Pemerintah Gagal Sediakan Fasilitas Kesehatan, BPJS Hanyalah Pembodohan Rakyat

BPJS hanyalah pembodohan rakyat.

Program dan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dianggap sebagai upaya pembodohan dan pengkhianatan terhadap rakyat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Daris menyampaikan, penyelenggaraan pelayanan BPJS sudah tidak bisa ditolerir lagi.

“Program BPJS itu penipuan kepada masyarakat. Itu program yang membodohi masyarakat Indonesia,” ujar Daris saat berbincang dengan wartawan di kantor DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Kamis (07/04/2016).

Daris yang merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi itu menerangkan, dana BPJS itu dihimpun dari iuran masyarakat yang menjadi peserta. Namun, dalam praktiknya, dana itu pun sangat tidak efektif dipergunakan untuk peserta itu sendiri.

Bagaimana tidak, lanjut Daris, dari advokasi pelayanan yang dilakukan Tim-nya, tampak jelas bahwa peserta tidak mendapat manfaat apa-apa dari pelayanan BPJS.

“Contoh konkrit, di BPJS Kesehatan. Peserta membayar iuran, dan setiap bulannya gaji dipotong untuk bayar iuran. Kalau sakit tidak dilayani dengan benar, kalau tidak sakit eh iurannya malah hangus dan tidak dikembalikan kepada si peserta. Sistim pelayanan apaan begitu? Itu namanya penipuan dan pembodohan,” papar Daris.

Sedangkan untuk membeli sesuatu barang saja, lanjut dia, misalnya seseorang memiliki kelebihan uang, maka uang kembaliannya diserahkan kepada si pemilik uang.

Bayangkan saja, kata Daris, jika dana BPJS secara nasional mencapai ratusan triliun rupiah, namun orang-orang yang sakit yang menjadi peserta BPJS tidak sesuai pelayanannya. Tentu, tak perlu analisis aneh-aneh lagi, penggunaan dana BPJS itu sudah banyak diselewengkan oleh pejabat-pejabat BPJS-nya sendiri.

“Dalam satu Kabupaten saja, jika ada peserta BPJS hingga 300 ribu orang, dan setiap bulannya dipotong gajinya sebagai iuran BPJS, misal sebesar Rp 25 ribu saja dulu, dan dalam satu bulan BPJS sudah menghimpun dana hingga sebesar Rp 7.500. 000.000,-. Cek saja, berapa miliar sih di satu kabupaten itu yang keluar untuk biaya perobatan warga yang menjadi peserta BPJS? Tak mungkin sebanyak 300 ribu warga itu sakit tiap bulannya. Tidak ada orang yang mau sakit toh,” papar Daris.

Semakin aneh, lanjut dia, bahwa ketika seseorang yang menjadi peserta BPJS Kesehatan terkena sakit dan dibawa berobat ke Rumah Sakit, malah fasilitas rumah sakit yang disediakan dari dana BPJS itu tidak ada.

Selain antrian yang panjang dan keterbatasan ketersediaan peralatan kesehatan dan obat-obatan, peserta BPJS Kesehatan, terutama peserta kelas 3, selalu diperlakukan asal-asalan dan tidak manusiawi.

“Antrian panjang, tidak ada tempat, lalu berobat pun ya mesti beli obat mahal-mahal. Apaan sistim begitu? Kalau ada komplain dari peserta BPJS, susahnya minta ampun. Benar-benar dibodohi dan ditipu nih kita semua,” ujar Daris.

Menurut pria putra asli Bekasi ini, peserta BPJS dari satu wilayah, seperti satu Kabupaten atau Kota harus dilayani dengan sistim kesehatan yang baik. Sebab, tanpa BPJS pun, lanjut dia, masyarakat yang sakit pasti akan berupaya untuk berobat. Jika ditolak pihak rumah sakit dan BPJS tidak mengurusi, sebagai manusia, si peserta BPJS itu pasti tetap akan berobat ke tempat yang bisa mengobatinya.

“Sudah bayar BPJS tetapi tak bisa dapat manfaatnya, uangnya pun tak bisa diminta. Ya jual harta pun dilakukan untuk biaya perobatan. Lalu untuk apa BPJS jika seperti itu? Warga tidak bisa berobat, padahal uangnya dipotong terus, giliran diminta dikembalikan uangnya kok tidak bisa, katanya untuk orang lain. Orang yang waras saja mengerti, kalau uang yang dikumpulkan namun tidak dipergunakan untuk biaya dirinya, ya dia berhak memperoleh kembali uangnya,” papar dia.

Sistim BPJS yang ada saat ini, lanjut Daris, adalah bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia gagal memenuhi kewajibannya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.

Bagi Daris, bukan BPJS yang harus digembar-gemborkan, tetapi upaya nyata pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat itu harus ditekankan. Dan, fasilitas kesehatan itu harus bisa dijangkau oleh masyarakat itu sendiri.

“Ini bukti kegagalan pemerintah melayani masyarakat. Gagal dan masih terus saja dilanjutkan, maka pembohohan dan penipuan masyarakat atas nama negara terus terjadi. Bagaimana mungkin, gedung rumah sakit saja hanya ada satu di dalam satu Kabupaten. Bisa apa itu rumah sakit untuk pelayanan masyarakat?” ujarnya.

Mestinya, lanjut daris, pemerintah membangun rumah-rumah sakit yang banyak untuk warga di setiap kabupaten. Tidak cukup hanya satu rumah sakit. Juga penyediaan fasilitas kesehatan serta ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat harus terpenuhi.

“Berapa sih biaya mendirikan satu rumah sakit? Jika dana iuran BPJS itu saja pun dipergunakan untuk membangun rumah sakit yang memadai dan menyediakan fasilitas kesehatan tentu cukup, bahkan masih berlebih. Dengan dana itu, sudah bisa beberapa rumah sakit baru didirikan untuk masyarakat. Ini kok malah rakyat sendiri ditipu oleh BPJS ini,” ungkap Daris.

Hari ini, lanjut dia, jangankan untuk membangun rumah sakit yang bagus untuk warga, penyediaan fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kecamatan-kecamatan pun sangat kurang.

Per satu desa, lanjut Daris, harusnya ada Puskesmas lengkap dengan dokter dan perawat serta peralatan dan obat-obatannya yang tersedia. Sehingga, masyarakat desa bisa dengan mudah menjangkau dan tidak mahal. “Lah, sekarang ini malah bisa dari beberapa desa, enam sampai tujuh desa, hanya ada satu Puskesmas. Ini sudah gagal faham, dan nyata sekali bahwa kita semua ini dibodoh-bodohi,” ujarnya.

Karena itu, Daris menekankan, bahwa pemerintah harus menyediakan rumah sakit, fasilitas-fasilitas kesehatan yang banyak dan bagus, memadai serta terjangkau oleh masyarakat itu sendiri. Padahal, lanjut Daris, anggaran Negara untuk kesehatan adalah salah satu pos terbesar di APBN, ditambah lagi iuran BPJS yang disedot dari masyarakat, namun pelayanan kesehatan masyarakat tidak pernah terpenuhi dengan baik.

“Sudahlah, omong kosong saja semua sistim BPJS-BPJS-an itu. Jelas-jelas sudah menipu masyarakat, pembohongan dan pembodohan saja. Masyarakat butuh pelayanan kesehatan ril, rumah sakit tersedia, Puskesmas tersedia, dokter tersedia, peralatan kesehatan tersedia, obat-obatan tersedia, dan bisa dijangkau masyarakat. Itu saja,” pungkasnya.(JR-1)