Penanganan Virus Corona Terpuruk, Ekonomi Nelayan Pun Benar-Benar Kian Terpuruk

Penanganan Virus Corona Terpuruk

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Sekjen Kiara) Susan Herawati: Penanganan Virus Corona Terpuruk, Ekonomi Nelayan Pun Benar-Benar Kian Terpuruk.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Sekjen Kiara) Susan Herawati: Penanganan Virus Corona Terpuruk, Ekonomi Nelayan Pun Benar-Benar Kian Terpuruk.

Sejak Pemerintah mengumumkan adanya dua orang yang positif mengidap Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia, pada 2 Maret 2020 lalu, hingga kini jumlah orang yang positif mengidap Covid-19 ini terus bertambah.

Sampai dengan 26 Maret 2020, tercatat jumlah kasus pengidap Covid sebanyak 790, dengan rincian 701 orang dirawat, 58 orang meninggal, dan 31 orang sembuh.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyampaikan, dampak Covid-19 mulai merambah pada kehidupan ekonomi masyarakat.

Banyak masyarakat terutama yang bergerak di ekonomi kecil mengeluhkan dampak buruk perekonomian yang turun drastis dari waktu normal.

“Hal sama sangat terasa pada perekonomian nelayan Indonesia,” tutur Sekjen Kiara, Susan Herawati, Kamis (26/03/2020).

Susan menegaskan, pemerintah tampak tidak mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Ekonomi masyarakat mandek tak terkecuali juga dirasakan oleh banyak keluarga nelayan di Indonesia.

Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, nelayan terpaksa harus menjual hasil tangkapan mereka kepada masyarakat dengan harga yang sangat murah atau turun lebih dari 50 persen dari harga biasanya.

“Hal ini terjadi karena banyak pabrik pengolahan yang ditutup demi mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka mencegah penularan Covid-19,” ujarnya.

Salah seorang nelayan di Kendal, Sugeng Trianto mengungkapkan, harga ikan biasanya dibeli oleh pabrik berkisar Rp 40 ribu per kilogram, kini dijual kepada masyarakat hanya berkisar Rp 15 ribu sampai dengan Rp 20 ribu per kilogram.

Tak hanya itu, produk olahan kelompok nelayan, berupa keripik kerang yang normalnya adalah Rp 15 ribu, kini hanya dijual Rp 5 ribu  per bungkus.

Kondisi ini semakin memperpanjang kesulitan yang dialami nelayan. Sebelumnya, nelayan di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kendal, baru saja melewati musim paceklik.

“Pada saat yang sama, situasi semakin sulit dengan meningkatnya harga sembako yang dijual di pasar. Hari ini harga-harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Sementara pendapatan nelayan terus turun pasca massifnya penyebaran Covid-19,” tutur Sugeng.

Hal serupa terjadi di Muara Angke, Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai episentrum Covid-19, tempat pelelangan ikan (TPI) di Muara Angke sepi dan akan ditutup sampai dengan waktu yang belum diketahui waktunya. Akibatnya, banyak nelayan di kawasan ini memutuskan untuk tidak melaut.

Menurut Rois, nelayan Muara Angke, apa yang terjadi saat ini semakin menyulitkan kehidupan nelayan. Ditambah lagi dengan meningkatnya harga sembako yang dijual di pasar setelah massifnya penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

Kondisi nelayan Muara Angke khususya gang kerang hijau sekarang semakin sulit persediaan untuk logistik harian.

“Kami harus menghitung perbedaan pemasukan dan pengeluaran yang sangat besar. Jika kami memaksakan diri untuk melaut, lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukan dari menjual ikan. Harga ikan saat ini benar-benar jatuh. Kehidupan nelayan semakin sulit,” ungkap Rois.

Dampak kebijakan penanganan Covid-19 juga dirasakan betul oleh kelompok nelayan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu DKI Jakarta.

Setelah Jakarta ditetapkan sebagai episentrum Covid-19, pariwisata di Pulau Pari tutup sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Perekonomian masyarakat yang tergantung kepada pariwisata mulai melemah.

Masyarakat mulai khawatir jika stok bahan pokok dan pangan utama mereka di Pulau Pari mulai menipis, karena supply mereka sangat tergantung dari Jakarta. Pada saat yang sama, penyebrangan perahu akan segara ditutup untuk mencegah penyebaran Covis-19.

Terkait dengan harga ikan, Asmania, perempuan nelayan asal Pulau Pari, menyatakan bahwa saat ini harga ikan menurun drastis. Ia menyebut harga cumi laut yang biasanya dijual Rp 80 ribu, kini hanya Rp 40 ribu. Sementara itu, harga cumi karang yang biasanya dijual Rp 50 ribu menjadi Rp 20 ribu saja.

“Hari ini banyak pengepul ikan yang menolak hasil tangkapan nelayan akibat ditutupnya TPI di Muara Angke tutup. Bahkan, banyak ikan yang dikembalikan lagi ke nelayan karena ikannya tidak laku dijual,” kata Asmania.

Asmania menambahkan, hari ini masih terdapat beberapa nelayan yang masih mencari ikan di laut untuk dikeringkan dan dikonsumsi sendiri oleh keluarganya.

Namun, sudah banyak nelayan yang benar-benar tidak bisa melaut karena minimnya pemasukan dan perbekalan yang mereka miliki.

Buruknya kebijakan penanganan Covid-19 juga dirasakan oleh nelayan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Khususnya pada wisata mangrove.

Menurut Sutrisno, Ketua Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN) yang juga pendiri wisata magrove di Serdang Bedagai, hari ini sekitar 90% pengunjung berkurang.

Demi mendukung program social distancing yang diberlakukan oleh Pemerintah, dia menutup kawasan wisata mangrove, terhitung sejak satu pekan yang lalu sampai waktu yang belum bisa ditentukan.

Penutupan kawasan wisata ini berdampak kepada kehidupan nelayan dan pengelola wisata mangrove. Pendapatan menjadi menurun drastis.

Sutrisno menuturkan, mengenai harga ikan yang biasa diekspor, khususnya ke Korea Selatan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Harga gurita sekarang hanya Rp 20 ribu per kilogram dan kepitingan atau rajungan sekitar Rp 40 ribu per kilogram.

“Sebelum menyebarnya Covid-19, harga gurita bisa mencapai Rp 50 ribu per kilogram. Sedangkan harga kepiting dan rajungan bisa mencapai Rp 60 ribu hingga Rp 65 ribu per kilogram,” terangnya.

Menurut Sutrisno, saat ini, permasalahan yang muncul bukan pada aktivitas nelayan untuk melaut, tetapi daya beli masyarakat terhadap berbagai produk perikanan yang turun signifikan. Hal ini terjadi akibat banyaknya TPI yang ditutup dan minimnya pembeli yang keluar rumah untuk menjalankan social distancing.

Berbagai fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia sangat tidak mempertimbangkan aspek ekonomi kehidupan keluarga nelayan dan pelaku perikanan lainnya, yang jumlahnya lebih dari 8 (delapan) juta rumah tangga.

Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati menyatakan, Pemerintah seharusnya memberikan prioritas untuk melindungi keluarga nelayan yang terdampak kebijakan penanganan Covid-19 dengan cara mengalokasikan secara khusus dana perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Hal ini inline dengan mandat Undang-undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang disahkan empat tahun yang lalu.

“Pasal 12 UU 7 Tahun 2016 memberikan sejumlah mandat kepada Pemerintah, diantaranya memberikan perlindungan kepada nelayan berupa penyediaan prasarana usaha perikanan, memberikan jaminan kepastian usaha, memberikan jaminan risiko penangkapan ikan, serta menghapus praktik ekonomi berbiaya tinggi,” tegas Susan.

Kiara mendesak Pemerintah untuk hadir memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi seluruh keluarga nelayan di Indonesia yang terdampak kebijakan penangan Covid-19.

“Sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi  Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.” tandas Susan Herawati.

Menghadapi semakin parahnya penyebaran Covid-19, Pemerintah terlihat tidak siap dalam antisipasi dan penanganan.

Awalnya, sejumlah menteri menyangkal Covid-19 bisa masuk ke Indonesia. Namun, setelah berbagai fakta membuktikan bahwa virus ini telah masuk dan menjangkiti warga negara Indonesia, Pemerintah mulai melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk merespon permasalahan ini.

Meski demikian, koordinasi tersebut tak menghasilkan kebijakan komprehensif untuk menangani penyebaran Covid-19.

Sampai dengan saat ini, masih terdapat kontradiksi pernyataan dari sejumlah pejabat publik mengenai kebijakan penanganan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, misalnya, menyebutkan bahwa kebijakan lockdown  diambil kapan saja oleh setiap daerah.

Lima hari sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan lockdown di wilayah Indonesia untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Di dalam pidatonya yang disampaikan pada 16 Maret 2020 di Istana Bogor, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 ini.

Yaitu social distancing dengan cara mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, mengurangi kerumunan orang, mendorong kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Dengan tegas, Jokowi menyebut bahwa Pemerintah Pusat tidak akan mengambil opsi lockdown.

Tak hanya itu, Pemerintah memutuskan untuk melakukan rapid test atau tes Covid-19 secara massif dan melakukan impor sejumlah obat yang diklaim dapat menyembuhkan Covid-19, diantaranya Avigan, Chlorofiguine dan Arbidol.

Susan Herawati menyebut Pemerintah Indonesia tidak memiliki peta jalan atau road map kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikan penyebaran Covid-19 yang terus mengancam masyarakat.

“Kebijakan Pemerintah terlihat tak siap dan gagap merespon penyebaran Covid-19 ini. Pemerintah gagal mengantisipasi dampak perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput akibat tak adanya kebijakan yang komprehensif,” ujar Susan.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*