Pembahasan Perda Adat Mandeg, Masyarakat Adat Nusantara dan KSPPM Datangi Pemerintah Daerah Tobasa

Pembahasan Perda Adat Mandeg, Masyarakat Adat Nusantara dan KSPPM Datangi Pemerintah Daerah Tobasa

- in NASIONAL
22
0
Pembahasan Perda Adat Mandeg, Masyarakat Adat Nusantara dan KSPPM Datangi Pemerintah Daerah Tobasa.Pembahasan Perda Adat Mandeg, Masyarakat Adat Nusantara dan KSPPM Datangi Pemerintah Daerah Tobasa.

Puluhan perwakilan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) mendatangi sejumlah instansi di Pemerintah Kabupaten Tobasamosir, Sumatera Utara. Mereka mempertanyakan alasan mandegnya pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat.

Divisi Informasi dan Komunikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (AMAN Tano Batak) Wilson Nainggolan menyampaikan, mereka diterima oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tobasa, yakni Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum), Dinas Lingkungan Hidup, Bagian  Tertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD), serta Badan Pembentukan Peraturan daerah (Bapem Perda) Kabupaten Tobasa. Mereka melakukan pertemuan di ruangan staf ahli Pemerintah Kabupaten Tobasa.

Wilson Nainggolan mengatakan, pertemuan ini dalam rangka diskusi untuk percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Toba Samosir. Perwakilan masyarakat yang hadir terdiri dari Matio,Natumingka,Sigalapang, Simenak-henak, Natinggir.

“Untuk mendengar keterangan dari pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir terkait progress Perda Masyarakat Adat, yang saat ini statusnya sudah hampir 2 tahun masih tersendat di Penomoran Registrasi di Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara,” tutur Wilson Nainggolan, Jumat (25/10/2019).

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Roganda Simanjuntak menyatakan, Peraturan Bupati tersebut tidak menjadi hal urgen lagi. Menginggat sudah ada Perda yang mengatur tentang proses Pengakuan dan Perlidungan Masyarakat Adat di Toba Samosir.

“Sehingga hanya perlu SK Bupati untuk membentuk Panitia Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat sebagai tindak lanjut dari Perda Tersebut,” tutur Roganda Simanjuntak.

Karena, lanjutnya, sudah ada Permendagri No 52 Tahun tahun 2014 yang sudah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menerbitkakan SK Bupati mengenai Pengakuan terhadap Masyarakat Adat dan Wilayah Adat.

Serta adanya surat edaran dari KLHK yang menyatakan Bupati di empat Kabupaten Kawasan Danau Toba, yakni Toba Samosir,Tapanuli Utara,Simalungun,dan Humbahas untuk segera melakukan identifikasi terhadap masyarakat dan wilayah adat.

“Hal ini dimaksudkan  untuk memaksimalkan kerja-kerja Pemkab untuk lebih cepat dan progress dalam melakukan identifikasi masyarakat adat di Toba Samosir,” ujarnya.

Roganda Simanjuntak menyatakan, semakin kencangnya investasi yang masuk ke kawasan Danau Toba saat ini, sangat mengancam keberadaan masyarakat adat.

“Serta mengancam wilayah adatnya yang sudah dikelola selama ratusan tahun jauh Negara ini terbentuk,” ujarnya.

Masyarakat Adat Toba Samosir saat ini banyak mengalami konflik, baik dengan klaim kawasan Hutan Negara maupun izin-izin Perusahaan.

“Sehingga sangat diharapakan dengan adanya Implementasi Perda ini, keberadaan masyarakat adat serta wilayah adatnya di Toba Samosir dapat diakui secara hukum dan masyarakat adat medapatkan kepastian tenurial atas wilayah adatnya,” tutur Roganda Simanjuntak.

Hal senada juga dinyatakan oleh Perwakilan KSPPM, Rocky Pasaribu. Menurut Rocky, dengan adanya Perda, kerja-kerja yang akan dilakukan oleh Tim Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarkat serta wilayah adat sudah memiliki payung hukum. “Sehingga bisa langsung ekseskusi,” ujarnya.

Pada pertemuan itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menawarkan kepada Pembkab Toba Samosir agar bersama melaksanakan workshop.

Workshop  yang ditawarkan mengenai tata cara identifikasi dan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat. Sehingga nantinya ada  pemahaman bersama tentang masyarakat adat di dalam Tim Panitia Masyarakat Adat. Yang dibentuk dalam mendukung kerja-kerja tim.

“Agar nantinya Tim tersebut dapat bekerja dengan efekif dan sinergis. Hal tersebut disepakati bersama untuk menjadi agenda kegiatan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Kabag Hukum Toba Samosir Lukman Siagian yang mewakili Sekda Toba Samosir  menyampaikan, penomoran Perda sudah mengalami progress dan akan segera dapat ditetapkan pada bulan Oktober ini.

“Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga sudah menganggarkan RAPBD tahun 2020 untuk mengakomodir proses identifikasi dan penetapan masyarakat adat serta wilayah adat di Toba Samosir,” ujar Lukman Siagian.

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga berencana akan mengeluarkan Peraturan Bupati untuk mendukung proses kerja-kerja identifikasi dan prinsip kehati-hatian.

“Dalam rangka pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Toba Samosir yang akan diakui dan ditetapkan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemeritah Kabupaten Toba Samosir juga menyatakan komitmennya. Bahwasanya pada tahun 2020 awal sudah dapat dilakukan kerja-kerja invetarisi dan identifikasi terhadap masyarakat adat dan wilayah adat di Toba Samosir.

Sehingga  akhir tahun ini akan dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Jajaran SKPD, perwakilan dari AMAN dan KSPPM serta akademisi. Tujuannya untuk memberikan kesapaham mengenai cara identifikasi masyarakat adat di Toba Samosir.

Juga disepakati bersama pembentukan segera Tim Panitia Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Adat di Toba Samosir. “Akan dibentuk sebelum akhir tahun 2019,” ujarnya lagi.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Jaringan Advokasi Masyarakat Sumut Tolak Tegas Kelanjutan Pembahasan Omnibus Law

Telah dibaca: 495 Jaringan Advokasi Masyarakat Sumatera Utara