Parah, Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo Nipu Lewat Pelatihan Online, Adamas Belva Syah Devara Mesti Segera Diusut Nih

Parah, Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo Nipu Lewat Pelatihan Online, Adamas Belva Syah Devara Mesti Segera Diusut Nih.
Parah, Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo Nipu Lewat Pelatihan Online, Adamas Belva Syah Devara Mesti Segera Diusut Nih.

Salah seorang Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara disebut telah melakukan penipuan lewat pelatihan online.

Stafsus Milenial ini diminta harus segera diusut tuntas. Sebab, terindikasi kuat melakukan serangkaian penipuan untuk memperkaya dirinya sendiri.

Sebagaimana pengakuan salah seorang korban dalam Program Kartu Prakerja, bernama Agustinus Edy Kristanto. Agustinus sudah memperoleh selembar sertifikat dalam Pelatihan Online Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal. Sertifikat odong-odong itu dibuat dan diteken oleh Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara.

Pengakuan Agustinus ini pun sudah viral. Dalam pengakuannya, Agustinus menyebut, dirinya mendaftar Kartu Prakerja pada 16 April 2020.

“Saya menyelesaikan pada 29 April 2020 dengan mendapatkan sertifikat pelatihan online, Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal,” tutur Agustinus Edy Kristanto, dalam pengakuan yang diterima redaksi, Kamis (30/04/2020).

Sertifikat sebuah kelas jurnalistik itu ditandatangani oleh CEO Skill Academy, Adamas Belva Syah Devara. Sedangkan Adamas Belva Syah Devara sendiri, menurut Agustinus, adalah orang yang tidak pernah berkecimpung di dunia pers. “Bahkan mungkin tidak pernah menulis satu judul berita pun sepanjang hidupnya,” lanjut Agustinus.

Sebuah sertifikat yang bukan dari pihak yang berkompeten dalam dunia pers. Yang bukan semacam Dewan Pers, Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y).

Berikut ini, pengakuan Agustinus Edy Kristanto yang diterima redaksi:

Selesai sudah.

Saya memulai dengan mendaftar Kartu Prakerja pada 16 April 2020.

Saya menyelesaikan pada 29 April 2020 dengan mendapatkan sertifikat pelatihan online: “Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal”.

Sertifikat sebuah kelas jurnalistik itu ditandatangani oleh CEO Skill Academy Adamas Belva Syah Devara—orang yang tidak pernah berkecimpung di dunia pers, bahkan mungkin tidak pernah menulis satu judul berita pun sepanjang hidupnya.

Sebuah sertifikat  yang bukan dari pihak yang berkompeten dalam dunia pers, semacam Dewan Pers, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y).

Saya buktikan terjadinya TRANSAKSI JUAL-BELI kelas online dalam Kartu Prakerja yang dibayarkan oleh UANG NEGARA Rp5,6 triliun.

Saya buktikan transaksi Rp220 ribu untuk pembelian Paket Prakerja “Teknik Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal” yang terdiri dari 11 video melalui Skill Academy.

Saya buktikan sertifikat bisa keluar tanpa saya selesaikan satu video pun (dari 11 video dalam kelas online itu).

Saya buktikan dalam 5 menit saya selesaikan 13 soal ujian (exam), sepengetahuan saya saja, melampaui passing grade 55.

Saya buktikan dengan mengisi rating dan review, sembari saya sisipkan “Salam 5,6 Triliun” di kolom.

Saya buktikan sendiri saldo berkurang menjadi Rp780 ribu dan saya diminta menunggu jadwal pencairan insentif, yang saya sambungkan ke rekening OVO.

Saya buktikan duit negara berkurang Rp220 ribu di saldo Kartu Prakerja saya dan masuk rekening Skill Academy.

Melalui notifikasi email, saya masih ditawari lagi promosi: “Ayo beli kelas lainnya di Skill Academy dan dapatkan bonus Rp100.000 + gratis langganan Ruangguru!”

Rp5,6 triliun dari APBN adalah jumlah yang sangat besar. Jangan dipakai untuk transaksi pembelian video seperti ini.

Terbukti bahwa sistem pemilihan peserta bisa meloloskan orang seperti saya, yang bukan merupakan sasaran peserta. Saya mengisi data sebagai wiraswasta, bukan korban PHK, pengurus dan pemegang saham perseroan pula (jika dicek ke Kemenkumham).

Jika ingin memberi pelatihan, jangan ada transaksi jual-beli seperti ini. Cari format terbaik pada saat yang terbaik nanti. Bukan pada saat sulit seperti sekarang ini.

Hentikan segera bisnis jual-beli kelas online/video pelatihan Rp5,6 triliun ini.

Jika ingin semibansos, prioritaskan Rp600 ribu per bulan secara langsung kepada peserta. Tambahkan Rp150 ribu insentif pengisian survei itu kepada peserta. Langsung. Tanpa syarat apa pun.

Pengisian survei sama sekali tidak berguna bagi peserta. Itu hanya menguntungkan platform digital yang membutuhkan rating dan review untuk menjalankan bisnisnya melalui promosi digital. Di situlah, salah satunya, valuasi perusahaan akan digelembungkan.

Salurkan Rp750 ribu/bulan selama 4 bulan itu lewat BNI, OVO, Gopay, LinkAja silakan. Yang penting sampai dengan utuh kepada peserta untuk membantu mereka bertahan hidup. Peserta yang tepat! Mereka yang betul-betul membutuhkan. Dari Sabang sampai Merauke.

Lupakan gimmick sertifikat digital itu. Tidak ada gunanya sama sekali.

Apa lagi bahan pertimbangan yang dibutuhkan Presiden Jokowi untuk menghentikan TRANSAKSI JUAL-BELI video berbiaya APBN Rp5,6 triliun itu?

Sudah semuanya, Pak Presiden.

Ini sudah melampaui batas kewarasan.

Salam 5,6 Triliun.

NB: Sisa saldo Rp780 ribu tidak akan saya pakai lagi. Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran 2020, dana itu akan kembali ke Kas Negara.

Agustinus Edy Kristanto

Atas pengakuan seperti itu, Wakil Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) Jhon Roy P Siregar menyatakan, Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo bernama Adamas Belva Syah Devara itu tidak boleh didiamkan begitu saja.

Dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya,  segera mengusut adanya dugaan korupsi yang dilakukan para staf khusus atau Stafsus Presiden Joko Widodo itu.

Selain pengusutan dugaan korupsinya, Presiden Joko Widodo sendiri diminta segera memecat dan membubarkan posisi staf khusus yang dikenal sebagai Stafsus Milenial itu.

Jhon Roy P Siregar menegaskan, KPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya tidak boleh pilih-pilih dalam memberantas korupsi.

Meskipun Orang Dalam Istana, para Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo itu tak boleh diluputkan dari proses hukum. Apalagi di saat pandemic Virus Corona atau Covid-19 sedang melanda Indonesia, kok berkesempatan banget para Stafsus Presiden itu hendak bermain proyek untuk memperkaya diri dan malah menyelewengkan kewenangan sebagai staf khusus presiden.

“Kepada KPK, segeralah usut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan oleh para Staf Khusus Presiden itu. Jangan pilih-pilih dalam memberantas korupsi. Walau pun para staf khusus itu Orang Dalam Istana, korupsinya harus dibongkar. Kepada Presiden Joko Widodo, kami mengusulkan, segera bubarkan Staf Khusus Presiden itu. Sebab, tidak ada gunanya bagi penegakan hukum dan bagi penyelesaian berbagai problema yang dialami Indonesia,”tutur Jhon Roy P Siregar, di Jakarta, Rabu (30/04/2020).

Dia menilai, sejak semula posisi Staf Khusus Presiden seperti itu dianggap tidak perlu ada. Selain hanya sebagai pemanis politik semata, Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo itu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap persoalan-persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Padahal, lanjutnya, para Staf Khusus itu malah digaji dengan angka yang fantastis, lengkap dengan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya.

“Seperti, banyak laporan yang kami sampaikan kepada Staf Khusus Presiden, ke Istana Negara, mengenai persoalan-persoalan yang riil yang dihadapi oleh rakyat. Enggak ada tuh yang sukses diurusi dan dibenahi. Malah, indikasinya sangat kuat, justru para Staf Khusus itu hendak memperkaya diri sendiri, dan juga diduga turut bermain dalam persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat. Seperti di tengah pandemi Virus Corona ini, mereka malah memancing di air keruh,” tandas Jhon Roy P Siregar.

Sebelumnya, CEO Ruang Guru Belva Devara resmi mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku telah mengajukan surat kepada Presiden Jokowi sejak 15 April 2020 pekan lalu, dan disampaikan langsung ke presiden per 17 April 2020.

“Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai staf khusus Presiden menjadi berkepanjangan,”ujar Belva Defara, dalam akun Instagramnya, Selasa (21/4/2020).

Sementara itu, Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo lainnya, yakni CEOAmartha Andi Taufan Garuda Putra, juga telah menyatakan resmi mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Andi Taufan Garuda Putra melalui pernyataan tertulis, yang diterima pada Jumat, 24 April 2020.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan