Pemindahan Ke Polda Kalimantan Timur Menistakan Kemanusiaan, Tolong Pulangkan 7 Tahanan Politik Papua

Kuasa Hukum Salah Seorang Tapol dari Tujuh Tapol Papua, Ni Nyoman Suratminingsih: Pemindahan Ke Polda Kalimantan Timur Menistakan Kemanusiaan, Tolong Pulangkan 7 Tahanan Politik Papua.
Kuasa Hukum Salah Seorang Tapol dari Tujuh Tapol Papua, Ni Nyoman Suratminingsih: Pemindahan Ke Polda Kalimantan Timur Menistakan Kemanusiaan, Tolong Pulangkan 7 Tahanan Politik Papua.

Tujuh Tahanan Politik Papua (Tapol Papua) dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim). Ketujuh Tapol Papua itu adalah AgusKossay, FeryKombo, Alexander Gobay, Steven Itlay, Hengki Hilapok, dan Irwanus Uropmabin. Hingga saat ini, status mereka adalah tersangka dan dipindahkan ke Polda Kalimantan Timur.

Kuasa Hukum Salah Seorang Tapol dari Tujuh Tapol Papua, Ni Nyoman Suratminingsih mengatakan, pemindahan itu menistakan kemanusiaan. Karena itu, dia meminta agar ketujuh tapol itu dipulangkan ke Papua.

“Pemindahan ke Kaltim menistakan kemanusiaan. Kami berharap, tujuh tapol Papua itu dipulangkan kembali ke Papua. Agar dapat berinteraksi dan dikunjungi oleh keluarga mereka, yang seluruhnya berdomisili di Papua,” tutur Ni Nyoman Suratminingsih, Kamis (14/11/2019).

Ni Nyoman Suratminingsih yang sudah membesuk ketujuh Tapol Papua di Ruang Tahanan Polda Kaltim pada Rabu (13/11/2019) itu menyampaikan, semua tapol itu berharap untuk dipulangkan ke Jaya Pura, agar bisa dikunjungi sanak keluarganya.

Sebelumnya, Pihak Kepolisian menolak permintaan keluarga untuk memulangkan ketujuh Tapol Papua, dengan alasan sebagai langkah pihak kepolisian untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar pasca terjadinya kerusuhan di Papua pada bulan Agustus 2019 lalu.

Ni Nyoman Suratminingsih mengatakan, pada prinsipnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan memulangkan ketujuh tapol Papua itu. Sebab, dari sisi kemanusiaan, mereka sudah sangat tersiksa.

“Pada prinsipnya, langkah preventif yang dilakukan pihak Kepolisian untuk melindungi kepentingan umum itu sangat kita hargai. Namun, langkah itu tidak serta merta mengesampingkan sisi kemanusiaan dan kondisi psikologis, mengingat klien kami memiliki keluarga yang ingin bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Namun terkendala jarak antara Jaya Pura ke Balikpapan. Dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ujar Ni Nyoman Suratminingsih.

Dia menambahkan, sudah sewajarnya jika para tapol itu meminta dipulangkan kembali, mengingat sejak awal proses pemindahan dari Rutan Polda Papua ke Polda Kaltim pada 4 Oktober 2019 lalu, hanya didasarkan pada Surat Dirreskrimum Polda Papua Nomor: B/816/X/RES.1.24/2019/Direskrimum, tertanggal 4 Oktober 2019.

“Pemindahan seperti itu, menurut kami, menyalahi prosedur,” ujar Ni Nyoman.

Dia menjelaskan, jika merujuk pada Ketentuan Pasal 84 dan 85 KUHAP, bahwa Pengadilan Negeri atau Kejaksaan Negeri memiliki wewenang untuk mengatur pemindahan tahanan.

“Oleh karenanya, tindakan kepolisian yang melakukan pemindahan terhadap klien kami menyalahi prosedur,” uajr Ni Nyoman.

Selain itu, lanjutnya, ketujuh tapol papua itu kini kehilangan haknya untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Diungkapkan Ni Nyoman, pengakuan para tahanan, mereka tidak dapat beribadah sesuai agama mereka, yakni sebagai orang Kristen (Protentan dan Katolik).

“Dikarenakan sarana ibadah yang minim. Dan tidak adanya rohaniawan yang disediakan Polda Kaltim,” ujar Ni Nyoman lagi.

Perlu diketahui, katanya, ketujuh Tapol Papua yang dipindahkan ke Balikpapan, Kalimantan Timur itu merupakan para Pimpinan Aktivis Mahasiswa dan Aktivis Politik Papua, yang ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat pada 5 September 2019 hingga 17 September 2019.

“Mereka ditangkapi secara sewenang-wenang pasca terjadinya kerusuhan di Papua bulan Agustus 2019 lalu,” ujar Ni Nyoman.

Tujuh Tapol Papua ituterhitung sudah lebih 40 hari menjalani penahanan di Balikpapan, Kaltim. Sejak hari itu, mereka belum pernah berinteraksi dengan anggota keluarganya masing-masing.

“Tentu saja itu sangat mengganggu psikologis klien kami. Karena itu, selaku Kuasa Hukumnya, kami berharap pihak Kepolisian segera memulangkan mereka kembali ke Polda Papua. Untuk menjalani proses hukumnya di sana. Sehingga selama ditahan, masih dapat sewaktu-waktu dikunjungi oleh keluarga mereka,” tutup Ni Nyoman Suratminingsih.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*