Pembuangan Sampah di Hutan Lindung Kabupaten Samosir Harus Ditindaktegas

Bakal Calon Bupati Samosir, Swangro Marbun Lumbanbatu: Pembuangan Sampah di Hutan Lindung Harus Ditindaktegas.
Bakal Calon Bupati Samosir, Swangro Marbun Lumbanbatu: Pembuangan Sampah di Hutan Lindung Harus Ditindaktegas.

Pemerintah dan aparat hukum diminta menindaktegas para pelaku pembuangan sampah di Hutan Lindung.

Selain itu, pemerintah dan aparaturnya sendiri harus mendidik diri sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi dengan membuang sampah di Hutan Lindung.

Hal itu ditegaskan Tokoh Muda Samosir, Swangro Marbun Lumbanbatu menyikapi pembuangan sampah di hutan lindung yang marak di wilayah Kabupaten Samosir.

“Membuang sampah di hutan lindung itu sangat tidak boleh. Sebab, akan merusak lingkungan hutan dan potensi masyarakat di sekitar hutan. Maka semua pelaku pembuangan sampah di hutan lindung harus ditindaktegas,” tutur Swangro Marbun Lumbanbatu, Rabu (11/12/2019).

Menurut mantan Koodinator Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Wilayah I meliputi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam ini, Pemerintah dan aparat juga harus konsisten untuk tidak mengeluarkan ijin pembuangan sampah ke hutan lindung.

“Terlebih aparatur itu sendiri, jangan malah ikut membuang sampah ke hutan lindung. Masyarakat akan melihat dan mengawasi perilaku dan juga penyelewengan yang dilakukan sendiri oleh oknum-oknum aparatur seperti itu,” ujar Swangro Marbun Lumbanbatu.

Dia mengungkapkan, tempat pembuangansampah di lokasi hutan lindung register 64 Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara sudah tidak bisa ditolerir.

Selain telah menyalahi regulasi, karena belum ada ijin dari pihak Kehutanan, hal ini tentu memiliki dampak buruk lingkungan.

Lebih lanjut, Swangro Marbun Lumbanbatu yang menjadi Bakal Calon Bupati Samosir itu menyesalkan sikap Pemkab Samosir yang kurang profesional dalam menjalankan regulasi terkait koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Tempat pembuangan sampah itu berada di lokasi yang ketinggian daerahnya bersentuhan dengan pusat Kota Pangururan.

“Bisa dirasakan dan dilihat, jika volume hujan sangat tinggi, sampah yang ditumpuk di hutan lindung itu terbawa arus ke daerah yang lebih rendah,” ujarnya.

Pihak Dinas Kehutanan Sumatera Utara melalui Kepala Unit KPH 19, Anggiat Simatupang mengatakan, untuk lokasi Hutan Lindung itu, tidak pernah ada izin pembuangan sampah.

“Kami telah beberapa kali menyurati Pemkab Samosir, agar tidak membuang sampah di hutan lindung register 64 itu, tapi tidak pernah diindahakan,” katanya.

Dijelaskan Anggiat, pada pertengahan 2019 Pemkab Samosir telah disurati yang isinya mengingatkan agar sampah tidak dibuang ke hutan lindung. “Bahkan bersama warga setempat pernah menyetop truk sampah dan melarang,” ucapnya.

Namun dikatakan Anggiat lagi, pihaknya kewalahan, karena ketika mereka tidak berada di kawasan hutan lindung itu, saat itulah sampah dibuang ke hutan register 64.

“Saya bingung, tak tahu lagi harus berbuat apa, karena kami sudah sering menyurati Pemkab. Kita juga sering diperintah pimpinan untuk melarang sampah dibuang ke hutan lindung itu,” cetusnya.

Kadis Kominfo Samosir, Rohani Bakkara mengatakan, sesuai mekanisme dampak lingkungan, saat ini tidak ada yang memenuhi standar tempat pembuangan akhir sampah.

“Namun tahun depan telah direkomendasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, akan dibangun TPA yang permanen di Hariara Pintu, Tele, Kecamatan Harian,” ujarnya.

Rohani menambahkan, secara administrasi diakui belum pernah menyurati pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. “Namun secara lisan telah didiskusikan, agar sama-sama mengambil soslusi,” tandasnya.

Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, Sudion Tamba juga mengakui belum ada izin dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terkait pembuangan sampah di hutan lindung register 64 itu.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan