Paksakan Reklamasi, Pemerintah Telah Berkali-kali Melanggar Hukum

Paksakan Reklamasi, Pemerintah Telah Berkali-kali Melanggar Hukum.

Pemerintah dianggap telah kembali melakukan pelanggaran hukum karena memaksakan pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta.

 

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, yang selanjutnya disebut Koalisi, menyatakan keberatannya terhadap semua proses ‘menyesuaikan’ dengan perizinan yang tanpa melalui proses dan pengkajian substansial dan benar.

 

Jurubicara Koalisi Marthin Hadiwinata menyampaikan, koalisi menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat seperti Menteri Koordinator Kemaritiman (Menkomaritim), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk kesekian kalinya melanggar berbagai hukum untuk meneruskan proyek reklamasi Jakarta.

 

Menurut Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ini, ada beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pembahasan sejumlah keputusan tanpa pelibatan seluruh pemangku hak asasi yang akan terdampak oleh proyek reklamasi Jakarta.

 

“Beberapa keputusan tersebut seperti perpanjangan sanksi moratorium secara diam-diam, perubahan dokumen dan perizinan Lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sengaja tidak melibatkan publik yang kritis, semuanya dilakukan tanpa transparasi dan partisipasi,” ungkap Marthin Hadiwinbata, dalam siaran pers, Rabu (10/05/2017).

 

Dia melanjutkan, melihat kebelakang, sejak April 2016, Menkomaritim menyatakan reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. Sebagai tindak lanjut moratorium tersebut, MenLHK menerbitkan tiga surat keputusani tepat 1 tahun yang lalu pada tanggal 10 Mei 2016.

 

Dalam tiga keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tenggat waktu 120 (seratus dua puluh hari) hari sejak diterbitkannya keputusan tersebut.

 

“Namun ternyata telah diperpanjang dua kali secara diam-diam tanpa pernah diketahui masyarakat termasuk oleh Koalisi yang harus terlebih dahulu meminta informasi publik,” ujarnya.

 

Padahal, menurut Marthin, jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif dapat ditingkatkan menjadi pencabutan Izin Lingkungan.

 

“Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya mengelabui masyarakat untuk mengetahui masalah lingkungan hidup dan terus berupaya mengamankan proyek reklamasi. Pemenuhan kewajiban dalam sanksi penghentian sementara tidak pernah terbuka kepada publik, termasuk perubahan dokumen dan perizinan lingkungan hidup,” ujarnya.

 

Masyarakat umum dan Koalisi, khususnya komunitas nelayan tradisional, menurut dia, tidak pernah dilibatkan dalam proses penegakan hukum. Yang ada malkah konsultasi publik pada 30 Januari 2017 dibuat secara diam-diam, tanpa diperbolehkan mengikutinya secara luas yang hanya dilakukan sekali tanpa ada proses pemberian informasi dengan benar.

 

“Masyarakat mengetahui bocoran sosialisasi dari pihak warga yang masih berkomitmen menolak reklamasi,” ungkap Marthin.

 

Salah satu yang terjadi adalah konsultasi publik yang tertutup sehingga tidak dapat dianggap telah ada konsultasi publik.

 

Selain itu, konsultasi publik dilakukan malam hari di mana perempuan nelayan yang akan juga terdampak tidak dapat terlibat. Saluran untuk keberatan tidak dibuka dengan luas dengan informasi melalui internet baik website dan sosial media tanpa memberikan ruang-ruang partisipasi yang lebih luas mengingat kerumitan kasus proyek reklamasi.

 

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), Rayhan Dudayev, memaparkan beberapa keputusan yang secara hukum telah nyata melarang diteruskannya reklamasi.

 

Pertama, SK No. SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Kapuk Naga Indah Pada Pulau 2B (C) dan Pulau 2A (D) Di Pantai Utara Jakarta.

 

Kedua, SK No. SK.355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT. Muara Wisesa Samudra Pada Pulau G Di Pantai Utara Jakarta.

 

Ketiga, SK No. SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 Tentang Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Pulau 2B (C), Pulau 2A (D) Dan Pulau G Serta Pembatalan Rencana Reklamasi Pulau 1 (E) Di Pantai Utara Jakarta.

 

“Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia Nomor: SKEP.ll/MENKO/MARITIM/IV/2016 tentang Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Komite ini diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, IPTEK dan Budaya Maritim Kemenko Maritim dan Sumber Daya,” ujar Rayhan.

 

Dia menekankan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sengaja tidak melibatkan publik yang kritis. Hal ini terungkap dari agenda konsultasi publik KLHS, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta pada Jumat, 10 Maret 2017 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

 

“Sangat jelas Pemprov Jakarta menutupi partisiaspi publik dengan mengirim undangan dengan tidak patut dalam waktu kurang dari satu hari atau hanya beberapa jam saja, tidak memberikan kerangka acuan, termasuk menutupi materi KLHS yang akan dikaji secara bersama termasuk ahli dan akademisi dan organisasi yang kritis terhadap proyek ini hanya dicatut namanya,” ungkapnya.

 

Sudah terlihat jelas KLHS ini bentuk partisipasi semu dan manipulasi yang dibuat hanya untuk memenuhi ketentuan prosedural.

 

Selain itu, lanjut dia, upaya reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta adalah praktek buruk pada perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang di Jakarta. Dengan dikeluarkannya ijin pelaksanaan reklamasi dan KLHS sesudah Pulau C dan D, serta sebagian Pulau G, menunjukkan buruknya kualitas Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintan dan pengawasan pembangunan.

 

Hingga saat ini, lanjut Rayhan, di atas lahan Pulau D telah berdiri bangunan ruko dan rumah tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bahkan tanpa Peraturan Daerah Zonasi Kawasan Pantura Jakarta.

 

“Koalisi mempertanyakan keterbukaan informasi dari Kementerian Koordinator Maritim, khususnya setelah perubahan kepemimpinan dari Rizal Ramli menjadi Luhut Pandjaitan dengan serampangan dan tidak konsisten karena melanjutkan reklamasi,” katanya.

 

Koalisi bahkan telah mengajukan informasi publik kepada institusi Menko Maritim yang menjadi penanggungjawab dari Tim Komite Gabunganii untuk melakukan diskusi, rapat, kajian, telaahan, memberikan masukan, rekomendasi dan upaya-upaya lain, dalam rangka penyelarasan aturan evaluasi syarat-syarat yang terkait dengan reklamasi serta melaksanakan audit terhadap proses pelaksanaanpembangunan masing-masing perijinan.

 

Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah selesai bekerja terbukti dengan pernyataan yang menyatakan adanya pelanggaran berat dari salah satu pulau reklamasi dan menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya.

 

“Namun hingga detik ini, tidak ada keterbukaan dari Menkomaritim untuk membuka kajian dan data terkait hasil Komite Gabungan dan informasi dari proyek reklamasi Teluk Jakarta,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan