Pemprov DKI Jakarta Godok Aturan Baru Keormasan, Akan Banyak Ormas Yang Kena Reposisi

Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Kasubbid Ormas Bakesbangpol DKI), Eliazer Hutapea: Pemprov DKI Jakarta Godok Aturan Baru Keormasan, Akan Ada Reposisi Ormas.
Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Kasubbid Ormas Bakesbangpol DKI), Eliazer Hutapea: Pemprov DKI Jakarta Godok Aturan Baru Keormasan, Akan Ada Reposisi Ormas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menggodok aturan baru tentang keormasan. Diprediksi akan banyak organisasi masyarakat (ormas) yang akan direposisi.

Hal itu disampaikan, Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Kasubbid Ormas Bakesbangpol DKI), Eliazer Hutapea menindaklanjuti pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Keormasan (Rapergub).

“Pada prinsip terbitnya peraturan ormas yang kami sampaikan, prinsipnya mereposisi. Yakni, mengembalikan peran dan fungsi ormas pada pada posisinya,” tutur Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Kasubbid Ormas Bakesbangpol DKI), Eliazer Hutapea, Kamis (13/02/2020).

Oleh karenanya, diingatkan agar setiap ormas yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta segera memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016.

“Jadi, setiap ormas yang ada, baik berbadan hukum lewat Kemenkumham atau tidak berbadan hukum sesuai PP Nomor 58 Tahun 2016, wajib melaporkan keberadaannya,” tegas Eliazer.

Eliazer menyampaikan, ada satu paket Permendagri tentang keormasan, yakni Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan, yang harus dijalankan Bakesbangpol.

Selain itu. Permendragri nomor 57 tahun 2017 mengatur tentang tata cara pendaftaran dan Sistem Informasi Ormas. “Dan satu lagi, Permendagri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Ormas,” ujarnya.

Semua aturan itu, lanjut Eliazer, menjadi dasar Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan disposisi dan jugapengaturan lebihlanjut. Termasuk upaya menertibkan ormas yang jumlahnya sangat banyak di DKI Jakarta. “Ini menjadi pedoman kami melaksanakan tata kelola keormasan,” ujar Eliazer.

Sebelumnya, dia menaksir sudah ada sekitar 5000 lebih organisasi massa atau ormas bertumbuh di wilayah DKI Jakarta.

Hal itu ditegaskan Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Kasubbid Ormas Bakesbangpol DKI), Eliazer Hutapea saat menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta), di Kantor Bakesbangpol DKI Jakarta, Blok H Lantai 15, Kebon Sirih Nomor 18, Jakarta Pusat, Rabu (12/02/2020).

Eliazer menuturkan, hingga saat ini, pertumbuhan ormas di DKI Jakarta sangat tinggi. “Sekitar 4000 hingga 5000 ormas. Dan ini akan didata ulang, ditertibkan, supaya bisa dikoordinasikan dan dikonsolidasikan oleh Pemprov DKI Jakarta,” tutur Eliazer.

Eliazer menghimbau agar semua ormas yang berada di wilayah DKI Jakarta, melakukan registrasi ulang. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas harus diperbaharui untuk memastikan kebenaran dan mati hidupnya ormas di DKI Jakarta.

Selain melakukan pembaharuan SKT secara langsung ke kantor Kesbangpol, setiap ormas juga bisa mengambil formulir dan mendaftarkan secara online.

“Kita telah menerapkan tata kelola keormasan berbasis online. Sejak Agustus 2016 dengan layanan berbasis e-ormas,” ujarnya.

Saat ini, keormasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017. Yang mana, seluruh ormas kini di bawah kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan satu Dirjen Keormasan.

Untuk melayani tugas-tugas keormasan, Kesbangpol DKI Jakarta selalu membuka pintu. Juga bekerja sama dengan bidang-bidang yang sesuai. Eliazer mengaku, belakangan ini pihaknya mengalami kewalahan atau over load untuk melayani membludaknya ormas di Jakarta.

Per Februari 2020 ini saja, lanjutnya, setiap harinya ada 3 sampai 5 ormas yang mendatangi Kesbangpol DKI untuk beraudiensi dan bersosialisasi.

“Ormas-ormas yang banyak itu, perlu kita pertegas, apakah masih eksis atau tidak. Dan apakah sekedar daftar atau tidak. Syarat dan ketentuan sebagai ormas sudah ada. Silakan dipenuhi,” tuturnya.

Sedangkan untuk meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat, Pemprov DKI selalu melibatkan semua stake holder, tanpa membeda-bedakan. “Kita selektif, dan mana yang sesuai bidang kita kita tindaklanjuti,” ucap Eliazer.

Dia berharap, setiap ormas yang sudah terdaftar, melaksanakan kegiatan yang bersinergi dengan Pemerintah dan stake holder di Jakarta.

Selain itu, diingatkan Eliazer, sudah ada peraturan baru, yang membatasi pertumbuhan ormas. “Jadi, tidak semua boleh didaftarkan menjadi ormas. Ormas tidak boleh mengambil tugas dan fungsi pemerintah. Jika ada misalnya, organisasi yang menyatakan fokus pada penertiban, atau pemberdayaan, atau bidang-bidang tugas yang dilakukan pemerintah, itu tidak diperbolehkan. Ini semua orang harus tahu sekarang,” tutur Eliazer.

Ormas yang benar, katanya lagi, adalah organisasi yang memiliki anggota dan kepengurusan yang berkesinambungan. Tugas dan fungsi ormas, untuk memberdayakan anggota-anggotanya, dan memberikan saran dan masukan yang produktif bagi Pemerintah.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan