Panggil Komandan Kodim, DPRD Bisa Pergunakan Hak Angket Untuk Usut Tindakan Persekusi Babinsa

Panggil Komandan Kodim, DPRD Bisa Pergunakan Hak Angket Untuk Usut Tindakan Persekusi Babinsa

- in NASIONAL
22
0
Panggil Komandan Kodim, DPRD Bisa Pergunakan Hak Angket Untuk Usut Tindakan Persekusi Babinsa.Panggil Komandan Kodim, DPRD Bisa Pergunakan Hak Angket Untuk Usut Tindakan Persekusi Babinsa.

Proses pemanggilan kepada Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepada Ketua Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Komando Distrik Militer (Kodim) dapat dilakukan dengan mempergunakan Hak Angket. Apalagi jika urusannya berkenaan dengan dugaan persekusi, hak angket bisa diterapkan.

Hal itu dikatakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyikapi dugaan persekusi yang dilakukan anggota Kodim dan Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Komando Distrik Militer (Kodim) 1603 Sikka, terhadap seseorang bernama Abel Fernando.

“Melalui hak angket, DPRD Sikka bisa memanggil Komandan Kodim dan Ketua PKCK Ibu Salasawati Suyoso Putri Prihatin terkait dugaan persekusi terhadap Abel Fernando itu,”tutur Petrus Selestinus, Selasa (10/12/2019).

Petrus mengatakan, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Interaksi antara sesama warga dan antar warga masyarakat dengan aparatur negara, selalu melekat dengan persoalan hak, kewajiban dan tanggung jawab, karena itu pendidikan politik menjadi penting.

Di mata masyarakat, aparatur negara termasuk anggota TNI dan Polri idealnya menjadi guru yang baik dalam pendidikan politik. Karena dari sanalah proses pembelajaran dan pemahaman akan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai anak bangsa untuk bernegara dan berbangsa, berlangsung.

“Namun yang terjadi dengan Babinsa Kodim 1603 Sikka justru berbanding terbalik, yaitu perilaku tidak terpuji atau insubordinasi, berupa persekusi, yang melanggar larangan Presiden,”ujar Petrus.

Advokat Peradi ini mengatakan, dugaan persekusi yang dialami Abel Fernando, tanggal 18-21 November 2018 yang lalu, tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan pribadi antara seorang Abel Fernando dengan seorang Babinsa atau seorang Salasawati Suyoso P Prihatin. Melainkan sebagai persoalan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga Negara.

“Setidak-tidaknya Warganet Sikka, Kodim dan Persit Kartika Chandra Kirana (PKCK) Cabang XIV Kodim 1603 Sikka,”ujarnya.

Perlu ditegaskan, lanjut Petrus, persekusi itu adalah tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun belum tahu apa saja yang terjadi dengan Abel Fernando sejak malam tanggal 18 -21 November 2019 di Kantor Kodim, namun peristiwa penjemputan atau persekusi terhadapnya secara sewenang-wenang dan dikekang di Kantor Kodim Sikka, adalah peristiwa yang memerlukan pertanggungjawaban secara hukum.

“Karena dampaknya telah melahirkan rasa takut bagi warganet untuk berekspresi sebagai wujud kebebasan dan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah,”ujar Petrus.

Hingga saat ini, lanjutnya lagi, pihak Kodim 1603 Sikka dan Ketua PKCK Cabang XIV Kodim 1603 Sikka, belum menjelaskan kepada publik tentang apa dasar wewenang dan dengan mekanisme apa Babinsa Kodim 1603 Sikka membawa Abel Fernando ke Kantor Kodim 1603 Sikka pada malam hari tanggal 18 November 2019.

Sementara, kata Petrus, Abel dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tengah malam hingga pagi. Itu apakah memiliki urgensi bagi negara, sehingga Abel Fernando harus mendapat perlakuan sewenang-wenang di Kantor Kodim 1603 Sikka hingga 21 November 2019?

Hasil investigasi TPDI, diperoleh fakta bahwa Abel Fernando dijemput paksa oleh aparat Babinsa ke Kantor Kodim 1603 Sikka tanggal 18 November 2019  pukul 20.30 WIT.

Ketika sampai di Kantor Kodim, Abel disuruh berlutut (bentuk penyiksaan), dikekang, dirampas kemerdekaannya (tidak boleh pulang), hanya karena Salasawati Suyoso Putri Prihatin, Ketua PKCK XIV Kodim 1603 Sikka, tidak menerima dikritik dan menganggap kritik itu sebagai fitnah.

Ditegaskan Petrus, peristiwa peristiwa penjemputan paksa terhadap Abel Fernando itu jelas di luar wewenang Babinsa atau Kodim 603 Sikka. Tindakan itu merupakan tindakan sewenang-wenang, menyalahgunakan institusi Kodim 1603 Sikka untuk kepentingan pribadi.

“Itu mereka melakukan persekusi terhadap Abel Fernando, sekedar untuk memeras pengakuan bersalah dan meminta maaf,”kata Petrus.

Petrus mengusulkan penggunaan hak angket oleh DPR/DPRD untuk masyarakat dan pemerintah dalam mengurusi persoalan seperti itu.

Dikatakan Petrus, kasus Abel Fernand  telah membuka mata bahwa di Sikka  persoalan malpraktek dalam dunia pendidikan politik masih saja terjadi. Dan, tegasnya, malah dilakukan oleh aparatur negara, termasuk aparatur negara dari Institusi Kodim 1603 Sikka.

Karena itu, Petrus meminta DPRD Sikka, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dan legal standing melaksanakan pendidikan politik, untuk menggunakan Hak Angket dalam rangka penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan kepada atasan Kodim 1603 Sikka. “Karena persekusi telah meresahkan warganet,”ujarnya.

Menurut dia, penerapan hak angket diperlukan oleh DPRD Sikka, karena persoalan persekusi adalah persoalan hukum serius yang menjadi program Penegakan Hukum Presiden Jokowi. Demi menjamin HAM bagi warga masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk Kodim 1603 Sikka.

“Karena persekusi berdampak menimbulkan ketakutan dan trauma secara kolektif di kalangan warga dalam waktu lama, apalagi dilakukan oleh aparat Babinsa,”jelasnya.

Petrus pun meminta DPRD Sika memanggil Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) dan kepada Ketua Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Komando Distrik Militer (Kodim) dan oknum Babinsa untuk dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban atas peristiwa penjemputan paksa terhadap Abel.

Termasuk mengungkapkan siapa pengadunya, dasar pengaduaannya, siapa saja korbannya, yang karena tindakan itu Kodim 1603 Sikka merasa boleh mengekang kemerdekaan dan menyiksa Abel Fernando dalam posisi berlutut sebelum di BAP.

Perlu ditegaskan, lanjut Petrus, tindakan Babinsa Kodim 1603 Sikka, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Juga melanggar larangan penyalahgunaan wewenang bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan, termasuk merupakan bagian dari insubordinasi atau pembangkangan.

“Karena Presiden Jokowi selaku Panglima Tertinggi TNI, telah menyerukan larangan persekusi oleh Aparatur Negara atau melaksanakan tindakan yang menjadi wewenang Penegak Hukum,”ujarnya.

Sebelumnya, seorang warga bernama Abel Fernando, yang merupakan warga RT 008/RW 002, Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, dipaksa meminta maaf kepada Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Komando Distrik Militer (Kodim) 1603 Sikka, hanya karena mengekspresikan penilaiannya di status FaceBook terhadap perlombaan yang diikuti oleh Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Komando Distrik Militer (Kodim) 1603 Sikka.

Nah, dalam kasus yang menimpa Abel Fernando, diberitakan Abel akhirnya menyampaikan permintaan maafnya atas unggahan di Facebook Forum Peduli Rakyat Sikka. Isi unggahannya itu adalah Organisasi Persit Kartika Chandra Kirana (PKCK) Kodim 1603 Sikka tidak layak untuk mendapatkan juara pertama lomba kuliner berbahan lokal.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like