Breaking News

Pembeli Cepat Tiba di TPI dan Mutu Ikan Tetap Tinggi, Nelayan Rasakan Manfaat Pembangunan Jalan

Pembeli Cepat Tiba di TPI dan Mutu Ikan Tetap Tinggi, Nelayan Rasakan Manfaat Pembangunan Jalan.

Tidak muluk-muluk, nelayan dan para pembeli ikan mengaku memperoleh manfaat nyata dari pembangunan jalan yang telah dilakukan pemerintah.

Dengan terhubungkannya perkotaan dan tempat-tempat pelelangan ikan (TPI) di wilayah nelayan, maka pembeli ikan akan cepat tiba, karena itu mutu ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia tetap tinggi dan bagus.

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT), Siswaryudi Heru menegaskan hal itu mengingat pentingnya keterhubungan jalan dan transportasi yang sangat dibutuhkan nelayan untuk memasarkan hasil tangkapannya.

“Harganya pun pastinya akan lebih bagus dong. Cepat sampai, tidak harus bertahan lama, masih segar dan kualitas bagus, ya harga bagus juga. Nelayan kita senang,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Senin (18/03/2019).

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini menyebut, sebaiknya pembukaan jalan dan jalur transportasi yang terjangkau bagi nelayan itu diteruskan di berbagai wilayah Nelayan yang belum terjamah.

Siswaryudi mengatakan, pembangunan itu akan mampu meningkatkan mobilisasi kebutuhan masyarakat nelayan dari kota ke desa-desa nelayan dan perkampungan masyarakat pesisir, demikian pula sebaliknya.

“Dan itu akan mengakselerasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan,” ujarnya.

Oleh karena itu, nelayan berkeinginan memilih melanjutkan program di sector bahari yang sudah ada dan sudah mulai terlihat hasilnya.

Lebih lanjut, menurut Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini, nelayan itu tidak perlu dipusingkan dengan sejumlah tawaran program yang aneh-aneh atau yang baru, bahkan tidak mempan dengan janji-janji muluk yang tidak bisa dikerjakan.

Sebab, menurut dia, kebutuhan nelayan sebenarnya sederhana, kebutuhan alat tangkap yang memadai, pemasaran hasil laut yang cepat, perlindungan keselamatan dan kesejahteraan.

Ketua Maritim dan Nelayan Projo menegaskan, dengan apa yang sudah diletakkan dan mulai dikerjakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini pun, jika dilanjutkan dan ditata kian baik lagi, sudah cukup bagi nelayan.

“Nelayan itu kepingin yang riil-riil saja. Tidak perlu janji-janji muluk. Tidak juga tergiur dengan rencana-rencana yang mentereng dan bahkan terkesan sangat baru, yang belum jelas wujudnya, dan belum tentu juga bisa diwujudkan,” ujar Siswaryudi Heru.

Sejauh ini, lanjut Wabendum Bidang Perikanan dan Nelayan DPP Hanura ini, animo nelayan dalam menentukan pilihan politiknya di Pilpres mendatang, mengharapkan program-program yang sudah ada dilanjutkan. “Simpel. Nelayan kepingin dilanjutkan saja,” ujarnya.

Memang, lanjutnya, di era Susi Pudjiastuti memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini, belum semuanya tuntas. Tidak ada yang sempurna. Bahkan, masih banyak program dan sektor bahari yang berguna bagi nelayan Indonesia yang harus dikerjakan dengan kerja keras.

Namun, hal itu semua menjadi pendorong bagi nelayan, agar tetap mewujudkannya dengan lebih riil lagi. Siswaryudi menjelaskan, untuk 2019, pada akhir 2018 lalu KKP telah menyampaikan Program Prioritas yang akan dilaksanakannya.

KKP membagi program-programnya dalam beberapa sektor yakni sektor perikanan tangkap diantaranya adalah pengadaan kapal perikanan sebanyak 300 unit ukuran 5 GT ke bawah, 1 unit untuk ukuran 60 GT, 2.000 unit alat penangkap ikan, 170.000 premi asuransi nelayan, 15.000 bidang sertifikat hak atas tanah nelayan.

Kemudian, untuk sektor pengelolaan ruang laut yakni 5 lokasi dermaga apung, 1.000 hektar/lokasi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 23 kabupaten/lokasi dan 700.000 hektar pencadangan kawasan konservasi dan konservasi kawasan perairan.

Sektor perikanan budidaya yaitu 215 benih dan calon induk ekor, 80 paket kebun bibit rumpur laut kultur jaringan, 20 paket excavator dan 250 bioflok.

Selain itu ada pula program prioritas KKP lain seperti untuk memperkuat daya saing, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), karantina ikan serta untuk riset dan SDM KKP.

“Ini semua harus diwujudkan. Dan ini sangat dibutuhkan nelayan. Tinggal dilanjutkan saja,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengatakan, KKP menyusun target kerja utamanya di 2019. Salah satunya yaitu nilai ekspor hasil perikanan yang ditargetkan sebesar 9,5 miliar dolar amerika.

Nilanto menyebut, pertumbuhan produk domestok bruto (PDB) perikanan di 2019 dipatok tumbuh 11 persen, dan nilai tukar nelayan 112,58. “Itulah outlook KKP di 2019,” ujarnya.

Untuk sejumlah produksi sektor perikanan maupun hasil laut pun KKP tak tanggung-tanggung, yakni produksi perikanan tangkap sebesar 8,4 ton, perikanan budidaya sebesar 10,36 ton dan rumput laut sebesar 19,54 ton, sehingga secara total produksi perikanan di tahun 2019 sebesar 38,3 juta ton.

Untuk angka konsumsi ikan di 2019 ditargetkan 54,49 kg per kapita per tahun, produksi garam sebesar 4,5 juta ton dan jumlah luas kawasan konservasi sebesar 20 juta hektar. Sepanjang tahun 2019, KKP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 5,48 triliun.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2018 dan tahun 2017 yang sebesar Rp 7,28 triliun dan Rp 9,2 triliun.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*