Pasien Pengidap Virus Corona Dibiayai Oleh Negara Melalui Jaminan Kesehatan Nasional

Dibiayai, Jaminan Kesehatan Nasional Bayar Perobatan Pasien Virus Corona

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar: Pasien Pengidap Virus Corona Dibiayai Oleh Negara Melalui Jaminan Kesehatan Nasional.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar: Pasien Pengidap Virus Corona Dibiayai Oleh Negara Melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

Masyarakat tak perlu terlalu cemas dengan biaya pemeriksaan atau perawatan pengidap virus corona. Sebab, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membiayainya.

Hal itu ditegaskan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar meresponi biaya yang dikeluarkan untuk para pasien pengidap virus corona.

Timboel Siregar menjelaskan, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan akan mengalihkan pembiayaan pasien corona ke JKN.

Selama ini pembiayaan pasien corona dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Sebagaimana biasanya, kalau ada wabah atau bencana maka Pemerintahlah yang akan membiayai pelayanan kesehatannya. Namun saat ini Pemerintah berencana mengalihkan pembiayaan wabah corona ini ke Program JKN.

“Saya menilai hal tersebut adalah baik juga agar tidak ada dualisme penjaminan bagi pasien corona maupun yang masih diduga. Dari beberapa pertanyaan yang BPJS Watch terima, sepertinya ada kebingungan di masyarakat terkait penjaminan biaya terkait corona, antara yang dijamin pemerintah, BPJS Kesehatan maupun  yang dibayar sendiri oleh peserta,” tutur Timboel Siregar, Selasa (24/03/2020).

Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) ini, rencana Pemerintah yang disampaikan Menkeu tersebut harus didahului oleh beberapa perbaikan di tingkat regulasi maupun implementasi. Yaitu pertama, merevisi Pasal 52 ayat 1 huruf o Pepres No 82 tahun 2018, yang menyatakan pembiayaan atas kejadian bencana atau wabah tidak ditanggung JKN.

“Revisi itu penting untuk memastikan dasar hukum BPJS Kesehatan dalam menjamin pembiayaan kesehatan bagi pasien corona. Corona adalah wabah yang tidak dijamin bila mengacu pada Pasal 52 tersebut,” jelasnya.

Revisi ini, lanjutnya, sekalian saja dengan revisi pasal 34 ayat 1 dan  2 Perpres 75 tahun 2019 terkait Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang iuran peserta mandiri.

Kemudian, yang perlu juga diperhatikan,  dilanjutkan Timboel Siregar, Dana Jaminan Sosial (DJS) BPJS Kesehatan masih dirundung ancaman deficit. Jadi, kalau pembiayaan wabah corona ditanggung JKN maka potensial terjadinya defisit akan semakin besar.

Tentunya ini akan terkait respon Rumah Sakit yang utangnya pun masih banyak yang belum dibayar BPJS Kesehatan.

“Jangan juga pelayanan pasien corona ditanggung JKN tapi malah meningkatkan utang BPJS Kesehatan ke RS dan denda 1% yang semakin meningkat. Kalau hal ini terjadi maka cash flow Rumah Sakit akan semakin sulit untuk mengoperasionalkan Rumah Sakitnya,” jelas Timboel.

Oleh karena itu, dia berharap agar Pemerintah juga harus melihat hal ini. “Saya berharap Menkeu mau membayarkan iuran PBI enam bulan dimuka yang nilainya sekitar Rp.24 Triliun untuk menutupi utang BPJS Kesehatan ke Rumah Sakit. Dan pembiayaan JKN berikutnya termasuk pembiayaan corona,” ujarnya.

Dengan pelunasan utang-utang itu, menurutnya, maka pihak Rumah Sakit mempunyai kemampuan untuk mengoperasionalkan Rumah Sakit, khususnya dalam menangani pasien corona.

“Tentunya, kebijakan pemerintah ini juga harus diikuti oleh komitmen Pemerintah untuk menambal defisit JKN di 2020 ini,” katanya.

Kemudian, Timboel Siregar juga menyampaikan hal berikutnya yakni berkenaan dengan pembiayaan, apakah sudah ada INA CBGs untuk corona? Apakah Rumah Sakit dibayar dengan sistem Fee For Service atau INA CBGs?

“Kalau pakai INA CBGs apakah Rumah Sakit mau menerima dengan baik. Semoga Rumah Sakit pun mau menerimanya dalam kondisi wabah seperti ini,” ujar Timboel.

Kemudian lagi, bagaimana dengan rakyat yang belum menjadi peserta JKN atau peserta JKN yang non aktif alias tidak bayar iuran. Sebab, ketika menjadi pasien corona, mereka pun harus dijamin pembiayaannya.

Timboel menjelasakan, bila rakyat yang belum jadi peserta JKN atau kepesertaannya non aktif yang menjadi pasien atau terduga corona ditolak dibiayai, maka ini tidak tepat dan akan terjadi masalah berikutnya.

“Pasien corona akan enggan ke Rumah Sakit, sehingga penyebarannya akan semakin luas.  Saya berharap, di Perpres revisi yang baru tersebut harus juga disebutkan rakyat yang belum jadi peserta JKN atau kepesertaannya non aktif bila mengalami corona tetap dijamin oleh JKN,” tuturnya.

Berikutnya, kebijakan pembiayaan oleh JKN juga harus diikuti oleh ketentuan bahwa Rumah Sakit yang belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan harus bisa menerima pasien corona, walaupun dibayar JKN.

Hal ini khusus untuk rumah sakit besar yang mampu menangani pasien corona, yang belum mau kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Jadi tidak ada alasan Rumah Sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS kesehatan menolak pasien corona karena dibiayai oleh JKN. Semoga semua Rumah Sakit mau bahu membahu menangani kasus virus corona ini sehingga bangsa kita cepat pulih dari wabah ini,” harap Timboel.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*