Breaking News

Pendataan Orang Miskin Sering Keliru Karena Tak Libatkan Rakyat, Tolong Segera Buka Posko Pengaduan, Monitoring dan Sosialisasi!

Pendataan Orang Miskin Sering Keliru Karena Tak Libatkan Rakyat, Tolong Segera Buka Posko Pengaduan, Monitoring dan Sosialisasi!

Pendataan orang-orang miskin di Indonesia sering keliru. Hal itu mengakibatkan program-program yang tadinya diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu melenceng dari sasaran.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN SPRI) Marlo Sitompul dalam Sumbang Saran SPRI Terhadap Program Bansos PKH-BPNT, yang diterima Selasa (16/04/2019).



Marlo menjelaskan, Basis Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin (PFM) dan Orang Tidak Mampu (OTM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sangat jauh dari realitas dan fakta yang sebenarnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan Kemensos segera meninjau ulang basis data terpadu itu. “Kami menemukan banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak sesuai kriteria. Dan juga. masih terdapat keluarga miskin yang tidak tercatat sebagai penerima manfaat,” tutur Marlo Sitompul.

Data-data yang kurang akurat yang disampaikan Kemensos itu, lanjut dia, akan terus terjadi jika pemerintah tidak melibatkan langsung masyarakat dalam pendataan yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, Marlo menyarankan segera dibuka Posko Pengaduan, Monitoring dan Sosialisasi oleh Kemensos dengan melibatkan langsung masyarakat.

“Kemensos bekerjasama dengan organisasi masyarakat, membuka posko pengaduan, monitoring dan sosialisasi. Laporan dan evaluasi pelaksanaan program bansos harus diumumkan kepada publik. Minimal setiap satu tahun sekali,” tuturnya.

Selain persoalan kurang akuratnya pendataan, dia meminta, Kemensos harus meninjau ulang penggunaan kriteria miskin, garis kemiskinan dan metode pemeringkatan rumah tangga miskin.

Marlo menekankan, dalam penyusunan, perbaikan dan pembaharuan data rumah tangga miskin penerima bantuan sosial, perlu melibatkan rakyat seluas-luasnya. Pelibatkan rakyat tidak cukup hanya dalam proses pendaftaran di tingkat Desa atau Kelurahan.

“Tetapi juga melibatkan masyarakat pada proses verifikasi hasil pendataan yang telah dibuat. Pelibatan rakyat dapat mengurangi kekeliruan dalam penetapan data penerima bansos,” katanya.

Terkait adanya pemerintah daerah yang tidak melakukan pemutakhiran data dengan alasan tidak dianggarkannya dana pemutakhiran, usulan SPRI agar melibatkan rakyat justru dibuat untuk mengantisipasi persoalan tersebut.

“Oleh karena itu Kemensos harus melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kurangnya anggaran pemerintah daerah, dan pembukaan partisipasi luas rakyat mengatasi masalah anggaran tersebut,” ujarnya.

Apabila masalah kekurangan anggaran dikaitkan dengan ketersediaan jumlah personil pemerintahan yang berwenang melalukan hal itu, lanjut Marlo, pihaknya menyarakan agar partisipasi luas rakyat miskin, mulai dari pendataan hingga verifikasi hasil pendataan sebagai salah satu solusi yang efektif.

Dengan kata lain, pemerintah harus membuat peraturan yang memungkinkan adanya desentralisasi kewenangan dan pembagian porsi pendataan hingga verifikasi data rumah tangga miskin kepada organisasi-organisasi rakyat yang akuntabel.

“Penentuan alokasi jumlah keluarga miskin penerima bansos harus melibatkan peran serta warga miskin. Tidak seperti saat ini, besaran alokasi jumlah penerima manfaat bansos disesuaikan dengan jumlah alokasi dana APBN,” tutur Marlo.

Sementara itu, Sekjen SPRI Dika Moehammad mengingatkan, manfaat dan cakupan penerima Bantuan Sosila (Bansos) PKH-BPNT tidak cukup sekedar mengamankan rakyat dari jurang kemiskinan, namun harus mampu mensejahterakan rakyat miskin.

“Penerima bansos harus dapat ditumbuhkan ke tingkat sejahtera dan bermartabat, bukan tingkat minimal seperti saat ini,” ujar Dika.

Kemensos bersama kementerian lain, lanjutnya, harus membuat metode terobosan agar penerima PKH-BPNT bisa diikutsertakan dalam program pemberdayaan yang dapat mensejahterakan penerimanya.

Integrasi terhadap berbagai program di Kementerian Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kemendes, Perindustrian, dan lain sebagainya haruslah dilakukan.

“Dengan target jangka waktu 5 tahun, setiap penerima PKH-BPNT dapat tumbuh sejahtera,” ujar Dika lagi.

Selain itu, cakupan jumlah penerima Bansos PKH-BPNT harus diperluas. Berdasarkan pengamatan lapangan SPRI, lanjutnya, banyak ditemukan keluarga miskin yang derajat miskinnya sama seperti penerima PKH-BPNT, tetapi tidak masuk dalam penerima manfaat.

“Jika hal ini terus terjadi, akan tumbuh rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” imbuhnya.

Untuk itu, Anggaran Bansos PKH-BPNT perlu diperbesar. Sehingga bermanfaat untuk mengurangi beban hidup keluarga miskin, serta dapat menjangkau banyak keluarga miskin.

Dika menyampaikan, mekanisme pelaksana dan monitoring yang diusulkan, antara lain, Kemensos beserta jajaran harus pro aktif menindaklanjuti pengaduan dan menyelesaikan masalah yang dilaporkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Unit pengaduan dan penanganan masalah di Kemensos harus ditingkatkan kinerja operasionalnya dan lebih efektif. Kemampuan menyelesaikan masalah harus menjadi orientasi, sehingga keluarga miskin penerima bansos tidak kehilangan haknya,” jelasnya.



 

Untuk informasi program dan mekanisme pengaduan, menurutnya lagi, harus tersebar luas diketahui oleh seluruh warga miskin. Tidak cukup hanya diketahui oleh pelaksana program. “Hal ini dapat mengantisipasi adanya penyalahgunaan dan korupsi,” ucap Dika.

Saluran penyelesaian masalah pun tidak cukup hanya mengandalkan Polisi. “Perlu ada saluran penyelesaian masalah yang terdesentralisasi dalam bentuk lembaga kerja sama gabungan antara organisasi rakyat, aparat birokrasi pemerintah dan aparat hukum yang dapat menyelesaikan masalah dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tandasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*