Pembuangan Tempat Sampah Ilegal Disegel

Penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel Tempat Pembuangan Sampah Ilegal, di Bogor. Penyegelan telah dilakukan pada Rabu 21 Mei 2019 lalu.
Penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel Tempat Pembuangan Sampah Ilegal, di Bogor. Penyegelan telah dilakukan pada Rabu 21 Mei 2019 lalu.

Penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel Tempat Pembuangan Sampah Ilegal, di Bogor. Penyegelan telah dilakukan pada Rabu 21 Mei 2019 lalu.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusra, Muhammad Nur menuturkan, Tim penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK pada Rabu 21 Mei 2019, menyegel lokasi pembuangan sampah ilegal di Jalan Narogong Raya, RT5/RW2, Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim penyidik juga memasang plang pengumuman himbauan di 4 lokasi pembuangan sampah itu.




Lebih lanjut, Muhammad Nur menyampaikan, penyegelan lokasi penimbunan sampah itu menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa terganggu akan keberadaan lokasi penimbunan sampah ilegal itu.

“Berdasarkan fakta yang ditemukan penyidik, lokasi penampungan sampah itu tidak berizin dan tidak mengikuti prinsip pengelolaan lingkungan yang baik, sehingga menimbulkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan,” ujarnya, dalam keterangan pers, Senin (27/05/2019).

Empat lokasi penimbunan sampah tidak memiliki izin  dan sudah beroperasi cukup lama. Penyidik telah memeriksa tiga pengelola US, HN, dan AS.




“Penyidik masih memanggil dua orang lainnya karena tidak berada di lokasi saat penyegelan,” ujarnya.

Penyegelan ini dilakukan oleh Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusra, Muhammad Nur dan Kasubdit Penanganan Pengaduan Gakkum KLHK, Benny Bastiawan.

Muhammad Nur mengatakan, oknum pelaku pengelolaan sampah ilegal ini dapat dijerat dengan pasal 29 ayat 1 huruf e  junto pasal 40 ayat 1 UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.




Di samping itu, pelaku juga dapat dijerat dengan dengan pasal 98 ayat 1 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar, dan pasal 109 UU 32 tahun 2009 tentang PPLH, dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, KLHK akan menindak tegas pelaku pembuangan sampah ilegal karena menggangu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.




“Kami akan menggunakan Undang-Undang berlapis, baik Undang-Undangan Pengelolaan Sampah maupun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kami akan tangani pembuangan sampah ilegal dengan serius karena berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Rasio Ridho Sani.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan