Breaking News

Pasal-Pasal Mengenai Kesusialaan di RUU KUHP Perlu Dikaji Ulang, Rawan Terjadi Overkriminalisasi

Pasal-Pasal Mengenai Kesusialaan di RUU KUHP Perlu Dikaji Ulang, Rawan Terjadi Overkriminalisasi.

Sejumlah pasal kesusilaan dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP mendapat kritikan dari kelompok masyarakat sipil. Alasannya, pasal tersebut dapat mengkriminalisasi kelompok masyarakat tertentu. Karena itu, rancangan undang-undang tersebut masih perlu dilakukan pengkajian mendalam, sebelum disahkan.

 

Diantaranya, Pasal 484 ayat (1) dan (2) R KUHP tentang zina yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan secara sah berhubungan seks bisa dikenakan pidana. Kemudian Pasal 488 tentang Kumpul Kebo, isinya berbunyi seseorang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sah akan dipidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak ketegori II.

 

Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera, Anugerah Rizki Akbari menuturkan RUU KUHP berpotensi overkriminalisasi dan akan lebih banyak menyasar kelompok perempuan, anak dan remaja.

 

“Ini tentu tidak memenuhi prinsip dasar dari hukum pidana kita. Bahwa penegakan hukum adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh,” katanya di Jakarta, Jumat (26/01/2018).

 

Dia menjelaskan, Pasal 488 R KUHP berpotensi‎ menjerat dan mengkriminalkan orang yang sudah terikat perkawinan namun belum dianggap sah oleh negara kerena belum tercatatkan. Misalnya kasus perkawinan nikah beda agama atau perkawinan adat yang mengalami hambatan untuk mencatatkan perkawinannya.

 

“Pasal ini akan berimplikasi pada mereka yang kawin secara agama atau adat sah, namun tidak dicatatkan dalam dokumen. Negara. Misalnya kelompok adat yang tidak mencatatkan perkawinan mereka dalam institusi negara artinya beresiko mengalami kriminalisasi,” ujarnya.

 

Kemudian, Pasal 495 RUU KUHP yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis yang diketahui atau patut diduga belum berusia di atas 18 tahun. Pasal ini dibagi dua, ayat 1 mengatur ancaman pidana penjara sembilan tahun. Sedangkan ayat 2 ancaman hukuman pidananya ditambah sepertiga jika perbuatan cabul sesama jenis terhadap orang yang berumur diatas 18 tahun dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melanggar kesusilaan di muka umum, dan publikasi mengandung unsur pornografi.

 

“Pasal pasal kesusilaan diatas mencampuradukkan moralitas ke dalam tindak pidana, sementara moralitas tidak dapat dipidanakan,” kata Rizki.

 

Dia menilai, negara sekadar ingin tampil sebagai sosok yang kuat tetapi tidak benar-benar merespons isu kriminalitas dengan membuat bermacam regulasi tambahan yang bersifat represif. “Tidak ada yang diuntungkan dalam perluasan pasal kesusilaan ini,” imbuhnya.

 

Malah, proses pembuktian tindak pidananya akan semakin pelik, khususnya untuk mengetahui kerugian korban atau masyarakat dari aktivitas atau orientasi seksual si pelaku.

 

Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Ratna Batara Munti, mengatakan Pasal 495 R KUHP tidak masuk akal. Alasannya, dampak dari kelompok LGBT tidak besar, namun ancaman hukuman pidana terhadap kelompok ini lebih berat ketimbang heteroseksual.

 

“Yang harus dikriminalkan itu adalah perbuatannya, entah dia heteroseksual atau homoseksual. Misalnya dilakukan terhadap anak, atau di muka umum atau di depan orang yang tidak menghendaki. Dilakukan dengan seseorang yang pingsan dan tidak berdaya,” katanya.

 

Menurut Ratna, ‎seseorang dapat dilaporkan hanya jika perbuatannya dianggap melanggar hukum. Namun ketika yang diatur adalah kasus preferensi seksualnya, maka negara mempermasalahkan preferensi seksualnya bukan bentuk kejahatannya. Selain itu, kasus kekerasan seksual orang dewasa sulit dalam hal pembuktiannya. Bahkan aparat penegak hukum saat menginterogasi cenderung menyurutkan korban.

 

“Mereka (korban) justru terjerat kasus zina, sehingga boro-boro bisa menuntut bahwa mereka korban perkosaan, tetapi mereka malah jadi tersangka tindakan perzinahan. ‎Pasal ini tidak mencerminkan keadilan bagi hetero maupun homoseksual,” ujrnya.

 

Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nakhei, menyebutkan Pasal 495 RKUHP tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan prinsip hukum ultimum remedium. Ditekankannya, LGBT merupakan orientasi seksual seseorang yang tidak bisa dihukum, namun yang bisa dihukum adalah tindakan terlarangnya.

 

 

“Pertama, pahami apa itu LGBT? Harusnya yang dihukum itu prilaku terlarang yang masuk dalam kejahatan, bukan orientasinya. Sebab orientasi itu ada di alam pikir, orientasi seharusnya tidak bisa dihukum,” katanya.

 

Pihaknya mencatat, selama ini dalam proses hukum dan peradilan di Indonesia, pembuktian korban dalam kasus seksual baik itu yang dilakukan seorang heteroseksual ‎maupun homoseksual cukup sulit dibuktikan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*