Pak Presiden, Nelayan Megap-Megap Tuh, Butuh BLT Dan Bantuan-Bantuan Lainnya

Hampir Saja Terabaikan Di Tengah Ancaman Wabah Virus Corona

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru: Hampir Saja Terabaikan Di Tengah Ancaman Wabah Virus Corona. Pak Presiden,Nelayan Megap-Megap, Butuh BLT Dan Bantuan-Bantuan Lainnya.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru: Hampir Saja Terabaikan Di Tengah Ancaman Wabah Virus Corona. Pak Presiden,Nelayan Megap-Megap, Butuh BLT Dan Bantuan-Bantuan Lainnya.

Dampak buruk ancaman wabah Virus Corona (Covid-19) telah terjadi di hampir semua segmen masyarakat. Nelayan, misalnya, juga megap megap kehidupan dan perekonomiannya karena Covid-19.

Karena itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian serius kepada Nelayan Indonesia. Soalnya, hingga kini, dalam skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beberapa bantuan yang dipersiapkan pemerintah untuk mengatasi dampak buruk wabah Covid-19, segmen nelayan hampir saja terlewatkan.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, memang nelayan yang terpapar wabah Virus Corona, boleh dibilang kecil. Sangat amat kecil, bahkan tak ada.

Namun, kondisi wabah Covid-19 ini telah meluluhlantakkan perekonomian dan kehidupan nelayan Indonesia. Nelayan, kata dia, bisa melaut, namun hasil tangkapan nelayan tak laku. Juga tak ada yang membeli.

“Jadi, Pak Presiden, nelayan juga mengalami kondisi yang sangat terpuruk. Tentu saja nelayan juga sangat membutuhkan BLT dan bantuan-bantuan lainnya yang dipersiapkan pemerintah. Jangan diabaikan. Sebab, nelayan sepertinya hampir saja terabaikan dalam skema pemberian bantuan itu,” tutur Siswaryudi Heru, Minggu (19/04/2020).

Siswaryudi Heru yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) itu mengatakan, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga berimbas sangat berat bagi masyarakat menengah ke bawah. Seperti kepada Nelayan.

Meskipun pemberlakuan PSBB adalah pilihan yang sulit, namun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki segmen masyarakat nelayan harus juga memberikan bantuan kepada nelayan.

“Nelayan kita masih sangat mengandalkan hasil tangkapan ikan. Kondisi ini menyebabkan, nelayan kesulitan untuk memperoleh modal kerja untuk melaut dan menangkap ikan. Selain itu, kalau pun ada tangkapan ikan, sudah tidak laku. Tak ada orang yang datang membeli. Ya sama saja, akan mati pelan-pelan,”tutur Siswaryudi Heru.

Jika pun ikan hasil tangkapan nelayan disimpan di cold storage, lanjut Wakil Ketua Komite Tetap (Wakomtap) Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)  ini, nelayan tetap membutuh tenaga dan upah untuk mengelola cold storage.

“Belum lagi, ikan yang disimpan di Cold Storage itu akan mengalami penurunan kualitas. Karena lama disimpan. Dan tetap tak laku,”terang Siswaryudi Heru.

Rencana pemerintah untuk membuka jalur ekspor impor ikan ke luar negeri di tengah pandemic Virus Corona ini, lanjut Siswaryudi Heru, juga tak banyak membuka peluang bagi nelayan Indonesia.

Soalnya, jangankan pembeli ikan dari luar negeri, para konsumen dalam negeri saja pun enggan turun mengambil ikan ke nelayan-nelayan Indonesia.

“Masalahnya, pada takut karena PSBB dan Virus Corona ini. Enggak berani. Ya tetap saja takkan ada solusi bagi keterpurukan yang dialami nelayan kita,”ujarnya.

Meski begitu, Siswaryudi Heru yang juga anggota Pengarah Dewan Perubahan Iklim Nasional ini menekankan, sembari menunggu situasi sedikit membaik, Pemerintah hendaknya segera juga memberikan bantuan kepada nelayan Indonesia.

“Bantuan berupa BLT, Bansos, dan bantuan-bantuan lainnya itu sangat dibutuhkan nelayan Indonesia juga saat ini,”jelasnya.

Dia juga berharap, Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kondisi nelayan yang sudah megap megap itu.

Sebab, dalam banyak kesempatan, termasuk dalam penerapan PSBB, Pemerintah Daerah nampaknya memiliki kewenangan lebih. Tidak bisa orang keluar masuk wilayah. Barang dan jasa pun sangat terbatas keluar masuknya.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menolong nelayan Indonesia. Memberikan bantuan-bantuan itu juga kepada nelayan kita,”pungkas Siswaryudi Heru.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah mengupayakan membuka keran ekspor ikan ke Korea Selatan dan Jepang. Ekspor dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Adapun pemilihan Korea Selatan dan Jepang sebagai tujuan ekspor adalah lantaran kedua negara tersebut dianggap telah mulai pulih dari virus corona (Covid-19).

“Langkah-langkah kita jangan terhenti, upayakan ekspor ikan kita juga jalan dengan langkah pertama membuka kembali kargo pesawat ke berbagai negara tujuan seperti Korea Selatan dan Jepang. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2020).

Menurut data terkini, Covid-19 ini berdampak kepada harga ikan yang turun drastis hingga 50 persen.

Akibatnya, penghasilan nelayan pun turun dari Rp 3,5 juta dalam sekali melaut menjadi hanya  Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Hal tersebut disebabkan karena harga ikan turun lantaran adanya pembatasan total (lockdown) di beberapa negara tujuan ekspor.

Luhut pun menyiapkan berbagai rekomendasi kebijakan sektor kelautan dan perikanan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Antara lain berupa mengeluarkan kebijakan nasional seperti diskon biaya kirim khusus produk perikanan yang didistribusikan secara online dan juga percepatan implementasi Sistem Resi Gudang.

Luhut juga berencana memberikan bantuan pemerintah dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar, dan petambak garam. Kemudian, Program Padat Karya di sektor budidaya perikanan.

Selanjutnya, untuk mengatasi penurunan ekspor ikan, dia usulkan penurunan tarif kargo udara dan penambahan jumlah layanan kargo, ditambah dengan kemudahan distribusi logistik produk kelautan dan perikanan.

Para Kepala Daerah juga diimbau agar mengalokasikan anggaran untuk membeli produk perikanan.

“Jadi apa yang sudah kita siapkan ini agar segera jalan dan diekseskusi. Nanti agar terus dipantau oleh Deputi saya yang bekerja sama dengan KKP dan kementerian dan lembaga terkait lain. Intinya, dalam kondisi seperti sekarang ini, saatnya kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan