Pansel KPK Perlu Lakukan Uji Vitalitas Komitmen Capim KPK

Pansel KPK Perlu Lakukan Uji Vitalitas Komitmen Capim KPK.
Pansel KPK Perlu Lakukan Uji Vitalitas Komitmen Capim KPK.

Untuk mendapatkan para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang berkualitas dan berintegritas serta mau kerja, tidak cukup dilakukan tahapan seleksi yang biasa-biasa saja.

Tim Panitia Seleksi Capim KPK diminta melakukan proses pengujian yang tidak biasa-biasa saja, yakni dengan melakukan uji vitalitas komitmen.





Pengamat Kebijakan Publik Melkior Wara Mas mengatakan, proses rekrutmen seperti di KPK wajib mendengarkan berbagai respon dari masyarakat. Meskipun ada yang berupa pujian, saran, kritikan, itu semua penuh harap agar proses seleksi pimpinan KPK berjalan sesuai kode etik-nya, tanpa intervensi kekuasaan, tanpa intrik politik, dan tanpa tendensi kepentingan kelompok tertentu.

Melkior alias Melki mengatakan, saat ini pendaftar calon pimpinan KPK dari berbagai latar belakang profesi yang didominasi oleh Advokat atau Pengacara, Polisi Aktif dan Pensiunan, Hakim, Jaksa, Akademisi atau Dosen, Komisioner aktif dan pegawai KPK.

“Ini menunjukkan gambaran formasi lengkap dari unsur penegak hukum akan mengisi pimpinan KPK di periode berikutnya. Namun, tidak menjadi sebuah jaminan bahwa negara akan menang perang melawan korupsi,” ujarnya, Sabtu (06/07/2019).





Tanpa keteguhan komitmen, lanjutnya, perang terhadap korupsi hanyalah slogan pepesan kosong, pemberantasan korupsi tetap berjalan di tempat.

Menurut Melki, ada banyak juga contoh kasus korupsi yang mangkrak seperti Century, BLBI, Pelindo II. Berkenaan dengan latar belakang profesi pendaftar calon pimpinan KPK, banyak contoh kasus korupsi melibatkan oknum pengacara, oknum hakim, oknum jaksa, oknum polisi, terjerat kasus korupsi.

“Jadi, tim seleksi sebaiknya menguji vitalitas komitmen calon komisioner menjadi pertimbangan utama. Perlu menimbang secara strategis keuntungan dan risiko dari komitmen yang mereka buat,” ujarnya.





Analis Data dan Informasi Perhimpunan Indonesia Muda ini menekankan, uji vitalitas komitmen itu diperlukan untuk menguji dan menilai apakah komitmen terhadap tindakan, tujuan, atau filosofi tertentu untuk tingkatkan bobot pengentasan korupsi.

“Tingkat kekonkretan yang tepat bergantung pada sifat komitmen, komitmen yang dipercaya, dan berani melawan korupsi. Namun tidak mudah memutuskan tipe komitmen yang paling cocok untuk situasi transisi kepemimpinan lembaga KPK hari ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Alumni PMKRI ini mengatakan, memang tidak ada aturan yang sukar dan cepat. Tetapi beberapa pedoman dan undang-undang pemberantasan korupsi dapat membantu untuk memilih komisioner KPK secara bijaksana.





“Komitmen yang dapat dipercaya, calon pimpinan KPK harus memberi gigi pada komitmen mereka dengan meningkatkan biaya kegagalan demi menghormati komitmen itu,” katanya.

Membangkitkan kredibilitas komitmen mereka dengan mempertaruhkan reputasi pribadi dan reputasi institusi KPK di mata publik, demi menghargai komitmen.

Meskipun komitmen ini mengikat KPK secara keseluruhan, komitmen itu harus tetap dibuat oleh individu calon pimpinan KPK.





Kesamaan antara nilai-nilai pribadi mereka dengan komitmen publik agar secara konsisten mendukung pemberantasan korupsi.

“Seberapa dalam komitmen pribadi calon pimpinan? Konsistenkah komitmen ini dengan prestasi di masa lalu dan nilai -nilai pribadi? Dan mampukah memberi contoh spesifik tentang bagaimana mengubah perilaku sebagai hasil dari komitmen ini? Semua ini harus diuji dan diukur,” tutur Melki.

Misalnya juga, lanjutnya, apakah komitmen dapat dinilai berani? Ada godaan yang besar untuk merespons kelambanan KPK memberantas korupsi dengan perbaikan yang bersifat penambahan atau pergantian pimpinan.





Kekuatan transformasional dari komitmen terletak dalam kemampuan untuk lepas dari masa lalu, dan itu memerlukan keberanian.

“Sering kali komitmen masa lalu merupakan halangan terbesar bagi vitalitas masa depan. Para pimpinan sukses dengan menekan visi yang jelas tentang masa depan dan membuat janji-janji yang konsisten dengan visi itu kepada lembaga dan publik,” ujarnya.

Menurut Melki, janji-janji ini sangat penting untuk memenangkan dukungan stakeholder, namun setelah beberapa waktu hal itu terakumulasi dan menjadi tali yang mengikat pimpinan dengan visi kabur.





“Membuat komitmen strategis yang tepat adalah salah satu tanggung jawab pimpinan yang terpenting dan tersulit,” ujarnya.

Sebagai pimpinan, melihat cermin dan dengan jujur bertanya apakah mampu memutus janji masa lalu untuk berkomitmen sepenuhnya pada masa depan yang berbeda.





“Pimpinan yang baik membuat dan menghargai komitmen, tetapi pimpinan yang hebat juga tahu kapan harus membuat jalan bagi masa depan,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan