Pekerja Sangat Dirugikan, Buruh Akan Gelar Aksi Besar-Besaran Menolak Omnibus Law

Pekerja Sangat Dirugikan, Buruh Akan Gelar Aksi Besar-Besaran Menolak Omnibus Law.
Pekerja Sangat Dirugikan, Buruh Akan Gelar Aksi Besar-Besaran Menolak Omnibus Law.

Buruh beramai-ramai akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa penolakan terhadap Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan-kebijakan itu, dinilai sangat merugikan buruh.

Sebanyak 5 Organisasi Serikat Buruh/ Serikat Pekerja yang berhimpun dalam Presidium Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tengah mempersiapkan rencana aksi besar-besaran melakukan penolakan omnibus law itu. Mereka akan turun aksi pada Rabu, 15 Januari 2020. Dengan titik konsentrasi massa di fokuskan di depan Istana Negara atau Istana Presiden, Jakarta Pusat.

Presidium Serikat Pekerja/ Serikat Buruh terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dengan Ketua Umumnya Yorris Raweyai, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Confederation of All Trade Unions (CAITU) dengan Presidennya Andi Gani Nena Nuwa Wea, Konfederasi  Serikat Buruh Muslim Indonesia (K-Sarbumusi) yang berafilisasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dengan Presidennya H Syaiful B Anshori, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dengan Presidennya Elly Rosita Silaban dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) dengan Presidennya Ristadi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi, yang didapuk sebagai Sekretaris Jenderal Presidium Serikat Pekerja/ Serikat Buruh itu menyampaikan, rencana aksi dimulai pukul 09.30 WIB.

“Titik kumpulnya di Patung Kuda atau Arjuna Wiwaha. Nanti dari sana bergerak ke depan Istana,” tutur Ristiadi, Sabtu (11/01/2020).

Rencana aksi ini telah disepakati dan dipersiapkan melalui rapat yang digelar pada Selasa, 07 Januari 2020.

“Tuntuntannya, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang merugikan pekerja atau buruh itu sendiri,” tutur Ristiadi.

Ristiadi menerangkan, sebagaimana diketahui, pemerintah sedang menyusun Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang terdiri 11 cluster atau bagian.

Dikatakan Ristiadi,  menurut Menko Perekonomian, kesebelas cluster itu adalah, satu, penyederhanaan perijinan. Dua, Persyaratan investasi. Tiga, Ketenagakerjaan. Empat, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Lima, kemudahan berusaha. Enam, dukungan riset dan inovasi. Tujuh, administrasi Pemerintahan. Delapan, pengenaan sanksi. Sembilan, pengadaan lahan. Sepuluh, investasi dan proyek pemerintah, dan, sebelas, kawasan ekonomi.

“Proses penyusunan draft informasinya sudah 95% hampir finalisasi . Dan tinggal proses legal drafting di Kemenkumham lalu diserahkan ke DPR pada pertengahan Januari 2020,” ujarnya.

Dari proses itu, lanjut Ristiadi,  Presidium Serikat Pekerja/ Serikat Buruh memiliki sejumlah catatan kritis terhadap penyusunan omnibus law tersebut.

“Yang membuat kami keberatan dan protes adalah, pertama, Pemerintah mengabaikan keberadaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Indonesia. Hal ini terlihat dari tidak dilibatkanya SP/SB dalam proses penyusunan omnibus law UU CLK,” ujarnya.

Seperti ditegaskan dalam kepetusan Menko Perekonomian No 378 Tahun 2019 tentang Satgas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk melakukan public hearing, tidak satupun ada perwakilan dari SP/SB Indonesia.

Dan faktanya, ditegaskan Ristiadi, tidak pernah SP/SB diajak bicara atau diskusi dari sejak awal.

“Padahal SP/SB adalah salah satu pemangku kepentingan utama, khususnya dalam cluster atau bagian ketenagakerjaan,” ujarnya.

Catatan kritis kedua,  Pemerintah tidak transparan dalam proses penyusunan Omnibus Law UU CLK. Selain SP/SB Indonesia tidak dilibatkan, juga ketika meminta draft atau meminta klarifikasi kepada Pemerintah tentang hal apa saja yang akan diatur dalam cluster ketenagakerjaan, pemerintah tidak memberikan penjelasan gambling. Malah terkesan tertutup.

“Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah balik tanya apa konsep SP/SB. Sungguh aneh, karena inisiator omnibus law itu pemerintah atas dorongan dunia usaha,” ujar Ristiadi.

Catatan ketiga, indikasi terjadi degradasi aturan perlindungan dan kesejahteraan untuk pekerja dan buruh.

Tidak dilibatkanya SP/SB dan ketidaktransparanan pemerintah menimbulkan kecurigaan bahwa omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja hanya untuk kepentingan investasi semata, tetapi mendegradasi atau menurunkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh.

“Hal ini melansir statement- statement pemerintah dan berita-berita di media massa dengan konsep easy hiring dan easy firing. Yang di dalamnya berisi fleksibelitas jam kerja, nilai pesangon diturunkan, bahkan dihilangkan. Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih dipermudah, upah bulanan jadi upah per jam, masa kerja kontrak lebih lama, peniadaan sanksi pidana kepada pengusaha,” beber Ristiadi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menyatakan menolak omnibus law. Buruh KSPI juga tengah dipersiapkan untuk menggelar aksi unjuk rasa di seluruh Indonesia, untuk menyikapi omnibus law dan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan penolakan terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu akan dilakukan dalam aksi serentak yang akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020.

“Sikap penolakan ini dengan cara melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serentak di seluruh Indonesia,” tutur Said Iqbal.

Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Bertepatan dengan pembukaan sidang paripurna DPR RI pada awal tahun ini.

“Sedangkan di provinsi lain, aksi akan dipusatkan di Kantor DPRD dan atau Kantor Gubernur di masing-masing provinsi,” kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.

Menurut Said Iqbal, khusus untuk di DPR RI, massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh.

Sedangkan di masing-masing provinsi, aksi akan melibatkan ribuan orang buruh. Meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.

“Sebelumnya aksi ini kami rencanakan pada 15 dan16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari. Bersamaan dengan pembukaan masa sidang DPR RI di awal tahun ini,” jelasnya.

Dalam aksi ini, Said Iqbal berharap, DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.

“Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” tegasnya.

Said Iqbal menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memiliki skill, hilangya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

Sama seperti gerakan penolakan revisi UU 13 Tahun 2003 beberapa waktu yang lalu, Said Iqbal menegaskan buruh di Indonesia juga menolak omnibus law.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan