Parkindo Sudah Mati (?)

Parkindo Sudah Mati (?)

- in DAERAH, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
174
0
Parkindo Sudah Mati (?) - Foto: Logo Parkindo.(Net)Parkindo Sudah Mati (?) - Foto: Logo Parkindo.(Net)

Apakah kita sudah bisa mengucapkan Rest In Peace jikalau Parkindo sudah mati? 

Kemarin, seorang kawan menghubungi saya. Sesama aktivis dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan juga Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Kawanku itu menanyakan rencana Pelaksanaan Musyawarah Nasional Partisipasi Kristen Indonesia (Munas Parkindo) yang akan diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis 25 November 2021. 

Meski sedikit kaget, karena sudah beberapa tahun ini sudah sangat jarang tercium olehku bau-bauan Parkindo itu, saya menyampaikan Selamat Munas saja. 

Selain itu, dikarenakan Munas Parkindo kali ini juga sunyisepi bahkan senyap dari hiruk pikuk pusaran Gerakan Sosial Politik Kemasyarakatan di Indonesia. Itu terjadi sejak Munas-nya yang terakhir kali saya ingat dilaksanakan di Hotel Cempaka Putih, Jakarta Pusat beberapa tahun lalu. 

“Bukankah Parkindo sudah mati?” sahutku hampir tanpa rasa. Menurut Si Kawan, Parkindo masih ada. Dan tampaknya akan dibuat bagai kisah Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bangkit dari kuburan kematian. 

Hanya saja, lanjutnya, nampaknya kali ini yang bangkit adalah ‘Begu’ alias Roh Halus yang hendak mencoba mencari peruntungan memanfaatkan Parkindo sebagai kendaraan politik jelang Pemilu 2024 mendatang. 

Dari informasi yang terkumpul jelang Munas Parkindo ini, terungkap ada seseorang yang digadang-gadang untuk menjadi Ketua Umum DPP Parkindo. Seorang bekas pejabat di salah satu instansi keuangan. Yang pada Pemilu 2019 lalu telah gagal meraih kursi di Senayan. 

Hal itu tampak dari mendadak berkumpulnya sejumlah Senior yang mengaku-ngaku sebagai dedengkot organisasi Parkindo di bekas Sekretariat DPP Parkindo, di Jalan Matraman Raya 10, Jakarta Timur, pada Selasa (23/11/2021). 

Menurut salah seorang junior di GMKI, yang kebetulan ikut tanpa sengaja di kantor yang kini menjadi Sekretariat Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI) di Matraman itu, sepertinya para kaum lansia yang mengaku sebagai para dedengkot yang berkumpul itu, sebagian besar sudah pada berusia uzur dan hampir menyusul ajal. Mungkinkah, ini yang dimaksud dengan ‘Bangkit dari Kubur’ ala Parkindo itu? 

Desas-desus, Sang Jago yang diketahui adalah bekas birokrat itu sudah membentuk Tim Suksesnya untuk duduk sebagai Ketua Umum DPP Parkindo. 

Bahkan, sudah ada proses ijon politik kepada sejumlah dedengkot dan calon peserta Munas Parkindo. Semuanya untuk memuluskan ambisinya duduk sebagai Calon Ketua Umum DPP Parkindo. 

Mendengar itu, saya merasa semakin jijik dengan perilaku para dedengkot, yang saya kira pernah memberikan ‘kuliah-kuliah’ maupun ‘khotbah-khotbah’ mengenai komitmen dan integritas kepada adik-adik GMKI. “Apa lagi sih yang mau dicari para dedengkot yang sudah bau tanah itu?” celetuk salah seorang adik di GMKI. 

Kemudian, muncul lagi perdebatan di antara para dedengkot bau tanah itu, karena salah seorang aktivis GMKI yang usianya masih gres dan masih ligat – (ligat alias cekatan, dalam bahasa Medan) yang juga berkemauan kuat untuk bertarung menuju pucuk Pimpinan DPP Parkindo. 

Segala cara pun dibikin para dedengkot uzur itu untuk menjegal Si Kawan ini. Entah alasan usianya masih terlalu muda, masih belum mapan, dan berbagai-bagai argumentasi busuk yang sudah tak masuk akal. 

“Perasaan sejak dua periode lalu, saya sudah menyatakan berkemauan untuk maju. Masa, dari sejak itu saya selalu ditekan dengan alasan masih muda. Sepuluh tahun lalu dibilang masih terlalu muda, kini juga masih terlalu muda,” ujar Si Kawan, yang tidak berkenan dituliskan namanya itu. 

Saya jadi teringat, bulan lalu, saya didapuk menjadi salah seorang pembicara dalam sebuah Webinar Kepemudaan, bersama lintas organisasi dan lintas latar belakang. 

Dalam sesi tanya jawab, ada peserta yang bertanya ‘Apa yang sudah dilakukan Pemuda?’. Wah, kacau. Yang lagi dibahas adalah Soempah Pemoeda 1928. Namun, kok si peserta ini mempertanyakan pula apa yang bisa dilakukan Pemuda? Gawat. 

Juga, ada salah seorang peserta yang tampaknya sudah sepuh, menyampaikan, agar Pemuda masuk ke dunia politik praktis. Ehm, saya mem-bathin sebelum merespon pertanyaan-pertanyaan itu. 

Sering bertolak belakang ucapan di bibir dengan sikap dan perilaku kaum tua. Disuruh masuk berpolitik, tapi cuma lisan. Begitu mau masuk, Pemudanya dijegal habis-habisan. Sontoloyo. 

Si Kawan saja untuk jadi pucuk pimpinan DPP Parkindo saja dijegal habis-habisan oleh kaum tua dan kaum muda yang berwatak tua alias berwatak kolonial. Kaum-kaum feodal yang tak punya integritas, dan tak layak dijadikan panutan dalam bidang apa pun itu. 

“Bukankah mereka itu yang mengajari kita agar berkarya dan berbuat dan merebut tampuk-tampuk strategis? Kok malah mereka yang jadi lawan kita? Seharusnya para Senior itu mendukung adek-adeknya yang muda-muda untuk meneruskan regenerasi kepemimpinan. Terutama di Parkindo yang sudah bisa dibilang ‘mati suri’ itu?” jawabku kepada Si Kawan. 

Saya melihat, para kaum lansia uzur yang menjadi Tim Sukses Si Bekas Birokrat itu, dari setiap masa ya mereka-mereka saja yang selalu mencoba muncul. Meski pun pada faktanya mereka sering kali gagal. Tapi kok masih ngotot mau muncul pulak. 

Kalau dalam istilah Anak Muda Sekarang, mereka itulah yang dinamakan ‘Natua-tua Na So Tarpinsang’ alias Kaum Uzur yang Tak Tahu Diri. 

Parkindo, yang di era Orde Lama adalah Partai Kristen Indonesia (Parkindo Partai), sudah sejak melakukan fusi di jaman Orde Baru ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI), berubah menjadi Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo Ormas). 

Sejarah ini pun perlahan dan pasti redup dan diredupkan oleh para bajingan yang mengaku dedengkot yang sering kumpul di Matraman 10 itu. 

Perlu diketahui, dalam sejarahnya, semarak partai politik di Indonesia dimulai ketika lahirnya ‘Maklumat Pemerintah 3 November 1945’ yang ditandai dengan dukungan Pemerintah atas lahirnya partai-partai politik dalam masyarakat. Namun jumlah partai itu seiring mengerucut saat memasuki rezim Orde Baru. 

Jumlah-jumlah partai dileburkan dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) salah satunya. Dinamika perpolitikan Indonesia langsung berubah, menyesuaikan perkembangan. 

Pada era Orde Lama, partai yang diakui Pemerintah berjumlah ada sembilan yakni Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Nahdatul Ulama (NU), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Islam (Perti) yang kemudian menjadi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).  

Namun ketika memasuki era Orde Baru tahun 1970-an, Soeharto yang menjadi Presiden Republik Indonesia kala itu, berpandangan lain. 

Penguasa Orde Baru adalah melekatkan penyederhanaan jumlah partai politik. Setelah Pemilu 1971, tepatnya tahun 1973 partai-partai itu didorong untuk segera melakukan fusi. Kesembilan partai politik yang ada dikelompokkan atas dua kelompok. 

Kelompok pertama yang beraliran spiritual yang terdiri dari 7 partai keagamaan. Sementara satu partai lagi beraliran nasionalis yang terdiri dari partai PNI, Murba, dan PKI. 

Dengan adanya fusi ini partai-partai politik yang ada menjadi dua yang beraliran spiritual menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan yang nasionalis menjadi PDI, sementara ada satu kekuatan politik lain yakni Golkar. 

Saat itu, tidak semua pihak sepakat atas gagasan peleburan atau fusi partai tersebut. Ide untuk melebur partai menjadi dua poros sempat mendapat penolakan dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka menolak bila dilebur dengan partai Islam. 

Para pimpinan dari kedua partai tersebut ingin membuat partai terpisah, dan tampaknya ada cukup banyak yang mendukung gagasan untuk membentuk satu Partai Kristiani. Ide untuk membentuk partai yang mewakili suara umat Kristiani ini bagaimanapun mendapat penolakan dari Presiden Soeharto. Namun, mereka diijinkan untuk merapat dengan partai poros nasionalis. 

Apa boleh buat, karena tak ada pilihan lain poros Kristiani pun mau tak mau sepakat. Akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 dua partai keagamaan yakni Parkindo dan Partai Katolik bersama Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba) dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia. 

Saat itu, PDI mempunyai komitmen ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya. Pada awal berdirinya, pada tahun 1973, PDI dipimpin oleh Mohammad Isnaeni. 

Awal terbentuknya PDI seolah-olah dipaksakan. Selain karena perkara poros Kristiani yang tidak punya pilihan lain selain bergabung dengan poros nasionalis yang kemudian menjadi PDI, dalam tubuh PDI juga ada kader-kader yang tidak sejalan. 

Mereka berasal dari partai IPKI dan Partai Murba. Seperti diketahui bahwa IPKI adalah partai yang sangat anti-PKI pada jaman rejim Sukarno, dalam hal ini posisinya berseberangan dengan Partai Murba. 

Agaknya karena banyaknya perbedaan pandangan dalam partai ini, PDI sempat jadi partai yang tidak terlalu signifikan atau Orde Baru menyebutnya dengan ‘partai gurem’. Sebutan itu masih merujuk pada lemahnya kekuatan partai selama 13 tahun sejak berdirinya partai berlogo banteng ini. 

Dan tidak adanya upaya nyata untuk mengkritisi rezim atau berkompetisi pada kontes hegemoni politik hingga membuatnya kurang bernilai. 

Partai ini berjalan stagnan sampai muncul kebangkitan semangat untuk merehabilitasi nama Sukarno. Pada 1986 PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi, mulai mengadakan pendekatan terhadap keluarga Sukarno yakni Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra untuk bergabung dalam PDI. 

Bergabungnya keluarga Sukarno di PDI mendapat sambutan positif baik dari kaum pendukung Sukarno (PNI) dan dari golongan pemilih muda. Animo itu terus meningkat hingga Megawati akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI pada 1993. 

Namun pemerintah Soeharto tak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketum PDI. Mega lalu didepak dalam Kongres PDI di Medan pada 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Dari sinilah perpecahan PDI dimulai.  

Pecahnya PDI mencapai puncaknya pada peristiwa 27 Juli 1996 atau biasa disebut dengan peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli).  

Peristiwa ini adalah pengambilalihan secara paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. 

Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI. 

Sejak peristiwa itu, nama PDI kemudian diganti dengan ditambahkan Perjuangan di belakangnya. Peristiwa itu sekaligus menjadi penanda lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Perlu diketahui juga, Parkindo sebagai Partai Politik yang kini sebagai ormas, juga tidak terlepas dari para aktivis yang berbasis dari Salemba Raya 10, Jakarta Pusat. 

Salemba Raya 10 di Jakarta Pusat memang dikenal sebagai basis berdiri dan bergeraknya lembaga keumatan Kristen, yang kemudian sering disebut sebagai ‘Wali Songo’. 

Wali Songo Salemba Raya 10 itu adalah Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), Persatuan Petani Kristen Indonesia (Pertakin), Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia (Kespekri), Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia (Lekrindo), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang kini menjadi Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo), Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), yang semua bernaung dan bersinergi dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). 

Sejak saya dididik di GMKI Jakarta, hingga ke Pengurus Pusat GMKI (PP GMKI) di era awal tahun 2000-an, hingga kini sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta), dari Kongres ke Kongres masing-masing ‘Wali Songo’ itu selalu menekankan untuk menghidupkan dan menghidupi organisasi ‘Wali Songo’ yang berbasis di Salemba Raya 10 itu. 

Kini, untuk Parkindo, setiap anggota Wali Songo itu juga berkewajiban menyukseskan dan saling menyuplai kader untuk menghidupi dan menghidupkan terus organisasi, agar pelayanan dan perjuangan masing-masing organisasi Wali Songo yang Oikumenis itu terus berlangsung. 

Namun, saya sebagai yang termasuk masih kategori muda di Wali Songo itu, jujur saja, tidak suka dengan para dedengkot yang bercokol dan kepengen terus-terusan di organisasi itu. 

“Saya tidak suka dengan Senior-Senior Songong. Ijinkan, kami yang muda-muda dan enerjik ini melayani di Wali Songo, termasuk di Parkindo. Sebab, itu adalah kewajiban Senior-Senior untuk mendukung dan memberikan regenerasi kepada kaum muda”. 

Jangan didik generasi Wali Songo ini dengan politik transaksional, jangan pernah mempraktekkan money politics. Tetaplah jaga dan kawal visi misi Oikumenisme, dan menjaga integritas dan mengutamakan pelayanan di Wali Songo.  

Dukung Parkindo yang bernas dan berintegritas dan mengutamakan pelayanan. 

Selamat Munas bagi Parkindo. 

Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gerakan, dan Kepala Gereja Menolong Kita Semua. 

Shalom, Ut Omnes Unum Sint, Ora Et Labora 

 

Jakarta, Rabu 24 November 2021 

Jhon Roy P Siregar 

Ketua DPD GAMKI Provinsi DKI Jakarta 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like