Breaking News

Para Pelaku Pembalakan Diseret ke Proses Hukum, Tiga Direktur Pemilik Kayu Ilegal di Jayapura Jadi Tersangka

Kasus 57 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua Segera Disidangkan.

Tidak cukup hanya dengan menangkap dan mengamankan pelaku pembalakan liar, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga harus melakukan tindakan hukum yang menimbulkan efek jera kepada para pelaku pembalakan.

Karena itu, saat ini tiga orang Direktur Perusahaan yang  diketahui melancarkan praktik pembalakan sudah diseret ke ranah hukum. Ketiganya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah direktur pemilik kayu illegal di Jayapura, Papua.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Djati Witjaksono Hadi menuturkan pada Rabu, 20 Maret 2019, PPNS Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (Gakkum KHLK) menetapkan tiga direktur perusahaan kayu yang menjadi pemilik 140 kontainer kayu merbau ilegal asal Jayapura menjadi tersangka.

“Saat ini ketiga tersangka sudah ditahan untuk penyidikan lebih lanjut,” ujar Djati Witjaksono Hadi, Jumat (22/03/2019).

Dia merinci, ketiga tersangka itu adalah DG, Direktur PT MGM, dengan barang bukti 61 kontainer kayu merbau illegal. Tersangka kedua adalah DT yang merupakan Direktur PT EAJ, dengan barang bukti 31 kontainer kayu merbau illegal. Tersangka ketiga adalah TS yang merupakan Direktur PT RPF, dengan barang bukti 38 kontainer kayu merbau ilegal.

“Penetapan ketiganya sebagai tersangka adalah hasil dari pengembangan dua penangkapan serta penyitaan 57 kontainer dan 199 kontainer kayu merbau asal Jayapura diawal tahun 2019 lalu,”
ujar Djati.

Di samping ketiga tersangka tersebut, lanjutnya, Penyidik KLHK juga telah menahan 2 tersangka untuk kasus kayu illegal dari Papua Barat.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 16 Undang Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengamanan Hutan dengan ancaman hukuman kurungan 10 tahun dan denda Rp 100 miliar.

Dirjen Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani menegaskan, pihaknya akan terus bekerja untuk membongkar jaringan kayu illegal yang sudah merugikan negara dan menghancurkan ekosistem.

“Kami juga mengapresiasi putusan Hakim PN Makasar, Basling Sinaga yang menolak gugatan praperadilan terkait penyidikan kayu illegal asal Papua ini,” ujar Rasio Ridho Sani.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*