Pemerintah Beri WIUPK Kepada Ormas Keagamaan; KIARA: Praktik Penciptaan Konflik Horizontal Antar Masyarakat Yang Menolak Tambang dengan Ormas Keagamaan!

Pemerintah Beri WIUPK Kepada Ormas Keagamaan; KIARA: Praktik Penciptaan Konflik Horizontal Antar Masyarakat Yang Menolak Tambang dengan Ormas Keagamaan!

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
1560
3
Foto: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).(Net)Foto: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).(Net)

Pada tanggal 30 Mei 2024, Presiden Joko Widodo  mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam beleid tersebut, terdapat eksklusifitas kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), dengan dalih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penawaran prioritas WIUPK kepada Ormas Keagamaan terdapat Pasal 83A yang merupakan Pasal yang disisipkan dalam PP No. 25 Tahun 2024. 

Dalam Pasal 83A ayat disebutkan bahwa dalam rangka ‘peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK’ dapat dilakukan penawaran ‘secara prioritas kepada’ Badan Usaha yang dimiliki oleh ‘organisasi kemasyarakatan keagamaan.’

WIUPK yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah WIUPK bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.

Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 adalah permasalahan baru dalam konteks pertambangan mineral dan batubara yang selama ini telah terbukti merusak lingkungan, baik perusakan lingkungan di darat maupun laut. 

“Kami melihat bahwa PP No. 25 Tahun 2024 tersebut semakin melegitimasi perusakan lingkungan yang dibungkus dengan narasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya ormas keagamaan. Ini adalah divide et impera (politik adu domba) dalam bentuk kebijakan dan praktik pemberian WIUPK kepada ormas-ormas keagamaan. Padahal sudah jelas berbagai pengalaman di lapangan membuktikan bahwa berbagai pengikut ormas keagamaan ini telah menjadi korban dari pertambangan itu sendiri, ada yang dikriminalisasi bahkan dibunuh karena menolak pertambangan,” tegas Susan.

Sudah Seharusnya Ormas Keagamaan Menolak Keterlibatan dan Pertambangan

KIARA mengapresiasi Ormas Keagamaan yang telah menyatakan sikap untuk tidak menerima tawaran pemberian WIUPK. 

Sikap tegas menolak tawaran WIUPK akan sejalan dengan upaya penyelamatan lingkungan sebagaimana yang diajarkan dalam berbagai agama. 

Beberapa diantaranya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jaringan Gusdurian, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). 

Ormas keagamaan yang telah menerima WIUPK adalah Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan ormas keagamaan lain belum menyatakan sikap tegasnya terkait penawaran WIUPK.

KIARA mencatat bahwa PP Muhammadiyah dalam Legal Opinion (2024) menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan memiliki resiko terhadap rusaknya lingkungan yang akan berdampak kepada rusaknya ekosistem dan lingkungan di sekitar pertambangan serta lingkungan sosial karena aktivitas pertambangan sering menimbulkan konflik.

Penolakan dari PP Muhammadiyah telah sesuai dengan upaya perlindungan lingkungan dalam Al-Qur’an, yaitu: 

1) Al-A’raf ayat 56 yang menyebutkan bahwa “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”; 

2) Al-Baqarah ayat 205, artinya: “Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”; 

3) Shad ayat 28, artinya: “Apakah (pantas) Kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Pantaskah Kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan para pendurhaka?”; dan 

4) Ar Rum ayat 41, artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

HKBP dalam pernyataan pers Ephorus HKBP menyebutkan bahwa HKBP ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan hidup yang telah dieksploitasi umat manusia atas nama pembangunan sejak lama dan terbukti menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan hingga pemanasan bumi. HKBP menyatakan bahwa “Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia dapat bekerja, sehat, dan sejahtera (Mzm 8:4-10). 

Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara (Ul. 5:20; 19-20). 

Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernafasan manusia (polusi/pencemaran lingkungan) (Mzm 104:1-23; Wahyu 22:1-2).”

KIARA mendorong ormas keagamaan lain untuk tetap kritis dan tetap mengutamakan tugas dan fungsi sebagai ormas keagamaan dalam membina umat dan melindungi lingkungan hidup sebagaimana yang diajarkan dalam setiap agama.

“Tidak ada kehidupan tanpa lingkungan yang sehat, terjaga dan berkelanjutan. Salah satu yang terbukti telah merusak lingkungan baik di darat, laut maupun pulau-pulau kecil adalah aktivitas pertambangan,” ujar Susan Herawati.

“Terutama saat ini masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tengah memperjuangkan wilayahnya untuk tidak ditambang, baik untuk mineral maupun pasir laut, seperti yang tengah terjadi di Kab. Demak, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan untuk supply material pembangunan IKN, serta di Kepulauan Natuna,” bebernya.

“Perjuangan masyarakat untuk bebas dari pertambangan yang telah menghancurkan kehidupan mereka seharusnya didukung oleh berbagai pihak, salah satunya adalah ormas keagamaan di mana mayoritas masyarakat di Indonesia merupakan anggota dari berbagai ormas keagamaan,” pungkas Susan Herawati.(RED)

 

Informasi Lebih Lanjut

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan: +62-857-1017-0502

You may also like

Sambutan Ketua Umum PGI pada Resepsi Interfaith PBNU Bersama Imam Besar Masjid Al-Azhar Mesir; Pdt Gomar Gultom: Mari Bersama-Sama Selamatkan Peradaban, Selamatkan Kemanusiaan, Selamatkan Keberagaman

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta