Penanganan Masalah Hukum Masih Banyak, Jamdatun dan LPS Lanjutkan Kerja Sama

Penandatanganan Kerjasama Lanjutan Antara Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Loeke A Larasati dengan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan, di Kantor LPS, Jumat (03/05/2019).

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara Jamdatun dengan LPS tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Perpanjangan kerja sama itu ditandatangani oleh Jamdatun, Loeke Larasati A dan Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan, di Kantor LPS, pada Jum’at, 03 Mei 2019.

Dalam sambutannya, Jamdatun, Loeke Larasati menyampaikan, dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan LPS sehari-hari, Bidang Datun Kejaksaan hadir sebagai Pengacara Negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat mewakili Negara/Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Daerah, di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan Pertimbangan Hukum.

Jamdatun, Loeke Larasati berharap kehadiran mereka dipergunakan sebaik-baiknya. “Eksistensi Bidang Datun ini hendaknya dimanfaatkan secara maksimal, khususnya oleh LPS, agar setiap kegiatan usahanya dapat terlaksana sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Loeke Larasati.

Dia menjelaskan, melalui fungsi Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan Audit Hukum (Legal Audit), diharapkan semakin dapat meningkatkan kepatuhan, sehingga dapat diminimalisir pelanggaran hukum.

“Fungsi Pertimbangan Hukum juga sedang menjadi primadona seiring kebijakan politik hukum yang cenderung bersifat preventif ketimbang represif,” ujar Loeke.

Sinergi yang erat dengan Jamdatun sebagai pengacara negara sangat diperlukan mengingat LPS. Lembaga ini bertanggungjawab kepada Presiden dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

LPS memiliki fungsi dan tugas untuk menjamin simpanan nasabah perbankan serta menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangannya yang diwujudkan salah satunya dengan melakukan penanganan bank, secara sistemik maupun non-sistemik.

Saat ini, peran dan kewenangan LPS menjadi lebih luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), yaitu penanganan krisis oleh LPS melalui Program Restrukturisasi Perbankan (PRP).

Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menyampaikan, mengingat dalam pelaksanaan fungsi dan tugas LPS banyak terkait dengan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara, maka diperlukan kerja sama yang baik antara LPS dan Jamdatun.

Maka, kerjasama itu diwujudkan dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama. Kerja sama kali ini, lanjutnya, merupakan kelanjutan dari Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani pertama kali pada tanggal 16 Oktober 2012. “Dan sudah berjalan selama 6 tahun,” tutur Ichsan.

Ichsan memaparkan, selama kurang lebih enam tahun kerja sama berjalan, telah banyak sekali implementasi kesepakatan bersama yang telah dilaksanakan kedua belah pihak.

Kerjasama tersebut tertuang dalam berbagai bentuk diantaranya pendampingan dan legal opinion bagi LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sosialisasi LPS dan Jamdatun di beberapa Kejjaksaan Tinggi (Kejati), peningkatan kemampuan SDM personil LPS maupun Jamdatun, serta penyediaan narasumber dan lain sebagainya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Jamdatun Kejaksaan Republik Indonesia atas kerja sama yang telah terjalin baik selama ini. Kami berharap, melalui penandatanganan perpanjangan Kesepakatan Bersama LPS dan Jamdatun ini dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kewenangan LPS dan Jamdatun, khususnya terkait program penjaminan simpanan dan penanganan bank demi terjaganya stabilitas sistem keuangan di Indonesia,” ujar Fauzi Ichsan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan