Breaking News

Pencitraan Presiden Jokowi Kuras Keuangan Negara

Pencitraan Presiden Jokowi Kuras Keuangan Negara.

Presiden Jokowi disebut telah menghambur-hamburkan keuangan negara demi pencitraan. Alhasil, keuangan negara yang defisit dan hutang yang menumpuk, peruntukannya banyak dikuras oleh urusan pencitraan itu.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menyampaikan, mulai dari urusan Sembako hingga urusan Tunjangan Hari Raya (THR), hampir semua dijalankan dalam kerangkan pencitraan Sang Presiden.

“Lebih banyak terkuras untuk biaya pencitraan. Urusan sembako, THR dan lain-lainnya, tak lepas dari biaya pencitraan,” tutur Jajang, dalam siaran pers, Kamis (31/05/2018).

Dia mengingatkan, selain mewacanakan tema revolusi mental, dalam hal penggunaan anggaran Presiden Joko Widodo juga sering menggembar-gemborkan istilah money follow program. Artinya, penggunaan uang negara harus difokuskan pada program yang sudah ditentukan, khususnya program prioritas.

“Namun sayang, dalam perjalanannya istilah yang digaungkan Joko Widodo tinggal jargon semata,” ujar Jajang.

Diapun melihat, bukan money follow program yang berjalan, melainkan APBN digunakan untuk meningkatkan citra Joko Widodo, yang anggarannya dari keuangan negara itu sendiri.

Dirincikan Jajang, program pencitraan Joko Widodo yang menguras keuangan negara, pertama, dalam dua tahun terakhir, yakni 2017 dan 2018, Pemerintahan Joko Widodo menjalankan program mirip Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era SBY, yakni bagi-bagi sembako.

“Program bagi-bagi sembako ini saja telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 21,2 miliar,” jelas Jajang.

Padahal, kata dia, sebelumnya Jokowi sempat menyindir program BLT di era SBY itu tidak mendidik. “Namun apa lacur, mendekati tahun politik Joko Widodo seperti menelan ludahnya sendiri dengan program bagi-bagi sembako,” ucapnya.

Kedua, menjelang lebaran. Diterangkan Jajang, Joko Widodo mengeluarkan PP No 20 tahun 2018 tentang tunjangan hari raya (THR) yang diperuntukkan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil lembaga nonstruktural.

Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan Joko Widodo sebesar  Rp 35,7 triliun. Anggaran itu naik sebesar 68,9 persen dibandingkan THR tahun sebelumnya.

“Sebagai catatan, THR yang dibagikan Joko Widodo dalam porsinya hanya dinikmati pimpinan. Misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp24.980.000, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp3.401.000,” ujar Jajang.

Tidak berheti sampai sini, lanjut dia, Joko Widodo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan memberikan THR sebesar Rp 440 miliar untuk pegawai honorer di tingkat Kementerian Pemerintahan Pusat.

“Sedangkan honorer di tingkat pemerintah daerah yang betul-betul mengabdi kepada negara selama ini hanya gigit jari,” ujarnya.

Dalam program THR ini, menurut dia, selain akan menguras keuangan negara, realisasinya hanya akan menghasilkan ketidakadilan bagi kelompok lainnya.

“Terjadi diskriminasi bagi yang selama ini jelas-jelas mengabdi kepada negara dan masyarakat, misalnya  guru honorer dan tenaga honorer lainnya di pemerintah daerah,” pungkas Jajang.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*