Pelayanan Kesehatan di Indonesia Sangat Banyak Keluhan; Persoalan Rakyat Miskin Dibuka, Keseriusan Pemerintah Ditunggu

Pelayanan Kesehatan di Indonesia Sangat Banyak Keluhan; Persoalan Rakyat Miskin Dibuka, Keseriusan Pemerintah Ditunggu.

Pelayanan kesehatan di Indonesia masih sangat banyak keluhan. Terutama, pelayanan kesehatan yang dialami oleh rakyat miskin. Namun, sampai kini, belum ada upaya serius dari pemerintah untuk melakukan pembenahan.

Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul memaparkan, di kalangan masyarakat miskin, terdapat sejumlah temuan yang sering terjadi dalam pelayanan kesehatan yang belum berpihak.

Mulai dari mekanisme rujukan berjenjang menyulitkan pasien cuci darah, serta merugikan pasien lainnya. “Untuk menebus obat dan mendapatkan tindakan lainya harus berkali-kali foto kopi. Bahkan untuk menebus obat bisa sampai satu hari,” ungkap Marlo, di Jakarta, Senin (08/10/2018).

Kemudian, yang sangat nyata dan sehari-hari begitu mudah ditemui di lapangan, lanjut dia, terkait ruang Rawat Kelas III terbatas. Akibatnya banyak pengguna harus menunggu antrian.

Belum lagi, antrian untuk layanan berobat jalan sangat melelahkan. Pasien harus dari subuh atau tengah malam ambil nomor antrian.

“Sedangkan, jadwal tindakan operasi terkadang lama. Pasien harus menunggu berbulan-bulan,” ujar Marlo.

Mengenai obat-obatan, lanjut dia, ada obat dan alat kesehatan yang tidak dijamin Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). “Dan juga kualitas obat kurang baik,” ujarnya.

Selanjutnya, pengguna BPJS Kesehatan untuk mendapat layanan mobil ambulance harus mengeluarkan uang tambahan.

“Ada juga, waktu berobat dibatasi hanya 5 hari. Dan, masih terdapat banyak warga miskin yang kesulitan mengakses BPJS Kessehatan PBI,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Maelo Sitompul, sepanjang bulan September 2018, SPRI menemukan sejumlah kasus dalam pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin.

Di Bandar Lampung, ungkap Marlo, pengguna BPJS Kesehatan Mandiri berobat di Puskesmas, penyakit malaria, dirawat selama enam hari. BPJS Kesehatan mandiri hanya meng-cover 5 hari. Sisa satu hari harus bayar Rp 165.000,- (September 2018).

Di Jakarta, Warga Jagakarsa, KTP Medan BPJS Kes Kelas I, melahirkan sesar pada 1 Oktober 2018 di Rumah Sakit Aulia Jagakarsa. Bayinyanya sakit dan butuh ruang NICU, kemudian di Rujuk ke RS Tarakan. Tanggal 2 Oktober 2018, diarahkan oleh pihak Rumah Sakit untuk didaftarkan agar mendapat BPJS Kesehatan PBI. “Pihak BPJS menolak,” ujar Marlo.

Di Bogor, Pengguna BPJS Kelas II, mengalami sakit Darah Tinggi, masuk Rumah Sakit Medika Dramaga, bulan September 2018.

“Hanya karena lupa membawa Kartu BPJS Kesehatan, karena panik. Rumah Sakit bilang penuh. Petugas RS meminta deposit, untuk dapatkan kamar. Kemudian pasien bayar deposit sebesar Rp 1,5 Juta. Selanjutnya, pihak BPJS Kesehatan malah memasukkan pasien sebagai umum. Sisanya keluarga harus membayar Rp 550 Ribu. Dia dirawat satu hari,” tutur Marlo.

Sekretaris Jenderal SPRI Dika Moehammad mengatakan, skema jaminan kesehatan yang berlaku selama ini tidak mencukupi untuk menjamin hak-hal rakyat dalam mendapatkan kesehatan.

Karena itu, ditambahkan dia, ada tiga hal urgen yang harus segera dievaluasi oleh pihak Pemerintah dan Dewan perwakilan rakyat (DPR) mengenai pelayanan kesehatan.

Pertama, mengenai Infrastruktur Kesehatan. Dika menyampaikan, Indonesia masih minim ketersediaan rumah sakit publik, puskesmas, dokter dan industri obat-obat.

“Sebagaimana diketahui, investasi pemerintah di bidang infrastruktur kesehatan masih sangat minim. Hampir 60% infrastruktur kesehatan dimiliki oleh swasta,” ujarnya.

Kedua, terkait alokasi anggaran. Standar alokasi anggaran kesehatan untuk negara berkembang seperti Indonesia sebesar 5%.

Pada 2019, Pemerintah berencana meningkatkan anggaran menjadi menjadi 5% itu. “Namun demikian, publik tidak mengetahui secara detail apakah alokasi anggaran yang meningkat digunakan secara optimal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas namun terjangkau,” ujar Dika.

Ketiga, terkait Kelembagaan Penyelenggara. Dika menuturkan, tata kelola kesehatan semi-private sebagaimana diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, terbukti gagal memberi layanan yang baik.

Dia menyampaikan, kesehatan harus dikelola oleh lembaga yang bersifat publik. Seluruh pembiayaannya dijamin oleh negara. Tidak boleh berorientasi profit.

“Selama ini tata kelola kesehatan bersifat untung rugi. Kesehatan menjadi barang dagangan, hanya pihak yang mampu membayar yang mendapat prioritas pelayanan,” tutup Dika.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan