Pejuang APBD Diabaikan Pemerintah, Juru Parkir Protes ke Walikota Pematangsiantar

Para Juru Parkir di Kota Pematangsiantar yakni Sabarudin Hutagalung (64), Darwis Jambak (69), Anita Sinurat mewakili suaminya Elverius Sinaga, mendatangi Kantor Walikota Pematangsiantar, Senin (16/12/2019). Mereka hendak meminta penjelasan terkait Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang mengatur tentang bagi hasil dari pendapatan parkir sebesar 46 persen kepada petugas parkir. Namun para juru parkir ini diabaikan dan tidak dilayani para petugas di Kantor Walikota Pematangsiantar.
Para Juru Parkir di Kota Pematangsiantar yakni Sabarudin Hutagalung (64), Darwis Jambak (69), Anita Sinurat mewakili suaminya Elverius Sinaga, mendatangi Kantor Walikota Pematangsiantar, Senin (16/12/2019). Mereka hendak meminta penjelasan terkait Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang mengatur tentang bagi hasil dari pendapatan parkir sebesar 46 persen kepada petugas parkir. Namun para juru parkir ini diabaikan dan tidak dilayani para petugas di Kantor Walikota Pematangsiantar.

Para juru parkir atau tukang parkir mengajukan protes kepada pemerintah. Hal itu terjadi di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, lantaran para juru parkir yang dianggap turut memperjuangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu diabaikan.

Juruparkir yang disebut sebagai Pejuang APBD itu mendatangi Kantor Walikota Pematangsiantar pada Senin 16 Desember 2019.

Sabarudin Hutagalung (64) bersama tiga rekannya yang berprofesi sebagai juru parkir mendatangi Sekretariat Kantor Walikota Pematangsiantar. Mereka hendak menuntut haknya.

Kedatangan mereka ke Kantor Walikota Pematangsiantar sejak pagi hari hendak bertemu Walikota Hefriansyah. Mereka ingin mempertanyakan bagi hasil 46 persen dari pendapatannya selama dua tahun menjadi Juru Parkir.

Namun keempatnya hanya bisa menangis, sebab Walikota Pematangsiantar Herfriansyah dan atau yang mewakili Walikota tidak ada yang menerima Pejuang APBD tersebut.

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum, mengatur tentang bagi hasil dari pendapatan parkir sebesar 46 persen kepada petugas parkir. Setiap harinya petugas parkir harus menyerahkan hasil pendapatanya kepada petugas terkait.

Sabarudin Hutagalung menuturkan, dirinya telah menjadi jukir sejak 33 tahun silam. Namun belakangan terbit peraturan yang mengatur  bagi hasil pendapatan parkir oleh Pemerintah. Dan sudah dua tahun ini Sabarudin mengaku belum menerima bagi hasil tersebut.

Lelaki paruh bayah ini juga menuturkan sering diancam jika mempertanyakan hal tersebut kepada petugas Dinas Perhubungan.

“Tolong kami pak. Sudah dua tahun kami menyetorkan hasil pendatan kepada pihak pengelolah. Tapi mana hak kami, belum juga kami terimah,” ungkap Sabarudin.

Darwis Jambak (69) yang telah menjadi jukir selama lima belas tahun, bersama istrinya Tiurlan Pandiangan telah berulang kali mencoba menemui Walikota Pematangsiantar Herfriansyah Noor di kantornya.

Menurut Jarlis, kedatangannya pada hari Senin pagi dapat mempertemukanya dengan Walikota. Namun mereka hanya dapat menanggis ketika kedatangannya tidak digubris. Bahkan sejumlah pegawai hanya memperhatikan ketika keempat jukir menanggis di depan pintu masuk Kantor Sekretariat Daerah (Sekda).

“Selama dua tahun pembagian hasil parkir kami tidak ada dikasih. BPJS pun tak ada, uang baju parkir pun tak ada, apalagi topi sama sempritan. KTA saja harus bayar Rp 20 ribu,” ungkap Darwis.

Sementara Anita Sinurat, datang mewakili suaminya Elverius Sinaga yang telah 25 tahun menjadi Juru parkir di Jalan Cipto, Pematangsiantar. Ibu tiga anak ini histeris dan memohon agar hak suaminya diberikan.

Memasuki Natal, Anita berkeinginan membelikan keperluan ketiga anaknya. “Sejak dua tahun belakangan, suami saya Elvierus Sinaga hanya membawa pendapatan sedikit dengan sistem bagi hasil yang diberlakukan,” ujar Anita Sinurat.

Anggota Komisi III DPRD, Astronout Nainggolan sangat menyayangkan sikap Walikota dan pegawai Sekda Kota Pematangsiantar. Dia mengatakan, tindakan para pegawai yang tidak melayani masyarakat kecil dinilai sebagai tindakan tidak manusiawi.

“Kalau benar hak mereka tidak dipenuhi, tindakan Pemkot dan Dinas Perhubungan sangat tidak manusiawi. Hal ini perlu diklarifikasi. Bahkan jika mereka (Jukir) ada SK-nya dituntut secara hukum pun bisa,” ungkap Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Pada sore hari di hari yang sama, terjadi kebakaran di Jalan WR Supratman. Terlihat Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kusdianto  sedang meninjau kebakaran kios di sekitar Stasiun Kereta Api (KA).

Agus, salah seorang warga kota sangat menyayangkan sikap pejabat di Pemkot Siantar. “Saat para juru parkir  mendatangi Kantor Pemkot Siantar menuntut haknya tidak ada yang peduli. Tetapi saat terjadi kebakaran di Jalan WR Supratman langsung Pj Sekda ingin tampil ke publik,” ujarnya.(Agus.S)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan