Breaking News

Pendidikan Kok Jadi Bisnis Jasa Yang Diperjualbelikan, Pemerintah Telah Melenceng dari UUD 1945

Pendidikan Kok Jadi Bisnis Jasa Yang Diperjualbelikan, Pemerintah Telah Melenceng dari UUD 1945.

Pemerintah dituding telah melenceng dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, dikarenakan pembiaran dan turut serta menjadikan dunia pendidikan sebagai ajang mencari keuntungan belaka.

Pendidikan Kok Jadi Bisnis Jasa Yang Diperjualbelikan, Pemerintah Telah Melenceng dari UUD 1945

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) meminta pemerintah segera mengubah haluan kehidupan berbangsa dan bernegera agar kembali ke konstitusi.

Ketua Umum LMND Indah Abdul Razak menyampaikan, kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini telah melenceng dari cita-cita kemerdekaan.

Melencengnya cita-cita kemerdekaan ini ditunjukkan dengan haluan ekonomi Indonesia yang liberal dan kapitalistik serta orientasi pendidikan nasional yang mengarah pada keuntungan dan semakin liberalis.

“Kami mencatat fakta-fakta bahwa pendidikan Indonesia telah berada di bawah dikte pasar. Perjanjian multilateral di antara negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu sektor industi tersier. Produknya berupa jasa pendidikan yang diperjualbelikan. Pendidikan dengan demikian telah resmi menjadi komoditi ekonomi dan ditempatkan di bawah rezim pasar bebas,” tutur Indah Abdul Razak dalam keterangan persnya, Jumat (26/10/2018).

Pendidikan menjadi salah satu di antara sekian sektor yang mungkin untuk ditanami modal swasta. Konsekuensinya, lanjut dia, semakin besar penetrasi modal internasional ke dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta non formal.

“Tentu karena tujuan investasi modal tersebut adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan, maka institusi pendidikan akan berubah menjadi institusi bisnis, yang proses pengolaannya berorientasi pada keuntungan,” ujarnya.

Menurut dia, momentum Pemilu 2019 merupakan saat yang tepat untuk menegakkan kembali cita-cita para Pendiri Republik, seperti yang tertuang dalam preambule UUD 1945.

Oleh karena itu, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menyerukan kepada para calon presiden, calon wakil wakil presiden dan calon anggota legislatif, pertama, haluan Ekonomi Indonesia harus diganti dari ekonomi liberal menjadi ekonomi yang berdasar pada Pasal 33 UUD 1945.

“Konkritnya, harus serius mewujudkan kedaulatan pangan dan energi dengan menghentikan impor secara bertahap, melakukan reforma agraria secara lebih luas, dan melakukan inovasi untuk mendukung peningkatan produktivitas,” ujar Indah.

Kedua, harus ada perubahan paradigma pendidikan nasional yang berorientasi profit atau laba ke arah pendidikan yang memanusiakan manusia,serta dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. “Ketiga, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis,” ujar Indah.

Sekjen LMND Muhammad Asrul menambahkan, upaya menuju perubahan itu tidaklah mudah. Untuk mengembalikan haluan ekonomi dan mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah harus menjadi perjuangan bersama seluruh kekuatan demokratik serta,  menjadi tuntutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Oleh karena itu seluruh  Gerakan Mahasiswa dan Gerakan Rakyat perlu membangun Persatuan Nasional anti imperialisme untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur,” ujar Asrul.

Dia juga setuju agar massa rakyat melakukan aksi-aksi massa untuk segera melakukan banting stir haluan ekonomi liberal menuju haluan ekonomi berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945. “Kembali ke UUD 1945,” ujarnya.(Michael Nababan)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*