Pelayanan Masih Sangat Buruk, Tolak Kenaikan Iuran BPJS Di Semua Kelas!

Pelayanan Masih Sangat Buruk, Tolak Kenaikan Iuran BPJS Di Semua Kelas!

- in NASIONAL
19
0
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, kenaikan iuran yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum layak untuk dilakukan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, kenaikan iuran yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum layak untuk dilakukan. Tidak hanya untuk kelas tertentu, tetapi untuk semua kelas bagi para peserta BPJS tidak perlu dinaikkan, sampai BPJS benar-benar bekerja melayani secara konkrit bagi peserta.

“Sebaiknya pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS kelas 1 dan kelas 2. Kenapa? Prinsipnya, penolakan terhadap kenaikan iuran itu adalah pelayanan BPJS. Sampai kini pelayanan BPJS masih buruk, lihat saja keterbatasan ruang rawat inap, masih banyak orang sakit yang ditolak oleh pihak rumah sakit, dan buruh pun masih membayar obat karena obat yang diberikan terbatas, serta aturan koordinasi manfaat atau COB yang tidak jelas, semua itu masih terjadi hingga kini,” papar Said Iqbal, di Jakarta, Sabtu (02/04/2016).

Walaupun peserta BPJS kelas 3 tidak dinaikkan iurannya, lanjut Said Iqbal, bukan berarti persoalan yang dialami oleh kelas-kelas lainnya tidak terjadi. “Mereka juga tetap mengalami persoalan yang sama kok,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Said Iqbal, bisa saja peserta kelas 2 akan turun menjadi kelas 3, karena iurannya tidak naik, demikian juga dengan kelas 1. Akibatnya, peserta kelas 3 akan membludak dan pelayanan ketersediaan ruangan, pemberian obat dan segudang persoalan akan semakin kompleks, sehingga BPJS mengalami defisit yang akan kian besar tiap tahunnya, sehingga masyarakat dan buruh akan terlantar dan BPJS kolaps. “Apa begitu yang diinginkan pemerintah? Kalau buruh ya tidak menginginkan itu,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Said Iqbal, iuran BPJS untuk semua kelas jangan dinaikkan dulu. “Perbaiki dulu pelayanan, ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat, COB, dan sebagainya,” ujarnya.

Jika dalam realitas yang dialami para peserta BPJS telah mengalami perbaikan dan mendapat pelayanan BPJS yang prima, lanjut Said Iqbal, tentulah tidak sulit untuk sekedar menaikkan iuran BPJS.

“Jika pelayanan sudah menjadi lebih baik lagi, maka menambah anggara PBI ditingkatkan menjadi Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan jumlah peserta PBI ditingkatkan menjadi 125 juta orang bisa tercapai. Ini adalah tugas negara. Maka pemerintah juga harus mencabut INA CBGs,” pungkas Said Iqbal.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan iuran BPJS untuk kelas 3. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan keputusan itu diambil untuk melindungi masyarakat kelas bawah.

“Presiden memutuskan untuk dikembalikan,” ujar dia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2016.

Pramono menyampaikan, keputusan untuk tidak menaikkan iuran bagi peserta kelas 3 karena pemerintah memandang masyarakat kelas bawah masih membutuhkan perlindungan. Selain itu, pemerintah mempertimbangkan masukan dan reaksi dari masyarakat.

“Kami melihat dalam kondisi seperti ini untuk kelas III perlu ada perlindungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia, Presiden Joko Widodo meminta agar peserta kelas III tidak menerima perlakuan diskriminasi. Menurut Pramono, bila ada peserta kelas III yang mesti mendapat perawatan di kelas I, pihak rumah sakit tidak boleh menolaknya.

“Dulu tidak bisa. Sekarang tidak boleh ada diskriminasi seperti itu,” ujarnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di Pasal 16F ayat 1 huruf a disebutkan iuran bagi peserta kelas III sebesar Rp 30 ribu per bulan. Dengan dibatalkannya kenaikan, maka iurannya kembali menjadi Rp 25.500. Peserta yang diatur dalam Pasal 16F merupakan peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja. Dengan adanya perubahan ini pemerintah akan membuat peraturan presiden yang baru.

Dengan batalnya kenaikan iuran, lanjut Pramono, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran. “Tetap disubsidi,” ujarnya.(JR-1)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Genjot Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi Ajak Tinggalkan ‘Kebiasaan Lama’

Telah dibaca: 1 Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia,