Untuk mempercepat kesejahteraan nelayan, Presiden Jokowi diminta segera melakukan tiga hal utama. Pertama, melakukan sensus nelayan secara nasional. Kedua, segera buatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) Khusus Nelayan. Ketiga, membantu nelayan dengan membuat Bank Nelayan.
Ketua Maritim dan Nelayan Projo Siswaryudi Heru mengatakan, ketiga hal itu sangat urgen untuk mengantisipasi terjadinya persoalan-persoalan lanjutan di Nelayan.
“Sensus Nelayan itu penting sekali. Sebab, dengan sensus nelayan akan diketahui secara riil jumlah nelayan Indonesia. Sensus itu juga akan mengetahui secara riil persoalan-persoalan nelayan di seluruh Indonesia, sekaligus akan tergambar solusi atas persoalan yang akan dilakukan,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Kamis (31/05/2018).
Sejak awal pemerintahan Jokowi, lanjut Siswaryudi Heru, salah satu persoalan utama yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah adalah perihal pendataan jumlah nelayan Indonesia secara konkrit, pendataan berbagai persoalan di desa-desa nelayan, permodalan, kondisi sosial dan ekonomi nelayan dan lain sebagainya.
Dia mengatakan, di penghujung periode pemerintahan ini, nelayan sangat berharap banyak agar persoalan-persoalannya bisa diselesaikan. “Nelayan tidak mau mengalami kesulitan berkepanjangan lagi,” ujarnya.
Kemudian, untuk urusan Bulog Nelayan, Siswaryudi Heru menyampaikan, dengan Bulog Nelayan diharapkan jadi motor pengelolaan tata niaga perikanan Indonesia.
Selama ini, kata dia, pengelolaan tata niaga perikanan hanya menguntungkan para pengusaha perikanan dan tengkulak.
“Sedangkan nelayan tradisional tetap saja terombang ambing tanpa adanya jaminan akan ikan hasil tangkapan mereka terjual dengan layak. Kadang kala, supply atau pasokan bisa melebihi demand atau permintaan, dan sebaliknya kadang kala permintaan melebihi supply atau pasokan. Berdasarkan prinsip ekonomi mengenai demand and supply, maka harga jual sangat tergantung dari kedua hal itu,” tuturnya.
Dia menjelaskan, Bulog Perikanan menjadi sangat penting bagi nelayan Indonesia untuk mengatur harga yang dibeli dari nelayan sehingga nelayan terhindar dari para tengkulak atau pembeli yang sengaja ingin merugikan nelayan.
“Dan, Bulog Perikanan itu juga mengatur harga jual ikan kepada konsumen. Saya kira, nantinya dengan adanya Bulog Perikanan maka harga ikan di seluruh Indonesia akan stabil dan terkontrol dengan baik. Baik itu harga jual dan harga beli akan sama di semua provinsi,” tutur Siswaryudi.
Siswaryudi yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) itu menyampaikan, untuk permodalan, nelayan membutuhkan lembaga keuangan yang khusus, yaitu Bank Nelayan.
Menurut dia, sebuah unit perbankan yang konsisten membantu nelayan berupa Bank Nelayan, akan menjadi bank yang menjadi pusat dari hampir semua aktivitas nelayan, mulai dari bantuan permodalan, menyimpan hasil tangkapan atau menabung dan berbagai kebutuhan lainnya.
“Bank Nelayan buat menyediakan modal kerja melaut dengan syarat mudah dan bunga murah. Itu sangat penting,” katanya.
Peran pemerintah untuk mengontrol atau mengendalikan mutu dan harga ikan, lanjut Siswaryudi, sangat penting. Hal itu langsung berpengaruh bagi pendapatan dan kehidupan ekonomi nelayan Indonesia. “Terutama dalam hal stabilisasi mutu dan harga ikan,” ucapnya.
Tidak bisa dipungkiri, lanjut dia, nelayan pasti tidak bisa lepas dari kehidupan laut. Sebab mata pencaharian dan kehidupan sehari-harinya adalah melaut dan menangkap ikan.
Untuk kebutuhan melaut, kata Siswaryudi, nelayan kini sangat kesulitan mengeluarkan cost membeli bahan bakar dan alat tangkap baru.
“Saya kira, program nelayan melaut dari memakai solar ke gas itu harus terus dikembangkan. Supaya biaya operasinal menjadi rendah sehingga keuntungan Nelayan meningkat. Pemakaian gas oleh nelayan juga menurunkan kadar pencemaran udara,” tandasnya.
Dia pun berharap, ketiga hal itu menjadi prioritas yang segera diwujudkan oleh pemerintah. “Saya kira, nelayan kita akan happy ending dengan pemerintah, jika ketiga hal utama itu, yaitu sensus nelayan, Bulog Nelayan dan Bank Nelayan sudah terwujud,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkait Pemberian Fasilitas Layanan Perbankan untuk Kegiatan Penangkapan lkan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, hal itu dilakukan agar nelayan bisa mengakses layanan perbankan di bidang penangkapan ikan dan beralih menggunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
“Tujuannya untuk mewujudkan edukasi dan layanan perbankan dalam kegiatan penangkapan ikan serta meningkatkan produktivitas kegiatan usaha nelayan,” ujar Susi.
Dia menuturkan, ruang lingkup perjanjian kerja sama itu antara lain, pemanfaatan fasilitas layanan perbankan oleh nelayan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendampingan teknis dan sosialisasi bersama oleh KKP dan BRI kepada nelayan, serta pertukaran data dan informasi.
KKP sendiri menurut dia, bertanggung jawab untuk memberikan data dan informasi nelayan yang berpotensi diberikan fasilitas layanan perbankan kepada pihak BRI. Dengan demikian, hal ini bisa membantu menentukan mana nelayan yang benar-benar berhak mendapat bantuan dari sekian banyaknya pelamar yang mengajukan kredit ini.
“Kami memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha penangkapan ikan, di antaranya pelabuhan perikanan, kapal dan galangan kapal, produsen alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, pelaku usaha industri hilir yang ada di pelabuhan perikanan dan usaha lain yang berpotensi untuk diberikan fasilitas layanan perbankan,” bebernya.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Suprajarto menjelaskan, tugas BRI dalam kegiatan ini adalah memberikan fasilitas layanan perbankan dalam kegiatan penangkapan ikan, di antaranya pembukaan rekening simpanan nelayan dan pemberian Kartu Jaring Nelayan.
“Banyak juga yang kami lakukan, misalnya ada di Pembukaan rekening simpanan pelaku usaha Iainnya, pemberian kredit modal kerja dan investasi kepada Nelayan ini juga melalui Skema Kredit Khusus dan KUR, serta penyediaan infrastruktur Perbankan berupa Teras BRI Mobile dan Agen BRILINK di pelabuhan perikanan,” katanya.(JR)
