Pandemi Covid Belum Beres, Hentikan Klaster Baru, GMNI Tolak Pelaksanaan Pilkada Serentak

Pandemi Covid Belum Beres, Hentikan Klaster Baru, GMNI Tolak Pelaksanaan Pilkada Serentak. Foto: (Net)
Pandemi Covid Belum Beres, Hentikan Klaster Baru, GMNI Tolak Pelaksanaan Pilkada Serentak. Foto: (Net)

Para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menegaskan penolakannya terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah Serentak (Pilkada Serentak) 2020.

Pilkada Serentak yang dijadwalkan akan digelas pada 9 Desember 2020 masih terus menuai polemik. Pasalnya, Pilkada serentak digelar di tengah kondisi Pandemi Covid-19 yang tak kunjung bisa diselesaikan. Tercatat, total kasus Covid-19 sudah mencapai 307.120 kasus, dengan kasus aktif sebesar 63.274.

Ketua Badan Kerja Daerah (Bakerda) GMNI, Edger Josua Silalahi mengatakan, Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 dapat menyebabkan klaster baru, yaitu klaster Pilkada 2020. Dikarenakan sudah terlihat beberapa petugas Pilkada positif Covid-19.

“Salah satu anggota KPU terkena Covid-19. Sementara sebelumnya 21 pegawai KPU RI juga terkena Covid-19. Di Boyolali, Dinas Kesehatan mengkonfirmasi 70 orang pengawas pemilu terkonfirmasi positif Covid-19. Penularan pandemi belum berakhir, karena tahapan Pilkada selanjutnya adalah kampanye, di mana di prediksi konsentrasi massa akan semakin marak terjadi disana,” ucap Edgerd, dalam rilisnya, Selasa (06/10/2020).

Oleh karena itu, lanjut Edger, pelaksanaan Pilkada dengan situasi pandemi saat ini sangat tidak rasional. Sebab, penyebaran Covid-19 masih terus terjadi dan angkanya semakin meningkat.

Sementara upaya untuk meminimalisir penularan Covid-19 masih belum berjalan dengan optimal, sehingga Pilkada serentak 2020 harus ditolak tegas.

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris GMNI DKI Jakarta, Maulana Yoga Wicaksono, yang meminta pemerintah untuk lebih dahulu mempertimbangkan keselamatan masyarakat.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020. Ini bukan soal hak konstitusi, hak memilih atau hak untuk dipilih, namun ini mengenai keselamatan jiwa tiap individu yang memiliki hak hidup dan hak suara tersebut,” tegas Yoga.

Pengurus GMNI DKI Jakarta lainnya, Aricho Hutagalung menilai, pelaksanaan Pilkada ini akan menimbulkan masalah dalam hal partisipasi pemilih.

“Setelah melakukan berbagai diskusi dan kajian, kami memperkirakan akan timbul masalah baru yang bukan saja dari sisi kenaikan jumlah kasus Covid-19, juga akan terjadi penurunan partisipasi pemilih atau naiknya tingkat golput yang tentunya tidak kita harapkan,” jelas Aricho.

Aktivis GMNI lainnya, yakni Feber M yang juga Pengurus Bakerda GMNI DKI, mengungkapkan, kampanye Golongan Putih atau Golput sudah digaungkan menyongsong Pilkada 2020.

“Kita asumsikan Pilkada 2020 tetap dilakukan, dengan suara Golput sedemikian besar persentasenya, dan tingkat keberhasilan dan suara yang masuk seberapa persen juga. Bukankah ini akan menjadi sebuah paradoks daripada memperjuangkan hak memilih, hak dipilih, hak konstitusi rakyat, dan transparansi demokrasi terbuka Indonesia?” jelas Feber.

Bahkan sampai saat ini, katanya, sudah dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah menyampaikan agar Pilkada 2020 ditunda dengan alasan kesehatan.(JTM)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan