Pegawai Honorer Juga Mesti Dapat Perlindungan BPJS

Pegawai Honorer Juga Mesti Dapat Perlindungan BPJS

- in DAERAH, NASIONAL
20
0
Pegawai Honorer Juga Mesti Dapat Perlindungan BPJS.

Para pegawai honorer atau yang sering juga dikenal Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) mesti mendapat perlindungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) Hery Susanto dalam Sarasehan Urgensi Program BPJS Ketenagakerjaan.

Hery Susanto mengatakan, pegawai honorer harus dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan minimal untuk dua program pokok, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

“Mereka dengan upah yang minim justeru perlu mendapat proteksi negara melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Hery Susanto,  Selasa (23/10/2018).

Sarasehan Urgensi Program BPJS Ketenagakerjaan diadakan oleh Koordinator Cabang Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Korcab MP BPJS) Cirebon, di Hotel Sutan Raja, Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon, (22/10).

Selain Hery Susanto, para narasumber yang hadir adalah Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Cirebon Beny Sugiarsa, Kadisnaker Abdullah Subandi, Sekdis Pendidikan Pahim, Kasi Jaminan Kesehatan Dinkes Mudiyono, Pos Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cirebon Fahmi Desrizan, Korcab MP BPJS Cirebon Fitrah Malik.  Peserta kegiatan adalah pegawai honorer dari lintas SKPD Pemkab Cirebon.

Hery Susanto melanjutkan, Pemerintah Daerah berkewajiban mensinergikan fungsi BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kualitas program jaminan sosial.

Isu utama dari urgensi program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pegawai Non ASN atau honorer

adalah menurunkan tingkat resiko eksternal  para pekerja karena risiko sosial, risiko kecelakaan kerja, risiko kematian, risiko hari tua. “Serta mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Cirebon Beny Sugiarsa mengatakan, pegawai honorer yang ada disahkan dalam SK Bupati Cirebon. Jumlahnya sebanyak 180 orang, dan kebanyakan ada di tiap SKPD Pemkab Cirebon.

“Prinsipnya Pemkab Cirebon mendukung adanya perlindungan dan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan khususnya bagi pegawai honorer, tentu saja pegawai honorer yang bekerja di tiap SKPD itu menjadi kewenangan masing-masing Kadis,” ujar Beny.

Sedangkan Pos Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cirebon Fahmi Desrizan mengatakan, perlindungan yang diberikan untuk para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Tenaga Pendukung program ini meliputi seluruh program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

“Pegawai honorer Pemkab  Cirebon masih sedikit yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kami terus menawarkan program tersebut ke Pemkab Cirebon,” ujar Fahmi.

Korcab MP BPJS Cirebon Fitrah Malik mengatakan, sarasehan ini membahas perlindungan terhadap pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Diharapkan pihak BPJS Ketenagakerjaan terus mengupdate data pegawai honorer yang bekerja di Pemkab Cirebon menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Fitrah Malik.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like