Pakar Hukum: Jika Jaksa Agungnya Independen, Kejaksaan Pastinya Independen

Pakar Hukum: Jika Jaksa Agungnya Independen, Kejaksaan Pastinya Independen.

Pakar Hukum Negara Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Dr Philips A Kana menekankan, idealnya, Jaksa Agung yang akan memimpin kejaksaan itu memiliki kriteria yang rigid dan ketat. Namun hal itu perlu dimulai dari saat ini.

“Kejaksaan itu perlu dikakukan reformasi hukum. Dari sudut pandang Hukum Negara, posisi kejaksaan saat ini, belum masuk di dalam konstitusi. Seharusnya ada di dalam konstitusi. Karena itu, semua pihak, termasuk Jaksa Agung, perlu melakukan upaya yang baik, untuk mendorong amandemen UUD 1945, khususnya bagi kejaksaan, agar posisi kejaksaan bisa diperbaiki,” ujar Philips A Kana, Minggu (15/09/2019).

Hal itu juga disampaikan Philips A Kana, saat menjadi Pembicara pada Dialog dan Diskusi Hukum yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, bertajuk Kejaksaan Independen, Tanpa Intervensi Politik: Kembalikan Kejaksaan Kepada Institusi Adhyaksa, di Aula Ambara Hotel, Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/09/2019).

Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) DKI Jakarta, Sentra Analisis Kajian dan Terapan Indonesia (Sakti), Yayasan Bantuan Hukum Alumni Fakultas Hukum UKI dan Jaringan  Intelektual Hukum Nasional (JIHN), menghadirkan para akademisi dan praktisi yang mumpuni untuk mengulas dan memberikan masukan terhadap komposisi dan upaya modernisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Termasuk mengurai postur yang cocok sebagai Calon Jaksa Agung Republik Indonesia pada periode pemerintahan mendatang.

Yang hadir sebagai pemateri dalam diskusi itu adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Dr Luhut MP Pangaribuan, Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dr Barita LH Simanjuntak, Pakar Hukum Negara Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Dr Philips A Kana, Pakar Hukum Pidana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr Petrus Irwan Panjaitan dan Mantan Direktur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Dirdik) Kejaksaan Agung, yang juga mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Chairul Imam. Dengan dimoderatori oleh Koordinator Pelaksana Kegiatan Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, Rapen Agustinus MS Sinaga.

Selama ini, dikatakan Philips, persoalan penegakan hukum oleh para institusi penegak hukum sering mengalami benturan, dikarenakan di konstitusi ada yang dimasukkan dan ada yang tidak. Amandemen UUD 145, mestinya juga mengamandemen tugas dan fungsi serta kedudukan Jaksa.

“Mungkin, sampai sekarang, posisi kejaksaan tidak begitu mendapat kepercayaan publik sebagai penegak hukum, dikarenakan persoalan dari konstitusi itu. UUD 1945 kita yang sekarang kan belum secara tegas menyatakan tugas dan fungsi maupun posisi Jaksa sebagai penegak hukum,” bebernya.

Seharusnya, lanjut Philips A Kana, posisi Kejaksaan itu secara tegas sebagai bagian dari kekuasaan Yudikatif. “Sehingga, aka nada kemandirian hukum. Dan tidak berpihak,” ujarnya.

Pakar Hukum Pidana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr Petrus Irwan Panjaitan menambahkan, saat ini, posisi kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Seharusnya, kejaksaan tidak bisa dipengaruhi dalam posisinya sebagai penegak hukum.

Kejaksaan masih di bawah kekuasaan Presiden. Maka, hendaknya Presiden yang memahami pertama-tama, bahwa kejaksaan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik. Sebab Jaksa adalah penegak hukum yang harus independen.

“Kejaksaan adalah eksekutif, maka sepatutnya tidak bisa dipengaruhi. Walaupun bisa di pengaruhi, ya oleh seorang Presiden. Karena sampai saat ini, Jaksa Agung dipilih dan diberhentikan oleh Presiden,” ujar Petrus.

Koordinator Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, Jhon Roy P Siregar menyampaikan, kejaksaan sangat perlu melakukan pembenahan. Pembenahan itu, bisa dimulai dari Calon Jaksa Agung.

Calon Jaksa Agung yang nantinya akan ditunjuk sebagai Jaksa Agung, harus memiliki komitmen, kemauan dan kemampuan untuk menjadi institusi yang independen. Yang menegakkan hukum, yang memberantas korupsi tanpa intervensi politik.

“Jaksa Agungnya yang harus didepan. Jika dia politisi, tentulah akan pengaruh kepada posisi dan kinerja institusi Adhyaksa. Demikian pula sebaliknya. Kita berharap, Jaksa Agung yang akan ditunjuk nantinya, adalah benar-benar Jaksa yang masih aktif di Kejaksaan. Sebab, menurut kami, hanya mereka yang paling faham dan paling mengerti menegakkan hukum di antara mereka,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Dari pemantauan dan analisa yang telah dilakukan Aliansi Masyarakat Sadar Hukum (AMSH) Indonesia, saat ini tidak banyak jaksa aktif setingkat pejabat Eselon I Kejaksan yang memiliki kemampuan dan postur sebagai Calon Jaksa Agung.

Dia menyebut beberapa nama jaksa setingkat eselon I yang dipercakapkan dan dianalisis berpotensi sebagai Calon Jaksa Agung berikutnya.

Ada Wakil Jaksa Agung (Waja) Dr Arminsyah, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Dr M Adi Toegarisman, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Dr Jan S Maringka, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabadiklat) Setia Untung Arimuladi, dan Staf Ahli Jaksa Agung yang juga mantan Sejampidsus Sudung Situmorang.

“Mereka masih aktif. Dan memiliki kinerja maupun etos dan komitmen yang bagus untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi dan memiliki kemampuan yang memenuhi standar sebagai calon Jaksa Agung,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Dari hasil-hasil diskusi yang digelar itu, lanjutnya, akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Agar menjadi masukan dan pertimbangan bagi Presiden dalam menentukan Jaksa Agung berikutnya.

“Sebagai sumbangsih pemikiran, sumbangsih pertimbangan dan juga komitmen penegakan hukum di Tanah Air, hasil-hasil diskusi akan kita kirimkan dan sampaikan kepada Presiden,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan