan bahwa di tengah masyarakat selama ini, ada bentuk kejahatan yang belum disadari.

“Saya menyebutnya sebagai kejahatan komunikasi. Tentu, termasuk di dalamnya adalah kejahatan komunikasi koruptif,” katanya.

Karena itu, Emrus mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI, agar segera menyusun draf atau Rancangan Undang-Undang Anti Kejahatan Komunikasi.

“Saya sarankan agar Presiden dan DPR membuat Undang-Undang Anti Kejahatan Komunikasi yang memanfaatkan simbol verbal dan non verbal yang belum ter-cover oleh Undang-Undang,” katanya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*