Pelanggaran Parpol Marak, KPU & Bawaslu Kok Diam Saja

Pelanggaran Parpol Marak, KPU & Bawaslu Kok Diam Saja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta tegas menindak partai-partai politik yang melakukan kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran Kepemiluan.

Sejauh ini, KPU dan Bawaslu tidak menunjukkan tindakan tegas terhadap pelanggaran parpol itu. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat  (JPPR), Sunanto memaparkan, dari temuan, catatan dan analisis yang dilakukan JPRR selama proses pendaftaran calon legislatif (Caleg) oleh parpol-parpol, hal-hal teknis administratif pun banyak yang tidak dipenuhi oleh parpol.

“Ini menandakan parpol yang ada tidak siap menuju Pemilu. Mestinya ada tindakan tegas dari KPU dan Bawaslu terhadap parpol-parpol seperti itu. Ngapain aja mereka selama ini?” tutur Sunanto, dalam siaran persnya, Selasa (24/07/2018).

Bayangkan saja, lanjut Sunanto, hasil pemantauan JPPR pada tanggal 17 Juli 2018 sampai jam 00.00 WIB, ditemukan masih ada partai politik yang mendaftar serta melakukan perbaikan berkas pengajuan bakal calon seperti melengkapi foto, tanda tangan pimpinan parpol dan stempel, serta  penomoran. Hal ini jelas melanggar Pasal 9, 10,11, adan Pasal 12 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan

“Kemudian, selama proses pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2018, KPU masih menerima berkas partai politik secara manual tanpa mengisi data caleg ke SILON,” ujar Sunanto.

Dia menjelaskan, sampai saat ini, dari hasil pemantauan JPPR terkait verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas melebihi batas waktu yang ditentukan. Padahal, semestinya sudah selesai pada tanggal 18 Juli 2018, dan pada tanggal 19 Juli 2018 diumumkannya penyampaian hasil verifikasi.

“Karena itu, kita mempertanyakan ketegasan dan konsistensi KPU dalam menjalankan peraturan yang sesuai dengan petunjuk teknis PKPU. Juga, mempertanyakan sikap Bawaslu terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan oleh KPU,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pendaftaran calon anggota legislatif dari partai-partai politik peserta Pemilu 2019 sudah selesai dilaksanakan pada Selasa 17 Juli 2018, tepat pukul 24.00 WIB atau 00.00 .

Sebanyak 16 partai politik peserta Pemilu yang sudah mendaftarkan calon legislatifnya. Pendaftaran sebenarnya sudah dibuka sejak tgl 4 Juli lalu, namun partai politik cenderung memilih mendatangkani kantor KPU di menit-menit akhir menjelang pendaftaran di tutup.

“Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mendaftarkan caleg-nya ke KPU pada tanggal 17 Juli, sepanjang hari itu hanya partai Nasdem yang mendaftar,” ujar Sunanto.

Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota legislatif. Bakal calon yang diajukan oleh partai politik harus dipastikan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, selain itu bakal calon juga harus memenihi kelengkapan administrasi yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan.

Dalam proses pendafataran bakal calon, partai politik juga harus memperhatikan keterwakilan 30% keterwakilan perempuan. Proses pengajuan bakal calon legislatif Pemilu 2019 partai politik wajib mendaftarkan calon legislatifnya melalui sistem informasi pencalonan (SILON). “Selain itu pengajuan bakal calon secara manualpun harus dilakukan,” ujarnya.

KPU memberikan waktu pendaftaran calon anggota legislatif kepada partai politik selama 14 hari. Namun tercatat 15 partai politik mendatarkan diri di hari terakhir, PPP bahkan baru hadir sekitar pukul 23.30 WIB atau hanya setengah jam sebelum pendaftaran ditutup.

Dengan jumlah calon setiap partai hampir 575, serta jumlah dapil sekitar 80 setiap partai, jika dengan waktu yang sangat sedikit tentu proses pemerikasaan berkas yang dilakukan oleh KPU sangat mengalami banyak masalah.

“Di sisi lain, KPU hanya mempunyai waktu satu hari  untuk memverifikasi semua berkas,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan