Pasang Iklan Surat Pemanggilan di Koran Lokal Medan Heboh, Jaksa Kejati Sumut Lebay

Pasang Iklan Surat Pemanggilan di Koran Lokal Medan Heboh, Jaksa Kejati Sumut Lebay

- in DAERAH, HUKUM, NASIONAL
78
0
Pasang Iklan Surat Pemanggilan di Koran Lokal Medan Heboh, Jaksa Kejati Sumut Lebay. – Foto: Iklan Surat Pemanggilan ketiga terhadap pegawai BRI Kabanjahe, Yoan Putra di salah satu media cetak terbitan lokal di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu 8 Juli 2020. (Ist)Pasang Iklan Surat Pemanggilan di Koran Lokal Medan Heboh, Jaksa Kejati Sumut Lebay. – Foto: Iklan Surat Pemanggilan ketiga terhadap pegawai BRI Kabanjahe, Yoan Putra di salah satu media cetak terbitan lokal di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu 8 Juli 2020. (Ist)

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memasang iklan pemanggilan ketiga terhadap  pegawai BRI Kabanjahe, Yoan Putra di salah satu media cetak terbitan lokal di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu 8 Juli 2020.

Iklan Surat Pemanggilan dari Kajatisu itu dimuat di halamam 12 yang ditandatangani Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu, Agus Sahat Sampe Tua Lumbangaol.

Iklan tersebut memuat surat pemanggilan ketiga yang ditujukan kepada Yoan Putra, pegawai BRI Cabang Kabanjahe dalam penyidikan dugaan korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) 2017-2018 di BRI Cabang Kabanjahe berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 01/N.2/Fd.1/02/2019 tanggal 28 Februari 2019.

Iklan surat pemanggilan ketiga itu mengharapkan Yoan Putra untuk hadir pada, Senin 13 Juli 2020 di Kantor Kejatisu untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku kaget atas pemasangan iklan di salah satu media cetak terbitan lokal Medan untuk memanggil saksi yang dilakukan Kejatisu.

Habiburohkman yang juga mantan aktivis 98 ini menilai, Kejatisu terlalu berlebihan alias lebay dalam proses penyidikan kasus-kasus dugaan korupsi sehingga harus mempublikasikannya  ke media. Apalagi hanya memanggil seorang saksi.

“Saya pikir itu terlalu lebay dan hanya membuat kegaduan,” kata Habiburokhman kepada wartawan melalui pesan Whatsapp, Minggu (12/07/2020).

Menurutnya, surat pemanggilan itu tidak harus dimuat di media. Cukup dikirimkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan alamat yang tertera di KTP maupun alamat kantor saksi tersebut.

Bahkan, Habiburohkman mempertegas saat ini pemerintah sudah menerbitkan E-KTP, yang seharusnya memudahkan Kejatisu melacak keberadaan saksi yang hendak dipanggilnya.

“Kalau dipaggil tidak datang, kan ada upaya paksa,” ujarnya.

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini menambahkan, dengan publikasi pemanggilan di media juga dapat berpotensi menimbulkan kerugian perdata bagi saksi tersebut. Padahal dia belum tentu terlibat apa pun.

“Dan bahaya juga untuk keselamatan saksi,” katanya.

Menurutnya, jaksa cukup menjalankan kinerjanya dengan berpedoman pada KUHAP.

“Laksanakan saja apa yang diatur KUHAP. Enggak perlu pasang iklan dan lain-lain. Buat gaduh aja neh,” tegas Habib.

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak mengatakan, pada prinsipnya sesuai KUHAP saksi dipanggil untuk pemeriksaan penyidikan dengan waktu yang wajar yaitu paling lambat 3 hari surat panggilan sudah diterima saksi sebelum tanggal pemeriksaan.

“Bila saksi sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Jika tidak hadir juga, maka penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa terhadap saksi tersebut,” kata Barita Simanjuntak ketika dikonfirmasi  wartawan, Sabtu (11/07/2020).

Dia mencermati kasus pemberitahuan pemanggilan melalui surat kabar tersebut,  maka sebenarnya hal ini merupakan teknis penanganan perkara yang merupakan ranah  penyidik kejaksaan.

Namun demikian pemanggilan saksi melalui media tidak dilarang dalam KUHAP dan tentunya penyidik kejaksaan memiliki pertimbangan mengapa menggunakan media utk melakukan pemanggilan.

“Barangkali tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian penyidikan ini, mengingat Surat Perintah Penyidikan sejak tanggal 20 Februari 2019 dan kalau melihat dari judulnya adalah pemberitahuan panggilan ke III (ketiga), sudah dapat dipastikan bahwa sebenarnya telah dilakukan upaya pemanggilan secara patut oleh kejaksaan terhadap saksi tersebut, namun yang bersangkutan tidak hadir sehingga sampai dilakukan pemanggilan melalui media,” ujarnya.

Kemungkinan, katanya, saksi juga sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, karena kalau diketahui maka dapat dipastikan kejaksaan akan menerbitkan surat perintah membawa terhadap saksi apabila sudah dipanggil secara patut tidak hadir. “Ini komentar saya lebih lanjut kalau soal teknis bisa ditanyakan ke Kejati Sumut,” tutupnya.(Richard)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Ada Proyek Pembangunan Rumah Khusus di Nias Utara, IMB Tidak Ada, Urusan Hibah Tanah Tidak Ada, Proyek PUPR Terbengkalai. Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Nias Utara, Sinarkeadilan.com – Proyek Pembangunan Rumah Khusus dari Kementerian