Pemerintah Kabupaten Simalungun Segera Bentuk Tim Identifikasi Masyarakat Adat

Untuk Selesaikan Konflik di Masyarakat Adat Sihaporas, Pemkab Simalungun Segera Bentuk Tim Identifikasi Masyarakat Adat. Foto Pemkab Simalungun bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak dan Elemen Masyarakat, Usai Pertemuan, di Pemkab Simalungun, Kamis (14/11/2019).
Untuk Selesaikan Konflik di Masyarakat Adat Sihaporas, Pemkab Simalungun Segera Bentuk Tim Identifikasi Masyarakat Adat. Foto Pemkab Simalungun bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak dan Elemen Masyarakat, Usai Pertemuan, di Pemkab Simalungun, Kamis (14/11/2019).

Pemerintah Kabupaten Simalungun akan segera membentuk Tim Identifikasi Masyarakat Adat untuk penyelesaian konflik yang dialami Masyarakat Adat Sihaporas di wilayah itu.

Hal itu dilakukan dalam pertemuan Pemkab Simalungun dengan Perwakilan Masyarakat Adat Sihaporas bersama sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Simalungun dan Sumatera Utara, pada Kamis, 14 November 2019.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Roganda Simanjuntak mengusulkan agar Surat Keputusan Bupati terlebih dahulu diterbitkan. SK itu sebagai payung hukum terhadap masyarakat adat sebelum Perda diterbitkan. Dengan SK Bupati seperti itu, lanjut Roganda Simanjuntak, aktivitas PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang kini dikenal sebagai PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dihentikan.

“Supaya aktivistas PT TPL di wilayah adat dihentikan dulu, sebelum payung hukum terhadap masyarakat adat terbit dari Pemkab Simalungun,” tutur Roganda Simanjuntak, Jumat (15/11/2019).

Roganda menegaskan, usulannya seperti itu pun bukan tanpa dasar. Sebab SK Bupati seperti itu juga merupakan instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari Jakarta kepada Jajaran Pemkab di beberapa Kabupaten, salah satunya Kabupaten Simalungun.

“Isi instruksi itu dengan tegas mengatakan agar segera mengidentifikasi Wilayah Adat yang berada di Konsesi PT TPL. Dan itu yang menjadi desakan kepada Pemkab Simalungun agar segera menindaklanjuti instruksi tersebut,” ujar Roganda Simanjuntak.

Pemerintahan Kabupaten Simalungun yang diwakili oleh Kabagian Pertanahan, Kabagian Hukum, beserta jajaran SKPD Pemkab Simalungun, KPH Wilayah II Sumatera Utara, Camat Pamatang Sidamanik, Camat Dolok Panribuan, Kepala Desa Sihaporas, Kepala Desa Pondok Bulu, telah menerima perwakilan dari Partuha Maujana Simalungun (PMS), Masyarakat Adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan, yang didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Bakumsu, dan elemen mahasiswa yang berada di wilayah Siantar-Simalungun yaitu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pematangsiantar, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar, Sahabat Lingkungan (Saling), Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP).

Roganda Simanjuntak mengatakan, dalam pertemuan itu, dialog yang terjadi dipimpin langsung oleh Kabag Pertanahan. Membahas persoalan dan keberadaan Masyarakat Adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan, yang saat ini mengalami kriminalisasi. Juga mencari langkah dan solusi untuk Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Adat yang ada di Simalungun.

Beberapa poin yang menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut adalah terkait payung hukum untuk melindungi masyarakat adat melalui Peraturan Daerah dan SK Bupati.

Pihak masyarakat adat meminta keseriusan dari Pemkab Simalungun agar segera menerbitkan Perda atau SK sebagai langkah awal untuk menghindari konflik kembali terjadi antara masyarakat adat dengan PT TPL.

Kabag Hukum Pemkab Simalungun memberikan saran supaya Draf Rancangan Perda (Ranperda) dan Naskah Akademik diserahkan pihak masyarakat kepada DPRD. Sehingga inisiatif Perda tersebut datang dari DPRD sendiri. “Dan pihak Pemkab Simalungun mengatakan siap dipanggil dalam pembahasan Perda tersebut,” ujar Roganda.

Dalam pertemuan itu, lanjutnya, mahasiswa mendorong Pemkab Simalungun agar mengambil langkah yang cepat terkait permasalahan tanah adat tersebut. Sehingga penghentian konflik dapat segera dirasakan masyarakat.

Di sesi akhir diskusi terjalin kesepakatan untuk segera membentuk Tim pembahasan Perda dan identifikasi terhadap masyarakat adat. “Kemudian akan diadakan pertemuan lanjutan terkait perkembangan yang sudah dikerjakan oleh Pemkab Simalungun,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*