Pecahkan Kebuntuan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Burhanuddin Lakukan Penyidikan Umum Untuk Sempurnakan Hasil Penyelidikan Komnas HAM

Pecahkan Kebuntuan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Burhanuddin Lakukan Penyidikan Umum Untuk Sempurnakan Hasil Penyelidikan Komnas HAM

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
64
0
Pecahkan Kebuntuan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Burhanuddin Lakukan Penyidikan Umum Untuk Sempurnakan Hasil Penyelidikan Komnas HAM. - Foto: Kunjungan Kerja (Kunker) Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), pada Kamis 25 November 2021.(Ist)Pecahkan Kebuntuan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Burhanuddin Lakukan Penyidikan Umum Untuk Sempurnakan Hasil Penyelidikan Komnas HAM. - Foto: Kunjungan Kerja (Kunker) Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), pada Kamis 25 November 2021.(Ist)

Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Penyidik kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, mengambil kebijakan dan tindakan hukum, dengan melakukan Penyidikan Umum untuk menyempurnakan hasil Penyelidikan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 

Hal itu ditegaskan Jaksa Agung Republik Indonesia Prof Dr ST Burhanuddin saat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) pada Kamis 25 November 2021. 

Dalam kunker ini, Jaksa Agung Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr Fadil Zumhana, Asisten Umum Jaksa Agung Kuntadi, dan Asisten Khusus Jaksa Agung Hendro Dewanto. 

Pada kesempatan pengarahan Jaksa Agung Burhanuddin yang diikuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para Asisten, Kabag Tata Usaha dan para Koordinator Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, serta para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan, di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, menyampaikan secara khusus kebijakan Jaksa Agung terkait penuntasan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat masa kini. 

Burhanuddin menegaskan, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2020, bahwa Kejaksaan adalah wajah penegakan hukum. 

“Oleh karena itu, baik-buruknya penegakan sangat diwarnai oleh kebijakan-kebijakan penegakan hukum kejaksaan,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin. 

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ini melanjutkan, salah satu kebijakan penegakan hukum yang berpotensi memperburuk wajah penegakan hukum Indonesia adalah penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Berat masa kini. 

“Yang sampai saat ini seolah berhenti, dan tidak ada kejelasan, sebagai akibat adanya kebuntuan persepsi antara penyelidik Komnas HAM dengan penyidik Kejaksaan,” ungkapnya. 

Burhanuddin membeberkan, hasil penyelidikan oleh Komnas HAM belum sempurna untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. 

Namun petunjuk penyidik Kejaksaan agar terpenuhinya amanat undang-undang tidak pernah dipenuhi. 

“Sehingga penanganan perkara menjadi berlarut-larut. Karena hasil penyelidikan Komnas HAM belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menduga bahwa seseorang berdasarkan suatu peristiwa atau keadaan adalah sebagai pelaku kejahatan HAM Berat,“ lanjut Burhanuddin. 

Selain itu, Burhanuddin menyebut, penyelidik juga belum memeriksa saksi kunci dan menemukan dokumen yang diharapkan dapat menjelaskan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan unsur serangan yang meluas atau sistematik sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

“Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian dan keadilan, serta mengatasi kebuntuan yang terjadi, maka saya sebagai Jaksa Agung, selaku penyidik HAM Berat mengambil kebijakan penting. Yaitu tindakan hukum untuk melakukan penyidikan umum perkara pelanggaran HAM berat masa kini, guna menyempurnakan hasil penyelidikan Komnas HAM,” tegas Burhanuddin. 

Tindakan hukum yang dilakukan Burhanuddin itu, menurutnya, akan mampu memecah kebuntuan penuntasan perkara pelanggaran HAM berat selama ini. 

“Saya yakin, kebijakan ini akan memecah kebuntuan, dan menuntaskan perkara HAM yang menjadi tunggakan selama ini,” tandas Burhanuddin.(J-RO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like