Breaking News

Pemberian Izin Tambang Timah Penuh Manipulasi, Rakyat Bawah Sangat Dirugikan

Pemberian Izin Tambang Timah Penuh Manipulasi, Rakyat Bawah Sangat Dirugikan.

Masyarakat bawah merasa sangat dirugikan dengan adanya pemberian ijin tambang secara gelap kepada pihak-pihak tertentu.

Selain itu, masyarakat menjadi korban kriminalisasi dan dijadikan objek pemerasan dan pemaksaan hukum atas nama penambangan illegal.

Hal itu terungkap dalam pertemuan sejumlah unsur pemerintahan di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) di Jakarta, pada Kamis 22 Maret 2019 kemarin.

Direktur Eksekutif Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Ayub Faidiban, sebagai salah seorang perwakilan warga yang mengikuti pertemuan di kantor Kemenkopolhukam menjelaskan, ada sejumlah poin kesimpulan dari pertemuan yang dilakukan.

Terkait legalisasi penambang rakyat, dia mengatakan, semua pihak yang ikut pertemuan sepakat agar menghindarkan intervensi-intervensi atau praktik-ptaktik di belakang layar yang hanya mengedepankan kepentingan cukong tertentu atau oknum aparat tertentu.

“Sebab, kita tahu banyak sekali kepentingan di timah ini. Maka PT Timah harus menaungi rakyat, dan hindarkan intervensi-intervensi kepentingan yang mencoba menyusupi,” ujar Ayub Faidiban, di Jakarta, Sabtu (23/03/2019).

Di pertemuan ini, kata dia, hampir semua unsur pemerintahan hadir. Mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), unsur Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Kepala-Kepala Dinas Bangka Belitung, PT Timah.

“Ada yang tidak hadir itu cuma dari Pihak Kementerian ESDM, mungkin sedang sibuk,” ujarnya.

Ayub juga menekankan, berbagai proses hukum yang sedang ditangani aparat kepolisian dan aparat hukum, harus dilakukan dengan adil.

Permainan-permainan oknum penegak hukum dalam urusan kasus atau perkara perijinan tambang saat ini sedang dalam pengawasan dan monitoring ketat dari Kemenkopolhukam.

Ayub menyebut, saat ini aparat kepolisian tengah mengusut adanya dugaan permainan dan korupsi dalam proses penerbitan ijin tambang kepada pihak-pihak tertentu.

Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, untuk mengusut semua pemain utama penerbitan ijin tambang timah yang sangat merugikan Negara dan masyarakat itu.

“Pihak-pihak di balik penerbitan ijin itu harus diseret ke ranah hukum. Jangan main-main. Semua pihak termasuk, para perusahaan yang memberikan rekomendasi seperti PT Surveyor Indonesia, sehingga diterbitkan ijin kepada orang tertentu secara illegal, harus diungkap dan diproses hukum. Seret saja para direksinya dan tersangkakan, agar terang benderang siapa saja pemain-pemain di belakangnya yang masih bercokol,” ujar Ayub Faidiban.

Pertemuan itu juga menekankan harus diputusnya mata rantai para pemain yang melakukan intervensi pada penguasaan tambang dan ijin tambang secara illegal.

“Harus bersih dari kepentingan-kepentingan dan intervensi-intervensi gelap. PT Timah harus melibatkan masyarakat untuk beraktivitas dan mengawasi,” ujarnya.

Pada penutup, lanjutnya, para peserta rapat juga berharap agar semua pihak bersikap bijak untuk melihat masa depan bangsa dan masa depan wilayah pesisir.

“Kita sangat mengharapkan semua bijak melihat masa depan masyarakat di wilayah pesisir, dengan mematuhi peraturan yang berlaku, tanpa adanya intervensi gelap,” ujar Ayub.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*