Pemberian BLT Bagi Masyarakat, Khususnya Pekerja Informal, Bagus!

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan: Pemberian BLT Bagi Masyarakat, Khususnya Pekerja Informal, Bagus!
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan: Pemberian BLT Bagi Masyarakat, Khususnya Pekerja Informal, Bagus!

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat, khususnya bagi para pekerja informal diapresiasi. Bagus.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menyampaikan, pemberian BLT itu juga perlu diprioritaskan bagi pekerja informal yang kena dampak wabah virus corona atau covid-19.

“Saya pikir ini kebijakan bagus. Memberi BLT bagi masyarakat atau pekerja informal, terutama yang  terdampak covid-19,”tutur Misbah Hasaln, Sabtu (28/03/2020).

Menurutnya, problem klasiknya adalah soal data dan potensi konflik. Karena penyaluran tidak tepat sasaran.”Ini yang harus diantisipasi”,”ujarnya.

Misalnya, jumlah tukang ojek. Mereka ada yang masuk di data gojek, grab, atau aplikasi ojek lain. Tapi ada juga tukang ojek pangkalan yang agak sulit dideteksi atau didata.

“Ini yang sering menimbulkan konflik horisontal antar tukang ojek. Demikian juga warga yang berprofesi sebagai supir angkot,  pedagang kaki lima, pedagang yang jualan di tanah abang, an lain-lain,”ungkapnya.

Karena itu, diperlukan skema penyaluran yang berbeda dengan yang biasa dilakukan. Termasuk besaran dana yang diterima per orang per bulan.

Alokasi yang sudah dianggarkan di APBN 2020 untuk Kartu Sembako itu Rp 28,1 triliun bagi 15,6 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM).  Menurut Misbah, jumlah ini pasti membengkak. Baik anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah maupun jumlah penerimanya.

Karena Kelompok Penerima Manfaatnya meluas, tidak hanya masyarakat miskin saja.  Pemerintah mesti segera melakukan revisi anggaran APBN secara menyeluruh. Baik melalui penerbitan Perppu APBN 2020 atau APBN-Perubahan 2020 yang dipercepat,”ujarnya.

Hal ini dilakukan agar pos-pos anggaran yang besar di Kementerian dan Lembaga, seperti Kemenhan, Polri, PUPR, Kementerian Agama, dapat segera direalokasi.

Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mesti menyisir dan merealokasi anggaran program dan kegiatan yang tidak prioritas di masing-masing Kementerian dan Lembaga tersebut.

Misalnya, Kemenhan punya pagu anggaran hingga Rp 127,4 triliun, PUPR Rp 120,2 triliun, Polri Rp 90,3 triliun, dan Kemenag Rp 65,1 triliun, itu diluar gaji pegawai.

Misbah menyakaikan, fokus utama Belanja Negara yang diawal pembahasan APBN 2020 adalah untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur. Itu harus diubah menjadi fokus pada Antisipasi dan Penanganan ketidakpastian Nasional dan Global akibat pandemi covid-19.

“Dan pada penguatan Perlindungan Sosial. Termasuk pemberian BLT bagi pekerja harian dan UKM,”ujarnya.

Karena itu, Misbah mengingatkan, dalam penyaluran BLT bagi pekerja harian dan Usaha Kecim Menengah (UKM) yang perlu diperhatikan adalah proses pendataan dan penetapan data penerima manfaat BLT. Harus transparan dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, dan kelurahan dan desa. Karena ini yang paling sensitif menimbulkan chaos antar masyarakat.

“Kemudian, skema penyalurannya harus jelas dan bisa dipantau oleh public. Selanjutnya, harus dilakukan audit sosial oleh masyarakat, maupun audit oleh lembaga pengawas keuangan, yakni Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”tandas Misbah Hasan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan