Breaking News

Pekerja Bus Trans Jakarta Bergolak, Tak Dipenuhi Hak-Haknya, Pekerja Mengadukan Nasibnya Ke Komnas HAM

Pekerja Bus Trans Jakarta Bergolak, Tak Dipenuhi Hak-Haknya, Pekerja Mengadukan Nasibnya Ke Komnas HAM.

Dijadikan bagai sapi perahan, tak pernah diangkat sebagai pegawai tetap selama bertahun-tahun para pekerja di perusahaan bus Trans Jakarta mengadukan nasibnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

 

Serikat Pekerja PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) itu mengadukan pelanggaran hak-hak pekerja yang mereka alami. Para pekerja mengeluhkan sikap perusahaan yang tidak kunjung mengangkat mereka sebagai pegawai tetap. Malah tuntutan para pekerja dibalas dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.

 

Ketua Serikat Pekerja PT Transportasi Jakarta, Budi Marcello mengatakan, perusahaan melakukan PHK terhadap para pekerja yang menuntut diangkat statusnya menjadi pekerja tetap. “Selama ini pekerja kontrak diikat melalui perjanjian kerja yang diperbarui setiap tahun,” ujarnya, di Jakarta, Senin (31/07/2017).

 

Hal ini jelas melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Sementara pada tahun lalu ada 150 pekerja yang di-PHK dengan alasan kontrak kerja tidak diperpanjang. Menurut Budi, jumlah seluruh pekerja PT Transportasi Jakarta ada sekitar 6.350 orang. Dari jumlah itu yang berstatus pekerja kontrak atau perjanjian waktu tertentu (PKWT) sebanyak 6.100 orang dan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT) atau tetap sekira 200 orang.

 

Serikat pekerja menuntut seluruh pekerja kontrak diangkat menjadi tetap, termasuk yang sudah di-PHK harus dipekerjakan kembali dengan menyandang status pegawai tetap. “Kami menuntut manajemen PT Transportasi Jakarta menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi seluruh pekerja yang berstatus kontrak (PKWT),” katanya.

 

Dia menuturkan, ada 13 pekerja yang di-PHK dan perselisihannya berproses sampai ke Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinaker) Jakarta Timur. Hasilnya, pihak manajemen dianjurkan untuk mempekerjakan kembali belasan pekerja itu dengan status sebagai pekerja tetap. Tapi sampai saat ini anjuran itu belum dijalankan.

 

Pengacara publik LBH Jakarta, Oky Wiratama Siagian, mengatakan kontrak kerja yang diperbarui berulang kali melanggar Pasal 59 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mempekerjakan pekerja dengan status kontrak atau PKWT.

 

“Misalnya, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Setelah syarat itu terpenuhi perjanjian kerja kontrak hanya boleh untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun,” terangnya.

 

Pihaknya melihat PT Transportasi Jakarta tidak memenuhi berbagai syarat itu saat merekrut sebagian besar pekerja kontrak. Sejak tahun 2004 sampai saat ini, ada pekerja yang dikontrak setiap tahun tanpa jeda. Tapi PT Transportasi Jakarta hanya mau mengakui masa kerja terhitung sejak 2015 karena pada tahun itu terjadi perubahan dari Unit Pengelola Transjakarta Busway menjadi PT Transportasi Jakarta.

 

“Manajemen tidak mengakui masa kerja para pekerja kontrak. Modus PHK yang mereka lakukan yakni memutus kontrak kerja setiap tahun, ada juga yang dikenakan surat peringatan tanpa alasan yang jelas,” terangnya.

 

Menanggapi pengaduan itu Wakil Ketua Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, mengatakan sebelumnya ada 150 pekerja PT Transportasi Jakarta yang mengadu ke Komnas HAM karena mengalami PHK. Penanganan kasus tersebut masih dalam proses. Adanya pengaduan yang baru ini akan menambah data Komnas HAM mengenai persoalan yang dialami pekerja PT Transportasi Jakarta.

 

Komnas HAM sendiri akan mengkaji  apakah perkara ini akan ditangani melalui mediasi atau pemantauan karena ada dugaan pelanggaran HAM. Bisa juga Komnas HAM menggunakan dua pendekatan itu dalam menangani perkara ini.

 

“Mediasi yang sudah dilakukan untuk kasus sebelumnya itu para pihak tidak mencapai titik temu. Kalau menggunakan mekanisme pemantauan nanti hasilnya kami menerbitkan rekomendasi untuk para pihak terkait,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*