Pemilik Minyak yang Tumpah di Teluk Balikpapan Harus Bertanggungjawab

Pemilik Minyak yang Tumpah di Teluk Balikpapan Harus Bertanggungjawab.

Pihak kepolisian dari Polda Kalimantan Timur menyatakan bahwa minyak yang tumpah di perairan Teluk Balikpapan berasal dari pipa milik Pertamina. Sementara itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak pemerintah segera menuntut ganti rugi dari Pertamina terkait tumpahan minyak yang merusak lingkungan tersebut.

Dinamisator Jatam Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, menyatakan pihaknya mengecam terjadinya tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang sudah memakan korban jiwa 5 orang meninggal dunia. Ancaman masih berlanjut karena tumpahan minyak itu menyebabkan matinya sejumlah biota laut, seperti ikan, terumbu karang, dan Pesut.

“Minyak jika terbuang ke perairan akan menjadi bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Di perairan lepas pantai dampak tumpahan minyak sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menyebabkan kematian massal,”katanya dalam siaran persnya, Rabu (05/04/2018).    Tidak hanya habitat laut, tumpahan minyak juga akan mempengaruhi

pertumbuhan mangrove serta mengancam habitat burung yang selama ini mencari ikan sebagai sumber makanannya di kawasan Teluk Balikpapan. Dari segi ekonomi, nelayan bakal kehilangan pendapatannya karena tidak dapat melaut dalam waktu yang panjang. “Kalaupun harus melaut setidaknya harus berlayar sejauh 3 – 4 mil dari kawasan pesisir, tentu saja ini menambah beban yaitu biaya bahan bakar,” sebutnya.

Sebelum dirilis oleh Polda Kalimantan Timur, Jatam sudah menduga kuat bahwa tumpahan minyak tersebut berasal dari pipa milik Pertamina. Bahwa berdasarkan kesaksian masyarakat sebaran tumpahnya minyak, tidak ada kapal tanker yang mengalami tabrakan, terbalik atau robek lambung yang mengakibatkan tumpahnya minyak ke laut. Sementara pada saat kejadian beberapa kapal yang melintas adalah kapal kargo batubara bukan tanker.

“Pemerintah harus bertindak tegas supaya hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Kami mendesak Kementrian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan serta pihak terkait lainnya bergerak cepat untuk menangani persoalan ini, mengingat kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2004 dimana tumpahan minyak dari Perusahaan Total E & P Ind. yang membuat nelayan Balikpapan tidak dapat melaut dalam jangka waktu yang cukup panjang” kata Pradarma.

Kejadian yang sama juga pernah terjadi pada Mei 2017, dimana tumpahan minyak mencemari kawasan perairan Balikpapan. Terkait dengan kelalaian perusahaan dalam mengelola usahanya sehingga menimbulkan pencemaran, Jatam mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak tegas untuk mengevaluasi izin lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan. “Pemerintah harus melakukan penyelidikan menyeluruh dan nanti hasilnya diumumkan secara terbuka ke publik untuk selanjutnya di proses secara hukum,” katanya.

Selain itu, pemerintah harus memastikan pihak yang bertanggung jawab terkait tumpahan minyak di Teluk Balikpapan untuk bertanggung jawab dalam pemulihan dari kerusakan yang ditimbulkan. “Selama proses penyelidikan ini berlangsung kami mendorong agar ada penanganan cepat dari pemerintah agar daya rusak yang ditimbulkan tidak semakin meluas,” tandasnya.

Sementara itu, Polda Kalimantan Timur memastikan sumber tumpahan minyak yang memenuhi Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Sabtu dini hari berasal dari pipa Pertamina. Kepolisian juga memastikan bahwa tumpahan minyak berasal dari pipa yang putus, bukan bocor.

“Dengan tumpahan dan pencemaran Teluk Balikpapan kami melakukan penyelidikan bersama Pertamina ternyata pipa putus bukan bocor. Nah penyebab putus pipa ini masih kita dalami,” kata Direskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol. Yustan Alpiani.

Pihaknya telah memeriksa sebanyak 11 saksi selama penyelidikan. Para saksi tersebut terdiri dari satu nahkoda kapal MV Ever Judger, satu dari keluarga korban meninggal, agen kapal, tiga orang motoris saat kebakaran berada di TKP, satu orang dari Pertamina serta satu dari KSOP dan satu orang dari Pelindo yang memandu keluar masuk kapal.

“Proses hukum kita lakukan secara prosedur sesuai aturan Pasal 99 Ayat UU 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan meminta ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. “Siapa penyebabnya, itu bisa didenda atau membayar kerugian,” ujar Kalla.(JR) 

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan