Breaking News

Pemerintah Tak Mau Dengar Tuntutan Warga Miskin

Desak Pengubahan Kriteria Garis Kemiskinan

Desak Pengubahan Kriteria Garis Kemiskinan, Pemerintah Tak Mau Dengar Tuntutan Warga Miskin.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap tidak mau mendengarkan desakan dan tututan warga miskin untuk mengubah kriteria garis kemiskinan.

Bahkan, permintaan agar data-data warga miskin yang tidak valid untuk segera diperbaiki pun tidak digrubris.

Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul menyampaikan, pihaknya sudah berbulan-bulan berjuang menuntut agar Kementerian Sosial RI melibatkan rakyat secara lebih luas dalam menyusun, menetapkan, memperbaiki dan menambah data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan-Beras Sejahtera (PKH-RASTRA), namun tidak digubris.

“Kami kecewa, kesal dan protes karena rakyat miskin tidak dilibatkan dalam hal menyusun, menetapkan, memperbaiki dan menambah data penerima bantuan sosial PKH-RASTRA. Kami juga keberatan dengan digunakannya Kriteria Miskin yang tidak partisipatif dan tidak objektif, tidak sesuai realita di lapangan,” ujar Marlo Sitompul, di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Bahkan, lanjut dia, pihaknya sudah menyampaikan bahwa dari hasil survei lapangan yang digelar SPRI pada 2018 ini, ditemukan sebanyak satu juta data penerima PKH-RASTRA bermasalah.

“Dan rencananya, Presiden Jokowi akan menambah jumlah penerima bantuan sosial PKH-RASTRA pada tahun 2019 menjadi sebanyak 15 Juta keluarga penerima manfaat,” ujarnya.

Tidak cuma itu, lanjut Marlo, hingga saat ini, usulan data warga miskin yang diajukan kepada Kemensos RI untuk ditindaklanjuti sebagai Basis Data Terpadu (BDT) penerima program bantuan sosial; PKH-RASTRA-BPNT belum mendapat tanggapan serius dari Dinas Sosial di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Bogor, dan Cianjur.

“Kecuali Dinas Sosial Jakarta yang telah melakukan survei dan verifikasi lapangan atas data yang kami usulkan,” tuturnya.

Karena itu, Marlo mengatakan, pihaknya akan kembali turun ke jalan untuk kembali menyuarakan dan mendesak sejumlah tututan warga miskin kepada pemerintahan Joko Widodo.

“Tuntutan kami, pertama, meminta ditetapkannya usulan data SPRI sebagai Basis Data Terpadu (BDT) penerima program PKH-RASTRA-BPNT. Kedua, meminta diubahnya kriteria kemiskinan dan garis kemiskinan,” ujar Marlo.

Tuntutan ketiga adalah merombak ulang Basis Data Terpadu (BDT) penerima PKH-RASTRA-BPNT. Keempat, memintah pengalihan cicilan utang luar negeri untuk perbesar anggaran bansos PKH-RASTRA-BPNT.

“Kelima, kami juga mendesak agar pemerintah menginformasikan kepada publik mengenai laporan hasil pelaksanaan PKH-RASTRA-BPNT,” ujarnya.

Dan terakhir, rakyat miskin juga meminta agar dilibatkan. “Libatkan rakyat miskin dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*