Pangan Rakyat Adalah Soal Hidup atau Mati, Kebijakan Jokowi Belum Berpihak Kepada Kaum Marhaenis

Pangan Rakyat Adalah Soal Hidup atau Mati, Kebijakan Jokowi Belum Berpihak Kepada Kaum Marhaenis

- in DAERAH, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
51
0
Pangan Rakyat Adalah Soal Hidup atau Mati, Kebijakan Jokowi Belum Berpihak Kepada Kaum Marhaenis. - Foto: Dian Kresnawati, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (Wasekjen DPN ISRI).(Ist)Pangan Rakyat Adalah Soal Hidup atau Mati, Kebijakan Jokowi Belum Berpihak Kepada Kaum Marhaenis. - Foto: Dian Kresnawati, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (Wasekjen DPN ISRI).(Ist)

Urusan pangan rakyat adalah persoalan hidup atau mati. Dari sekian banyak rezim yang telah dimiliki Indonesia, bahkan kini oleh Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor pangan belum berpihak kepada kaum marhaenis. 

Hal itu ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (Wasekjen DPN ISRI), Dian Kresnawati. 

Dian Kresnawati menuturkan, Proklamator Indonesia, yang juga Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Bung Karno telah membuat ajaran Marhaenisme, sebagai wujud perjuangan terhadap kaum petani Indonesia. 

“Apa yang membuat Sukarno bisa menjelaskan Marhaenisme dengan sangat baik? Tentu saja jawabannya. Marhaen,” ujar Dian, Sabtu (16/10/2021). 

Marhaen, lanjutnya, dalam uraian Sukarno sebagaimana dicatat Cindy Adams dalam buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, tidak sebatas pada nama petani yang dijumpainya saat bersepeda tanpa tujuan, dan tiba-tiba telah sampai di bagian selatan Kota Bandung, suatu daerah pertanian yang padat. 

Tiba-tiba saja Sukarno tertuju pada seorang petani yang sedang mencangkul di tanahnya Sukarno kemudian menghampirinya dan bertanya ‘Siapa pemilik tanah yang kau garap ini?’, yang luasnya kurang dari sepertiga hektar. 

Dalam perbincangan, diketahui sang petani menggarap tanah sendiri. Bukan dibeli, bagian warisan orang tua, memiliki sekop, cangkul, bajak atau alat produksi sendiri.  

Tetapi hasil yang didapatkan tidak ada yang bisa dijual, untuk makan bersama istri dan empat anak saja sudah susah (Edisi Revisi Buku Penyambung Lidah Rakyat, 2007:73-81). 

“Sebelum pergi, Sukarno bertanya siapa nama petani itu. Si petani menjawab Marhaen. Di saat itu cahaya ilham melintas di otakku, ujar Sukarno,” tutur Dian. 

Kemudian, Sukarno melanjutkan, Aku akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib malang seperti dia. Semenjak itu kunamakan rakyatku Marhaen. Sukarno kemudian pamit, lanjut menghabiskan sisa hari itu dengan berkeliling Bandung. 

Singkat cerita, Sukarno berkesimpulan bahwa Marhaen adalah rakyat kecil, tinggal di Bumi Ibu Pertiwi, punya modal, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Karena ada sistem yang menindas, dan para marhaen dimiskinkan oleh sistem. 

“Menurut saya, kondisi itu masih terjadi pada sebagian besar petani Indonesia. Memiliki tanah kecil, dan bahkan tak bertanah. Dari sinilah, Sukarno menjadikan Marhaen sebagai simbol untuk rakyat kecil yang ditindas oleh sistem,” ujar Dian. 

Entah itu petani, tukang becak, buruh, dan proletar lainnya, lanjutnya, mereka semuanya adalah kaum Marhaen. 

“Mereka semua telah ditindas oleh sistem penindasan dan mereka juga memiliki nasib yang sama. Namun di sebagian rakyat Indonesia, tak terkecuali yang mengaku Sukarnois, perihal masih membedakan antara Marhaen dan Proletar. Jelas mereka ini tidak membaca serius buku-buku Sukarno,” ujarnya. 

Cerita Marhaen memiliki dampak, tidak hanya menjadi personifikasi bagi rakyat kecil. Akan tetapi menjadi ‘ideologi’ perlawanan pada kapitalisme feodal. 

Lantas apa antara Marhaen, Marhaenis dan Marhaenisme? Di dalam buku tersebut Sukarno telah menyampaikan perbedaan ketiga istilah tersebut. Tepatnya pada Kongres Partindo yang diselenggarakan di Kota Mataram pada Tahun 1933. 

Soekarno menjelaskan, Marhaenisme yaitu sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Jadi Marhaenisme adalah cara perjuangan dan asas yang menghendaki hilangnya kapitalisme dan imperialisme. 

Sedangkan Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain. 

Selanjutnya, Marhaenis adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia, yang menjalankan Marhaenisme. 

Dian melanjutkan, dalam rangka menyambut Hari Pangan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober, Sukarno selalu mengingatkan bahwa Petani adalah Soko Guru Bangsa. 

Apa yang diperjuangkan yakni Marhaenisme, melalui perjuangan politik nasionalisme untuk mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan perikemanusiaan yang beradab pasca Indonesia merdeka, masih jauh panggang dari api. 

Dalam pandangan J Eliseo Rocamora (lihat Nasionalisme Mencari Ideologi, 1991:149) bahwa ideologi yang dikonsepkan Sukarno tentang ‘Sosial Ekonomi’ adalah membebaskan wong cilik dari belenggu kapitalisme-imperialisme dan feodalisme lokal. 

“Namun, sekian puluh tahun setelah Sukarno jatuh, Orde Baru sampai era Joko Widodo, rasanya apa yang dicita-citakan Sukarno soal nasib petani, terutama dari aspek ekonomi masih termarjinalkan,” ujar Dian. 

Dian menegaskan, Pemerintah belum sepenuhnya memerdekakan petani dari kemiskinan.  

“Kita menemukan pembangunan pertanian yang mendiskreditkan petani dan tidak berperspektif gender. Singkat kata, petani makin tidak berdaya,” ujarnya. 

Menurut Dian, kemiskinan petani di era Orde Lama atau masih era kolonialisme, akibat operasi ideologi yang mengeksploitasi sumber daya ekonomi dan masyarakat, sebagai sumber tenaga kerja murah dan dilakukan dengan paksaan. 

“Maka sejak Orba sampai detik ini, petani kita juga masih dikendalikan oleh korporasi besar pertanian, tengkulak atau pengijon, dan pasar yang tidak adil,” katanya. 

Kemiskinan petani sudah ter-stigmatisasi sebagai akibat dari kemalasan petani bekerja. Padahal, persoalan kemiskinan mereka adalah karena sistem yang tidak memihak pada petani. 

Menyetir pendapat James Scott bahwa petani Indonesia itu sangat rasional, tanggap terhadap teknologi dan ingin maju. 

Namun ada faktor yang membatasi mereka yaitu penghasilan yang pas-pasan, karena luas usaha yang relatif kecil. 

Hal yang sama dijelaskan oleh William Collier dalam Tori Evolusi Pertanian, bahwa keterlambatan dalam pembangunan pertanian disebabkan oleh hambatan faktor-faktor ekonomi. Seperti, terbatasnya luas lahan, modal, dan kesalahan Kebijakan Pemerintah yang menganggap bahwa petani di Indonesia masih terbelakang. 

Dian merinci, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2020 menyebutkan, tenaga kerja di sektor pertanian berjumlah 38,22 juta. Dengan persebaran kelompok umur yaitu 17,29 persen atau 6,61 juta tenaga kerja pertanian berusia kurang dari 30 tahun. 

Selanjutnya, sebanyak 29,15 persen atau 11,14 juta berusia 30-44 tahun. Sebanyak 32,39 persen atau 12,38 juta berusia antara 45-59 tahun, dan, sebanyak 21,7 persen atau 8,09 juta berusia di atas 60 tahun. 

Dari 38,22 juta tersebut, sekitar 65,23 persen berpendidikan SD ke bawah. Dan 35,2 juta adalah petani dengan lahan sempit. 

Masih dari data BPS selama tahun 2020, menyebutkan ekspor pertanian Indonesia mencapai 399,53 triliun atau naik 12,63 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 349,07 triliun. 

“Namun yang perlu menjadi perhatian, kontributor terbesar ekspor ini masih dari sawit. Bukan dari komoditas-komoditas khususnya pangan dan hortikultura,” ujar Dian. 

Sementara Nilai Tukar Petani (NTP), rata-rata Nasional per Desember 2020 naik secara signifikan mencapai 103,25 atau naik 0,37 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 102,86 persen. 

“Fakta ini memperlihatkan bahwa bangsa kita masih lemah. Perlu direnungkan pidato Martin Luther King bahwa ‘Kita tidak mungkin menjadi bangsa yang kuat, selama kelompok terbesar masyarakat kita masih lemah’. Dan kelompok terbesar itu adalah petani,” ujarnya lagi. 

Dian menegaskan, petani mempunyai hak asasi untuk merasakan kesamaan minimal dengan sesama warga dari kelas masyarakat lainnya. 

Oleh karena itu, Negara harus menjamin bahwa petani tidak hidup dalam kesusahan. Petani berhak merasakan dan menikmati kekayaan Bumi Pertiwi secara adil. 

“Negara harus mengingat, tak selamanya sejarah adalah milik yang kalah. Suatu waktu sejarah itu akan jadi milik petani sebagai pemenang,” ujarnya. 

Apa yang dikatakan George Eliot, bahwa tidak ada gerak mundur, bahkan kalau itu dipaksakan pada orang yang tidak berdaya dan terluka sekalipun, yang tidak mempunyai sisi yang buruk, sengatan matahari yang ditarik kembali itu sedang mengumpulkan kekuatan, pasti bisa. 

“Sukarno berkata, soal pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa. Sukarno menyadari betul, bahwa rakyat yang lapar, tidak dengan serta merta kenyang hanya dengan dilemparkan kitab konstitusi,” ujar Dian. 

Soekarno sadar, rakyat yang lapar bisa memicu kerusuhan sosial bahkan dis-integrasi bangsa.  

Dalam perspektif lebih luas, seperti pada politik luar negeri, pangan menempati posisi strategis. Bisa menjadi senjata untuk memukul dan menguasai Negara lain. 

Seperti yang dikatakan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, ‘Kuasai minyak, maka engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat’. 

“Artinya, di abad ke-21 ini bukan hanya minyak yang berpengaruh karena sumber energi manusia masih menggunakan bahan bakar fosil. Sekarang ini, bahan pangan pun bisa menjadi energi seperti bio-ethanol, yang dibuat dengan teknik fermentasi biomassa. Kita perlu merenungkan ucapan Mahatma Gandhi ‘Bagaimana Negara bisa sepenuhnya merdeka, bila pangan rakyatnya tak bisa dicukupi sendiri’,” ujarnya. 

Dian melanjutkan, pengelolaan pertanian pangan Indonesia masih direduksi dalam sudut pandang homo-economicus. Baik yang berpihak pada kepentingan pemodal yang dibangun dalam narasi pertumbuhan, maupun konteks pemerataan atas nama pembangunan. 

Akibatnya, pertanian sering kali diterjemahkan secara simplistik sebagai masalah-maslah ekonomi semata. Misalnya produksi, distribusi, efisiensi, dan kesejahteraan. 

Menurut Dian, pendekatan jalan keluarnya pun hanya diatasi dengan menggalakkan cara-cara klasik, seperti intensifikasi, peningkatan produktivitas dan seterusnya. 

Dia mengatakan, untuk jangka pendek, pendekatan tersebut berguna. Namun bersifat parsial dan tidak menyelesaikan akar masalah. 

Karena itu, lanjut Dian, diperlukan sebuah refleksi yang lebih mendalam agar persoalan tidak semakin parah. 

“Di sinilah kiranya pendekatan ekonomi politik perlu dinaikkan ke atas meja untuk melihat pembangunan pertanian Indonesia seperti yang sering disampaikan Sukarno,” tandasnya.(J-RO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Hukum Jangan Hanya Tajam ke Bawah, Kunker ke Kejati Sumsel, Jaksa Agung Burhanuddin Sempatkan Ikuti Proses Restorative Justice

Dalam Kunjungan Kerja (Kunker), Jaksa Agung Republik Indonesia,