Pendidikan Karakter Keindonesiaan Masih Sebatas Wacana

Refleksi Hari Pendidikan Nasional, Pendidikan Karakter Keindonesiaan Masih Sebatas Wacana.

Semangat Keindonesiaan mengalami kencederungan penurunan dalam dunia pendidikan Indonesia. Malah, maraknya kemunculan kelompok-kelompok identitas dengan simbol, jargon atau kelompok identitas lainnya, semakin menunjukkan betapa sudah sangat menurunnya semangat kebangsaan Indonesia belakangan ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Dr Tarto Sentono, saat memberikan Refleksi Hari Pendidikan Nasional Indonesia.

“Nampaknya Pendidikan Karakter Keindonesiaan saat ini pun masih sebatas wacana,” tutur Tarto Sentono.

Dia mengingatkan, Peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak bisa lepas dari Peran Ki Hadjar Dewantara dengan Tamansiswa Perguruan Nasionalnya yang bercorak Kebangsaan, yang Anti Penjajahan dan Penindasan.

Oleh karena itu, Tarto Sentono menyampaikan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2019 hendaknya dapat memberi spirit baru Memajukan Pendidikan dan Menguatkan Kebudayaan Nasional dalam kerangka menguatkan dan mempertebal paham kebangsaan, wawasan kebangsaan dan Cinta Tanah Air Indonesia.

Pendidikan Indonesia, lanjutnya, mestinya sesuai dengan Tujuan Nasional Bangsa Indonesia, bahwa dibentuk dan disusunnya Pemerintahan Indonesia diantaranya yaitu Memajukan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Persoalannya kini, kata dia lagi, bagaimana Pendidikan Nasional bisa mewujudkan Kesejahteraan Bangsa yakni Bangsa Indonesia yang sejahtera dan menghasilkan manusia-manusia yang cerdas seperti amanat alenia ke IV Pembukaan UUD 1945.

“Tidak sekedar pandai, tetapi manusia cerdas yang dimaksud pada Pembukaan UUD 1945 yaitu manusia yang mempunyai komitmen Kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Tarto.

Kata dia, Indonesia membutuhkan manusia yang mempertahankan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Tantangan yang dihadapi Pendidikan Nasional saat ini, lanjut Tarto, yaitu pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan global dengan segala masalah dan kemudahannya.

Memajukan pendidikan, lanjutnya, harus juga untuk menguatkan kebudayaan, sehingga anak-anak didik tetap bisa mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Pendidikan mesti menghasilkan didikan anak bangsa yang cerdas, paham persoalan yang dihadapi bangsanya, dan mempunyai kemampuan  mengahapi kemajuan alam dan jaman, dengan segala kompetisinya.

“Tetapi tetap mencintai Pancasila, Bangsa dan Negara Republik Indonesia,” ujar Tarto.

Dr Tarto yang sudah lama berkecimpung di Taman Siswa ini menyayangkan pendidikankarakter ke Indonesian masih sebatas wacana. Menurut dia, kini hanya residu radikalisme yang dirasakan. Hal itu adalah buah dari sistem pendidikan selama ini berjalan.

“Justru, saat Menteri Pendidikan waktu itu Pak Sarmidi Mangunsarkoro, konsep pendidikan karakter Keindonesian itu dapat terealisasi, yang mana ciri khas Indonesia dengan Pancasila dan Budi Pekerti selalu melekat dalam dunia Pendidikan Indonesia,” tuturnya.

Ketua Bidang Pendidikan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, Dr Harjoko Sangganagara, menguraikan berbagai hal terkait dunia pendidikan Indonesia saat ini.

Sebetulnya, diterangkan Harjoko, Indonesia memiliki Faktor Internal, yang merupakan potensi dan peluang, yaitu filosofi. Sebagai kekuatan, faktor internal itu, dapat diterapkan dalam kehidupan pendidikan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bersosialisasi di dunia internasional.

“Bangsa Indonesia memiliki falsafah gotong royong dan falsafah silih asuh, silih asih, dan silih asah. Suatu filosofi yang mengajarkan manusia untuk saling mengasuh yang dilandasai sikap saling mengasihi dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ini suatu konsep kehidupan demokratis yang berakar pada kesadaran dan keluhuran akal budi,” tutur Harjoko.

Kemudian, potensi religiusitas masyarakat juga berkontribusi pada usaha keras dalam mencerdaskan dirinya dan berkompetensi untuk mencapatkan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan nilai-nilai agama Islam, lanjut Harjoko, masyarakat memiliki etos dan semangat tinggi untuk memberantas kebodohan dan setinggi mungkin memasuki jenjang pendidikan.

Lagipula, sudah ada arah pembangunan pendidikan yang jelas di tingkat nasional yang tertuang dalam Nawa Cita, dan di tingkat provinsi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Potensi kekuatan internal lainnya, lanjut Harjoko, adanya pijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menaungi pelaksanaan pendidikan Indonesia.

“Kemudian, ada peluang yang bisa diraih. Seperti, industrialisasi yang terus berlangsung di Indonesia pada era perdagangan bebas,” ujarnya.

Industrialisasi itu, kata dia, menuntut peningkatan kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan jenis, di sekolah negeri maupun swasta.

Peningkatan kualitas ini meliputi pengetahuan keahlian dan kepribadian peserta didik serta tenaga kepentidikan.

“Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat juga menuntut efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem serta aktivitas pendidikan, penelitian dan penerapan pengetahuan dan teknologi,” tuturnya.

Selanjutnya lagi, adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah peluang untuk menyusun strategi baru yang lebih akurat dengan berwawasan masa depan.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah (Otda), juga merupakan peluang untuk menata sistem pendidikan yang lebih akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan pembangunan di daerah yang berwawasan lingkungan dan budaya setempat.

Sedangkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi, menjadi peluang munculnya model pembelajaran jarak jauh yang berwawasan global.

Kekuatan lainnya, dari internal, lanjut Harjoko adalah tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Banyaknya lembaga pendidikan yang bermutu serta memiliki standar yang baik. tersedianya dunia industri dan dunia usaha yang bisa mendukung kegiatan pembangunan pendidikan di Indonesia. Tersedianya sumber daya  yaitu man, money, material yang mencukupi.

Sedangkan untuk faktor eksternal, meliputi kendala dan tantangan. Kendala-kendala yang terjadi antara lain, keterbatasan sarana, ketenagaan dalam penyelenggaraan pendidikan.

“Di samping itu, rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berada di desa-desa tertinggal. Akibatnya kelompok tersebut secara umum berpendidikan rendah,” tuturnya.

Tantangan lainnya, adanya anggapan ketidakpastian perolehan pekerjaan bagi lulusan SLTP dan SLTA dan relatif tingginya tingkat pengangguran terdidik di masyarakat, dapat mengurangi semangat dan partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Relevansi pendidikan dengan kebutuhan ketenagakerjaan masih rendah sehingga lulusan pendidikan belum siap kerja, sebab baru siap latih dan menimbulkan masalah pengangguran.

Kendala keadaan geografis dan penyebaran penduduk yang tidak merata, kekurangan jumlah guru pada setiap daerah, khususnya daerah-daerah terpencil, di samping mutu yang rendah serta sarana pendidikan yang terbatas.

Ada juga dampak negatif teknologi komunikasi. Itu merupakan masalah pendidikan keluarga sehingga perlu keseriusan untuk diantisipasi bagi penyelamatan generasi mendatang.

Sementara masuknya dunia usaha swasta dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada mencari keuntungan semata, dapat menjadi kendala bagi peningkatan kualitas lulusan.

“Kemudian, krisis moneter berkepanjangan yang dialami Indonesia menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah dan angka pengangguran,” ujarnya.

Beberapa tantangan, seperti posisi Indonesia berdampingan dengan negara yang sedang tumbuh perekonomiannya dan strategis dalam upaya pengembangan kawasan, menuntut pengembangan berbagai keahlian dan kejuruan yang mampu bersaing secara global disertai minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Lalu, kecenderungan umum masyarakat menunjukkan adanya perubahan cara berpikir yang memandang pendidikan sebagai langkah menyiapkan peserta didik secara utuh, dari aspek pengetahuan, sikap, minat dan ketrampilan secara fungsional bagi kehidupan pribadi, warga Negara dan warga masyarakat.

“Pendidikan juga harus mampu mengembangkan kebudayaan masyarakat sebagai perwujudan sasaran manusia Indonesia seutuhnya,” ujar Harjoko.

Sistem pendidikan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 belum mampu memenuhi tuntutan amanah UUD 1945 dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Kecenderungan umum pemanfaatan media teknologi modern masih rendah, terbatas pada fungsi hiburan atau belum mengarah pada fungsi pendidikan.

“Juga, sikap profesional kependidikan yang belum membudaya secara mapan dan merata, baik di kalangan guru maupun para tenaga kependidikan lainnya,” katanya.

Ke depan, ada sejumlah prioritas yang harus segera dibenahi di dunia pendidikan Indonesia. Prioritas pembenahan itu dimaksudkan sebagai alternatif pengelolaan  yang dibuat menjadi efektif, maka sedapat mungkin terhindar dari kelemahan dan dapat memanfaatkan potensi yang dimili untuk menjawab tantangan dan menghadapi ancaman.

Perlu dibuat prioritas yang harus dibenahi dan diutamakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan berbasis kearifan lokal di Indonesia. Dengan menekankan pada peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, pemenuhan kekurangan guru, baik segi kuantitas maupun kualitasnya pada setiap daerah, khususnya daerah-daerah terpencil.

Selanjutnya, prioritas peningkatan profesionalisme guru, tenaga kependidikan maupun profesionalisme pengelolaan pendidikan.

“Pemanfaatan media teknologi modern pada fungsi pendidikan. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah atau miskin terutama yang berada di desa-desa tertinggal. Secara lebih spesifik adalah anak-anak petani, nelayan, dan buruh,” tutur Harjoko.

Prioritas lainnya, peningkatan relevansi pendidikan dengan tiga hal, yaitu, pertama, falsafah yang melandasi masyarakat Indonesia yaitu falsafah Gotong Royong dan Silih Asuh, Silih Asih, dan Silih Asah.

Kedua, potensi religiusitas masyarakat berkontribusi pada usaha keras dalam mencerdaskan dirinya dan berkompetensi untuk mendapatkan ilmu pengetahauan.

“Ketiga, tersedianya dunia industri dan dunia usaha yang bisa mendukung kegiatan pembangunan pendidikan di Indonesia,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*