Pemkot Siantar Salah Satu Kota Terkorup, Kebiasaan Buruk Ini Harus Dibersihkan Segera

Pemkot Siantar Salah Satu Kota Terkorup, Kebiasaan Buruk Ini Harus Dibersihkan Segera.
Pemkot Siantar Salah Satu Kota Terkorup, Kebiasaan Buruk Ini Harus Dibersihkan Segera.

Maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat daerah menjadi sebuah keprihatinan yang sangat mendalam khususnya di Kota Pematangsiantar beberapa bulan terakhir ini.

Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Cabang Pematangsiantar, Eljones Simanjuntak menyatakan, kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kotamadya Pematangsiantar semakin rendah.

Pemkot Pematangsiantar dianggap tidak mampu mewujudkan pemerintahan serta tata kelola pemerintahan yang bersih.

Lihat saja, lanjut Eljones Simanjuntak, penetapan lima pejabat di lingkungan Pemerintah Kotamadya (Pemko) Pematangsiantar yang menjadi tersangka menambah rentetan kasus tipikor.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), AP  dan EZ sebagai bendahara telah  ditetapkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus  Polda Sumatera Utara dalam kasus dugaan pemotongan insentif pekerja pemungut pajak. Keduanya menjadi tersangka setelah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan uang sebesar Rp186 juta.

Kejaksaan Negeri Pematangsiantar juga menetapkan tersangka Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Pemko Pematangsiantar (Kominfo) PS  dan Sekretaris Dinas Kominfo ATS.

Kajari Pematangsiantar menetapkan kedua tersangka dengan dugaan korupsi proyek smart city. Penyidik Kejaksaan mengendus kerugian negara mencapai 500 juta rupiah di proyek tahun anggaran 2017 pada belanja barang atau pengadaan bandwith jaringan dalam kegiatan proyek mart city.

Terakhir adalah HS yang merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) Pematangsiantar.

Dia juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. HS ditetapkan menjadi tersangka karena terjerat kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal di PD PAUS tahun anggaran 2014 yang diperkirakan kerugian Negara sebesar 500 juta rupiah.

Eljones memaparkan, berdasarkan data Mahkamah Agung (MA), penanganan kasus korupsi menempati urutan kedua setelah kasus narkotika.

“Itu menunjukkan bahwa masalah korupsi memang masih menjadi masalah besar dan momok  di Indonesia,” ujarnya, Jumat, 30 Agustus 2019.

Dia menambahkan, masih menurut catatan MA, bukan hanya birokrat dan politikus saja yang terjerat masalah korupsi, tetapi juga termasuk pejabat hukum itu sendiri. Seperti hakim, jaksa dan lainnya.

Eljones Simanjuntak mengatakan, maraknya kasus korupsi dan banyaknya pejabat menjadi tersangka di Pematangsiantar adalah kebiasaan buruk selama ini.

Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini mengingatkan, seharusnya pejabat publik lebih mengutamakan  kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi.

Menurut dia, dengan melihat kondisi tata kelola pemerintahan di Pematangsiantar ini, sangat memungkinan akan adanya tersangka tersangka baru dari beberapa pejabat publik di lingkungan Pematangsiantar.

“Hal ini tampak dari pembangunan-pembangunan yang ada di Pematangsiantar selama dua periode pemerintahan tidak ada yang signifikan,” ujarnya.

Dia meminta aparat penegak hukum bergerak  cepat untuk merespon atas laporan-laporan dan temuan dari masyarakat.

Kemudian, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pematangsiantar juga harus dipecut.

“Selain membuat peraturan daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah, tidak kalah pentingnya adalah pengawasan terhadap Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD), tandasnya.(AP)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan