Pasal Kekebalan Pejabat Keuangan Pada Undang-Undang Penanganan Pandemi Covid-19 Digugat

Pasal Kekebalan Pejabat Keuangan Pada Undang-Undang Penanganan Pandemi Covid-19 Digugat. – Foto: Koodinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Net)
Pasal Kekebalan Pejabat Keuangan Pada Undang-Undang Penanganan Pandemi Covid-19 Digugat. – Foto: Koodinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Net)

Koodinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan kawan-kawannya mengajukan gugatan Peninjauan Kembali (PK) atau Judicial Review (JR) terhadap pasal yang memberikan imunitas atau kekebalan kepada Pejabat Keuangan dalam menjalankan kewenangannya, yang termaktub pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Boyamin Saiman menyampaikan, pihaknya mengajukan permohonan pembatalan atas imunitas itu, yang tertera di pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut.

Boyamin mengungkapkan, berdasarkan Surat Panggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK), maka pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, pukul 13.00 WIB, telah dilakukan sidang pendahuluan terhadap uji formil dan materil UU No. 2 tahun 2020.

“MAKI bersama Yayasan Mega Bintang, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA telah mengajukan gugatan baru ke MK terhadap Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Penetapan Perppu No 1 tahun 2020,”ungkap Boyamin Saiman, Minggu (21/06/2020).

Menurutnya, materi Pengujian Undang-Undang ini adalah berbeda dengan Pengujian Perppu Corona. Yaitu permohonan pembatalan Pasal 27 yang mengatur kekebalan pejabat keuangan dalan menjalankan kewenangannya.

Dalam permohonan yang baru ini, lanjutnya, terdapat uji formil tentang tidak sahnya pengesahan UU No 2 tahun 2020. Yaitu, pertama, disahkan pada saat masa sidang DPR bersamaan berlakunya Perppu No 1 tahun 2020.

“Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 UUD 1945, bahwa Perppu dibahas pada persidangan berikutnya. Jika mengacu jadwal sidang DPR berikutnya adalah pada pertengahan bulan Juni 2020, sehingga dengan ditetapkannya Perppuu No 1 tahun 2020 menjadi UU No 2 tahun 2020 adalah tidak sah,”tutur Boyamin Saiman.

Kedua, Rapat paripurna dengan aklamasi, padahal seharusnya voting. Pengesahan Perppu No 1 tahun 2020 menjadi UU No 2 tahun 2020 sejak awal ditolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Sehingga seharusnya dilakukan voting dalam rapat paripurna, namun dengan pengambilan keputusan dengan aklamasi adalah tidak sah,”lanjut Boyamin.

Materi yang lain adalah sama dengan Gugatan Judicial Review diajukan sebelumnya saat masih berupa Perppu No 1 tahun 2020. Yaitu untuk membatalkan hak kekebalan pejabat keuangan sebagaimana  pasal 27 UU Penetapan Perppu.

“Tujuan utama pengujian ini adalah semata-mata untuk persamaan hukum berlaku untuk semua orang, termasuk pejabat. Dan memberikan jaminan bahwa pejabat akan hati-hati dan cermat dalam mengambil kebijaksanaan dan keputusan untuk mengelola keuangan negara dalam menghadapi pandemi corona secara baik, benar dan tidak ada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme atau KKN,”tandas Boyamin Saiman.

Selanjutnya, pengujian ini juga bertujuan untuk tetap memberikan rambu-rambu kepada pejabat untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara tata kelola yang baik , bersih dan bebas KKN.

“Ibaratnya, berkendara di jalan raya, meskipun terdapat rambu-rambu untuk berhati-hati dan tidak ngebut, namun masih sering terjadi kecelakaan. Sehingga apabila rambu-rambu dicabut semua, maka akan terjadi kekacauan di jalanan,”terangnya.

Gugatan Judicial Review ini terdiri 58 halaman. Dia berharap, kiranya Mahkamah Konstitusi (MK) secara cepat akan segera menyidangkannya.

“Pemerintah tidak bisa lari lagi seperti dalam gugatan Perppu. Sehingga, Pemerintah harus menjawab semua materi gugatan, khususnya materi adanya pasal kekebalan bagi pejabat keuangan,”pungkas Boyamin Saiman.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan