Pelajar Ikut Demonstrasi, Peradi Minta Polisi Taati KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelajar Ikut Demonstrasi, Peradi Minta Polisi Taati KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pelajar Ikut Demonstrasi, Peradi Minta Polisi Taati KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk menangani para demostran, terutama para pelajar, aparat kepolisian diminta taat pada Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Hal itu dinyatakan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) menyikapi unjuk rasa atau demonstrasi, yang melibatkan pelajar.

Dalam Pernyataan Sikap Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) yang dikeluarkan pada Jumat, 27 September 2019, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN Peradi) Dr Luhut MP Pangaribuan menegaskan, aparat hukum wajib menaati dan memperhatikan KUHAP serta UU SPPA.

Luhut MP Pangaribuan mengatakan, dalam aksi demonstrasi 23-24 September 2019, Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap sejumlah peserta aksi demonstrasi, baik dari kalangan mahasiswa maupun pelajar.

“Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia-Rumah Bersama Advokat (DPN Peradi RBA) telah mendapatkan dan mempelajari berbagai laporan dari para anggota Peradi, bahwa dalam penangkapan para mahasiswa dan pelajar tersebut, para Advokat telah mengalami kesulitan untuk memberikan layanan bantuan hukum untuk para peserta aksi demonstrasi tersebut,” tuturnya, Sabtu (28/09/2019).

DPN Peradi RBA mengingatkan, para peserta aksi demonstrasi yang dalam proses pemeriksaan tersebut memiliki hak yang tidak bisa diabaikan yaitu hak untuk mengakses Advokat dan hak atas bantuan hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dan terutama untuk para pelajar, lanjut Luhut, hak mereka atas bantuan hukum dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

“DPN Peradi RBA meminta agar pihak Kepolisian untuk menaati dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum acara yang berlaku serta memastikan setiap akses terhadap Advokat dan bantuan hukum tersedia setiap saat di setiap tingkat pemeriksaan,” ujarnya.

Sekjen DPN Peradi Sugeng Teguh Santoso menambahkan, DPN Peradi RBA juga meminta agar pemeriksaan terhadap para pelajar juga dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan disertai dengan kehadiran orantyua dari para pelajar tersebut.

“DPN Peradi RBA juga menghimbau pihak kepolisian agar pelaksanaan upaya paksa seperti penangkapan dilakukan sebagai upaya terakhir. Dan penangkapan tersebut tidak dilakukan pada malam hari,” tutur Sugeng Teguh Santoso.

Polisi, lanjutnya, tidak boleh main paksa, apalagi mempergunakan kekerasan dalam proses pemanggilan. “Seyogianya, pihak kepolisian menggunakan mekanisme normal, seperti melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana,” ujar Sugeng.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan