Pemerintah Jangan Abai Kepada Perempuan Petani

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN Perempuan Tani HKTI), Dian Novita Susanto: Peranan Nyata Sebagai Kekuatan Ekonomi Tak Terbantahkan, Pemerintah Jangan Abai Kepada Perempuan Petani.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN Perempuan Tani HKTI), Dian Novita Susanto: Peranan Nyata Sebagai Kekuatan Ekonomi Tak Terbantahkan, Pemerintah Jangan Abai Kepada Perempuan Petani.

Peranan perempuan di sektor pertanian dan menjadi kekuatan ekonomi tak terbantahkan. Karena itu, Perempuan Petani jangan diabaikan. Mesti dikembangkan untuk semakin maju.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN Perempuan Tani HKTI), Dian Novita Susanto menyikapi peran perempuan yang selama ini sering dipandang sebelah mata dalam pengembangan perekonomian, khususnya di sektor pertanian.

Dian Novita Susanto mengatakan, ada persepsi yang salah dalam masyarakat tentang perempuan. Perempuan selalu dianggap kaum yang lemah, hanya bergantung kepada laki-laki, rapuh, dan tidak bisa diandalkan.

Namun jika ditelisik lebih jauh, perempuan adalah makhluk yang sangat luar biasa. Memiliki kecakapan, manajemen yang baik dan lain-lain.

“Sebagai contoh sederhana, ketika Sang Ibu sejak mulai melahirkan, menyusui, mendidik dan menjaga sang anak, seorang Ibu melakukannya sekaligus,” ujar Dian Novita Susanto, Kamis (05/12/2019).

Dia menyatakan, data membuktikan, sektor pertanian Indonesia tidak akan bisa dilepaskan dari peran petani perempuan yang jumlahnya lebih besar dari pada petani laki-laki. Yaitu sekitar 76,84%  (Sensus Tani Tahun 2013).

“Tentunya dengan jumlah yang sebesar itu lebih dari cukup mereprensentasikan peran perempuan yang begitu besar di bidang pertanian. Peran perempuan pada kegiatan pertanian sangat substansial,” tuturnya.

Dian Novita Susanto  yang juga Ketua Perempuan Sukses Mandiri Foundation ini menjelaskan, dalam berbagai hasil penelitian, kesemuanya menyebut adanya pembagian kerja seksual dimana perempuan melakukan kerja selama proses produksi yang meliputi penanaman, pemeliharaan, panen, pasca panen, pemasaran, baik yang bersifat manajerial tenaga buruh, pada komoditi tanaman pangan ataupun tanaman industri yang diekspor.

“Beberapa pekerjaan malah dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti halnya menanam bibit, menabur benih dan menyiang,” ucapnya.

Tidak hanya itu, pada tanaman pangan seperti padi, dari mulai penanaman di sawah hingga menjadi nasi untuk dihidangkan ke meja makan, paling banyak perannya dimainkan oleh perempuan.

“Kondisi ini menjadi sebuah fakta bahwa peranan  perempuan  di  sektor  pertanian  merupakan hal yang tidak  dapat dibantah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Direktur Utama PT  Perempuan Sukses Mandiri ini mengatakan, pembagian kerja antara lelaki dan perempuan di dunia pertanian, khususnya  pertanian  tanaman  pangan,  sangat  jelas  terlihat.

Pria  umumnya bekerja untuk kegiatan yang memerlukan kekuatan atau otot, sedangkan perempuan bekerja untuk kegiatan yang memerlukan ketelitian dan kerapihan atau yang sifatnya banyak memakan waktu.

Yang menjadi persoalan, kata dia lagi, bagi perempuan petani Indonesia saat ini masih mengalami rintangan dalam banyak hal. Data menyebutkan sekitar 40% petani skala kecil adalah perempuan, yaitu sebesar 7,4 juta pada tahun 2013.

Perempuan berperan pada hampir semua tahap produksi namun mereka kekurangan akses terhadap layanan tanah, kredit, dan penyuluhan.

Pada tahun 2003, hanya 1/3 tanah bersertifikat di Jawa yang dimiliki oleh perempuan. Meskipun Undang-Undang Pernikahan 1974 mengatur tentang kepemilikan istri, hal ini jarang dipraktikkan dalam pembuatan sertifikat.

“Karena rendahnya tingkat pendidikan dan juga tingginya pola pikir patriarki untuk menempatkan nama pria di sertifikat,” ulasnya.

Akses lahan yang tidak setara berarti juga akses kredit yang tidak setara. Karena sertifikat tanah digunakan untuk agunan kredit. Hal ini memilliki dampak nyata pada kehidupan perempuan petani dan keluarga mereka.

Selain akses terhadap kepemilikan tanah dan kredit,  lanjut Direktur Utama Moeldoko 81 Law Firm ini, penyuluh pertanian lapangan cenderung mengabaikan petani perempuan.

Terdapat asumsi bahwa pekerjaan pertanian yang dilakukan oleh perempuan dipandang sebagai pekerjaan sampingan dari pekerjaan rumah tangga mereka. Atau, hanya sebatas membantu laki-laki di bidang pertanian.

“Padahal perempuan merupakan ujung tombak suatu keluarga dan merupakan sumber kekuatan ekonomi bangsa. Bisa terlihat dari keterlibatan dan peran perempuan yang begitu  besar di dalam menggerakkan pertanian,” cetusnya.

Seperti diketahui, sektor pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang untuk rakyat kecil. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian didominasi oleh perempuan.

Untuk itu, disarankan Dian Novita, pemerintah perlu mendorong sektor  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang pertanian atau turunannya. Dengan cara memberikan pelatihan, pemberdayaan, pembimbingan, akses terhadap sumber daya, dan kepemimpinan kepeda petani perempuan.

Dengan dorongan tersebut, maka meningkatkan produktivitas pertanian yang didominasi lebih dari setengahnya oleh petani perempuan yang akan berdampak pada peningkatan dan kestabilan pendapatan keluarga.

Selanjutnya, selain pemerintah dan stakeholder lainnya yang terkait dengan pembangunan pertanian, untuk mendukung kekuatan ekonomi melalui perempuan dan pertanian diperlukan dukungan dari seluruh eleman masyarakat.

“Tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi diperlukan juga dukungan dari para pengusaha yang bergerak di industri pertanian maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasayarakatan seperti Perempuan Tani HKTI yang konsen terhadap  perempuan untuk membangun sektor pertanian,” tutur Dian Novita.

Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa petani perempuan memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang kepemimpinan. Langkah-langkah konkrit terhadap hal ini mencakup peningkatan pendidikan anak perempuan, dorongan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam organisasi pertanian.

“Upaya-upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri perempuan. Selain itu, petani perempuan harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang metode adaptasi, dan teknologi prakiraan iklim,” ujarnya.

Pada akhirnya, tujuan dari pembagunan sektor pertanian dengan memberikan dukungan dalam bentuk program-program pertanian yang lebih berpihak kepada perempuan, akan meningkatkan pendapatan dan aset.

“Dan ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga,” ujarnya.

Hal ini telah terbukti bahwa peningkatan pendapatan dan aset perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga lebih signifikan daripada peningkatan pendapatan pria.

“Selain itu, keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam organisasi pertanian akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik dan lebih tepat, serta meningkatkan produksi dan profitabilitas organisasi,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*